Menu

Mode Gelap

Pemerintahan · 3 Jun 2024 10:33 WIT

Pimpin Apel Gabungan, Johannes Rettob: Pemerintahan Kita Politik Pecah Belah 


Plt. Bupati Mimika, Johannes Rettob ketika memeriksa barisan sebelum apel dimulai.Foto: Kristin Rejang/Sasagupapua.com Perbesar

Plt. Bupati Mimika, Johannes Rettob ketika memeriksa barisan sebelum apel dimulai.Foto: Kristin Rejang/Sasagupapua.com

PLT. BUPATI Kabupaten Mimika, Johannes Rettob memimpin apel pagi gabungan seluruh pejabat hingga staf Pemkab Mimika Senin (3/6/2024).

Tampak hadir sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diantaranya Kepala Dinas Dukcapil, Slamet Sutedjo, Kepala Bappeda, Yohana Paliling, Kepala Dinas Pendidikan Jenny Usmani, Kepala Disperindag, Petrus Pali Amba, Kepala BPKAD Jania Basir, Kepala Dinas Kesehatan Reynold Ubra, Kepala Dinas Koperasi, Petrus Yumte dan lainnya.

John dalam arahannya menyampaikan saat ini kantor pusat pemerintahan Kabupaten Mimika terlihat sepi.”Memang sekarang ini kantor sudah banyak di luar kantor puspem. Mungkin karena itu sehingga kantor sepi. Tapi harus tetap semangat melayani masyarakat,” Katanya.

Ia mengatakan, Pemerintahan Kabupaten Mimika adalah divide et impera atau Politik pecah belah, politik adu domba.

- Advertising -
- Advertising -

“Mau kemana pemerintahan ini. Teman-teman yang mau berjuang untuk daerah ini diberhentikan karena politik, pemerintah kabupaten Mimika adalah Divide Impera, politik pecah belah. ini orangnya Bupati, ini orangnya Wakil Bupati,” seru John.

Ia mengatakan sebagai PNS, harus fokus melayani masyarakat. “Kita harus memberikan pelayanan kepada masyarakat, bukan masyarakat yang mencari kita,” ungkapnya.

Sehingga ia mengingatkan para ASN hadir untuk melayani masyarakat bukan untuk kepentingan kelompok, individu, maupun pribadi-pribadi.

Banyak hal yang menurutnya perlu di perbaiki hingga 6 September masa jabatan Omtob nanti. Mulai dari birokrasi pemerintahan hingga kerja-kerja pemerintah lainnya.

“Mari kembali kerja dengan baik, Bekerjalah dengan baik dan jujur,” katanya.

Berikan Komentar
penulis : Kristin Rejang
Artikel ini telah dibaca 220 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Gubernur Papua Tengah: Indeks Demokrasi Di Papua Tengah Harus Substantif 

25 Februari 2026 - 15:10 WIT

Foto bersama saat pembukaan Focus Group Discussio (FGD) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Foto: Edwin Rumanasen/sasagupapua

John Gobai Kritik Soal Kontrak Baru Freeport: Tanpa Restu Papua Tengah?

24 Februari 2026 - 13:12 WIT

Senin Gubernur Papua Tengah Utus Tim Harmonisasi Tiga Kabupaten Selesaikan Konflik Kapiraya

21 Februari 2026 - 09:17 WIT

Talkshow Setahun MEGE: Menakar Dampak Program 1.000 Motor dan Jaminan Sosial Hamba Tuhan

21 Februari 2026 - 08:29 WIT

Terobosan Berani Papua Tengah: Transformasi Kesehatan dari Akar Rumput hingga Bayi Tabung

20 Februari 2026 - 16:31 WIT

Syukur Satu Tahun Kepemimpinan MEGE Diawali dengan Ibadah – Lima Poin Mengapa Tidak Boleh Lupa Tuhan ?

20 Februari 2026 - 09:17 WIT

Trending di Agama