SASAGUPAPUA.COM, Jakarta – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dan Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka bertemu dengan. 42 Bupati/Walikota dan 10 anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa (16/12/2025).
Dalam rapat tersebut, Prabowo mengatakan dalam pemerintahannya pada percepatan pembangunan di Papua, dengan menekankan pentingnya mencapai swasembada pangan dan energi di setiap kabupaten.
Fokus Utama: Swasembada Pangan
Presiden Prabowo Subianto mengatakan fondasi dari semua kehidupan bangsa adalah kemampuan untuk menjamin ketersediaan makanan bagi rakyatnya.
Ia mengungkapkan bahwa krisis dan bencana alam yang baru-baru ini terjadi di Sumatera memberikan pelajaran berharga: setiap desa, kecamatan, dan kabupaten harus mampu bertahan secara mandiri.
“Kita harus ada lumbung desa sekarang, harus ada lumbung kecamatan, lumbung kabupaten, provinsi dan harus ada lumbung nasional,” ujar Prabowo, mengingatkan kembali pada kearifan lokal nenek moyang.
Ia menuturkan, pemerintah pusat, melalui Kementerian Pertanian, akan bekerja keras membantu setiap kabupaten untuk membuka sumber-sumber pangan baru dan mencari benih yang cocok, bahkan untuk wilayah dengan medan tersulit seperti di pegunungan.
Prabowo juga menyinggung swasembada pangan per kabupaten ini didorong karena mahalnya biaya logistik.
“Ongkos logistik itu terlalu besar sehingga beras yang mungkin produksinya di satu daerah mungkin hanya 8 ribu rupiah atau 9 ribu rupiah di satu provinsi bisa 20 ribu rupiah,” jelasnya.
Swasembada Energi Melalui Komoditas
Selain pangan, Presiden juga mengatakan Papua perlu mengejar kemandirian energi.
Salah satu strategi ambisiusnya adalah memanfaatkan sumber daya alam Papua untuk memproduksi bahan bakar nabati (BBN) guna menekan impor BBM yang mencapai ratusan triliun rupiah per tahun.
Prabowo secara eksplisit meminta agar di daerah Papua juga ditanam kelapa sawit untuk menghasilkan Biodiesel, tebu untuk Bioetanol, dan singkong juga untuk Bioetanol.
“Kita berharap di daerah Papua pun harus ditanam kelapa sawit supaya bisa menghasilkan BBM dari kelapa sawit, juga tebu menghasilkan bioetanol, singkong juga untuk bioetanol,” ujar Prabowo, seraya menambahkan bahwa teknologi energi surya dan mini hydro juga wajib dikembangkan untuk daerah terpencil.
Selain BBN, pengembangan tenaga surya dan pembangkit listrik tenaga air (hydro mini) menjadi prioritas untuk menjangkau daerah-daerah terpencil.
“Teknologi tenaga surya sekarang sudah semakin murah dan ini bisa mencapai daerah daerah terpencil,” tambahnya.
Menurut Presiden, jika strategi ini berhasil, Indonesia dapat menghemat ratusan triliun rupiah yang selama ini dikeluarkan untuk subsidi dan impor BBM, yang pada akhirnya dapat dikembalikan ke daerah.
Peringatan Penggunaan Dana Otsus
Prabowo juga menyinggung tentang Dana Otsus yang tahun ini telah dicairkan sebesar Rp 12 triliun. Meskipun dana Otsus tahun depan diperkirakan turun menjadi Rp10 triliun yang nantinya akan dipertimbangkan untuk nilai dana Otsus dikembalikan.
“Tahun depan kalau kita ada penghematan di kegiatan lain kita coba samakan Kembali [nilai dana Otsus dengan tahun ini].
Tapi saya minta benar benar para gubernur dan bupati bertanggung jawab,” tegasnya.
“Bupati dan gubernur jangan banyak jalan-jalan ke luar negeri, menggunakan dana otsus,” lanjut Prabowo.
Ia meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk mengawasi ketat dan memastikan kepala daerah fokus pada tugas dan tanggung jawab di wilayah masing-masing.
“Jangan terlalu lama di Jakarta,” ungkapnya.
Dukungan Program Pusat dan Infrastruktur
Program strategis pemerintah pusat, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), juga dipastikan terus digulirkan di Papua.
Prabowo menyebutkan bahwa dana MBG yang akan turun ke Papua akan mencapai sekitar Rp 25 triliun karena adanya indeks kemahalan harga. Pembangunan fasilitas umum, kampung nelayan, dan penyelesaian Jalan Trans Papua juga menjadi prioritas untuk memotong biaya logistik dan membuka daerah terisolasi.