SASAGUPAPUA.COM, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hari ini mengadakan pertemuan penting dengan 6 Gubernur, 42 Bupati/Walikota se-Tanah Papua, serta 10 anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua.
Pertemuan yang digelar di Istana Presiden, Jakarta, Selasa (16/12/2025), ini dihadiri pula oleh para Menteri, jajaran TNI/Polri, dan pejabat terkait lainnya, dengan fokus utama pada pembahasan percepatan pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) di wilayah tersebut.
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menghilangkan kemiskinan dan ketertinggalan di seluruh Indonesia.
“Kita tidak bisa menerima kenyataan bahwa masih ada rakyat kita yang hidup dalam kesulitan dan kekurangan, apalagi kelaparan,” ujar Presiden.
Ia menyoroti meskipun ekonomi Indonesia diakui sebagai kedelapan terbesar di dunia, masalah utamanya adalah pemerataan. “Masalahnya adalah pemerintahan kita, pengelolaan kita, manajemen kita sebagai bangsa bahwa kita harus memanajemen dan mengelola kekayaan kita dengan searif-arifnya, sepandai-pandainya, dan sejuujur-jujurnya,” tambahnya.
Prabowo mengajak semua unsur pimpinan daerah untuk bersama-sama menjalankan tanggung jawab besar tersebut.
Secara tegas ia juga mengingatkan agar jangan ada korupsi, penyelewengan, dan penyalahgunaan kekuasaan yang dianggap memperberat kehidupan rakyat.
“Korupsi, penyelewengan, penyalahgunaan kekuasaan, mencari keuntungan pribadi… ini diujungnya adalah akan memperberat kehidupan rakyat kita,” tegasnya.
Oleh karena itu, kata dia pemerintah pusat akan terus melakukan upaya penegakan hukum.
“Kita tidak akan ragu-ragu mencopot, memecat pejabat-pejabat yang tidak mampu tanpa memandang bulu, tanpa melihat partai mana, asal usul suku mana, agama mana, ras mana,” ujar Presiden, menekankan pentingnya kesetiaan kepada tugas dan rakyat.
Khusus untuk Papua, Presiden meminta agar pembangunan dipercepat di semua bidang, namun dengan dasar paling mendasar adalah kemampuan untuk menjamin makanan bagi rakyatnya, yakni melalui swasembada pangan.
“Masalah pangan itu sangat utama karena itu swasembada pangan menjadi dasar dari transformasi bangsa kita,” jelasnya. Mengambil pelajaran dari bencana alam, Presiden menekankan pentingnya konsep “lumbung” di setiap tingkatan.
“Dulu ada lumbung desa, kita harus ada lumbung desa sekarang, harus ada lumbung kecamatan, lumbung kabupaten, provinsi, dan harus ada lumbung nasional.”
Selain pangan, fokus juga diletakkan pada swasembada energi, dengan harapan Papua dapat memanfaatkan sumber energi lokal yang melimpah, termasuk melalui energi terbarukan.
Strategi ini diharapkan dapat menghemat ratusan triliun rupiah subsidi dan impor BBM.
“Bayangkan berapa ratus triliun kita bisa hemat tiap tahun,” tanya Presiden, menargetkan agar dalam lima tahun semua daerah bisa berdiri di atas kakinya sendiri, mandiri pangan dan energi.
Terkait anggaran, Dana Otsus yang tahun ini dicairkan mencapai lebih dari Rp 12 triliun. Meskipun diproyeksikan turun menjadi Rp 10 triliun tahun depan, Presiden berjanji akan mengupayakan penyamaan kembali jika ada penghematan di sektor lain.
Ia juga memberikan pesan kepada kepala daerah se-Tanah Papua.
“Bupati dan gubernur jangan banyak jalan-jalan ke luar negeri. Sekarang ini rakyatmu sudah pintar-pintar semua punya gadget, nanti mendagri awasi yah, jangan bupati terlalu lama ada di Jakarta. Saudara bertanggung jawab kepada rakyatmu ” tegasnya.
Program penting pemerintah, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG), juga sudah mulai berjalan di Papua, dengan total penerima manfaat 750 ribu orang (anak usia dini hingga lulusan SMA, termasuk ibu hamil).
Anggaran MBG di Papua diperkirakan mencapai sekitar Rp 25 triliun karena adanya indeks harga kemahalan, dan ditargetkan 2.500 SPPG sudah berfungsi total pada 17 Agustus 2026.
Presiden meminta para gubernur dan bupati untuk berkoordinasi erat dengan Komite dan pemerintah pusat agar prioritas pembangunan terlaksana dengan baik dan anggaran langsung terwujud untuk kepentingan rakyat.