SASAGUPAPUA.COM, NABIRE – Dalam momen kunjungan ke Papua Tengah, Komnas HAM juga merekomendasikan beberapa poin bagi kaum kelompok rentan seperti Lansia, Perempuan dan anak-anak.
Saat ini Komnas HAM masih mengidentifikasi data pasti terkait jumlah anak yang menjadi korban pengungsian.
“Jadi baru dipilah berdasarkan data pengungsi laki-laki dan perempuan. Kami (Komnas HAM) masih mengidentifikasi data jumlah anak yang mengungsi di Ilaga berapa, lalu diluar puncak itu berapa, kemudian sekolah-sekolah yang terdampak itu berapa,” kata Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah kepada media, Kamis (16/10/2025).
Pihaknya juga terus melakukan konsolidasikan seluruh data, sehingga diharapkan nanti upaya-upaya pemulihan baik infrastruktur sekolah maupun mengaktifkan kembali kegiatan belajar mengajar bisa dilakukan segera.
“Kami sudah mengidentifikasi beberapa kebutuhan dasar yang dalam jangka pendek yang menang kami harapkan dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat menyediakan. Salah satunya adalah kebutuhan pangan sehari-hari kemudian kebutuhan pangan sehari-hari, layanan khusus bagi perempuan, anak dan lansia, kemudian trauma healing pemulihan pra mereka kembali atau pasca mereka kembali ke kampung halamannya,” ucapnya.
Sementara itu, Sekertaris Pansus Kemanusiaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah (DPR-PT), Anis Labene mengatakan pihaknya terus bicara terkait pengungsian dan yang paling rentan salah satunya adalah anak-anak yang tidak terurus dengan baik.
“Harapan kami anak-anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan, layanan kesehatan dan lainnya yang merupakan tanggung jawab pemerintah pusat sampai di daerah,” ujarnya.
“Karena mereka (anak-anak) tidak meminta untuk tidak mau sekolah, mereka tidak minta untuk mereka harus ada dimana, harus buat apa. Ini kan ada sebab akibat. Kalau ada sebab akibat maka sama sama mari kita bertanggung jawab untuk ini,” sambungnya.
Dikatakan anak-anak korban konflik bersenjata ini harus diberikan perhatian dengan baik. Harus dilayani dengan hati dan harus merespon situasi konkret untuk memperhatikan mereka.
Salah satunya adalah memberikan perhatian dari program pemerintah.
Sebagai contoh, kata Anis ada program dari Gubernur Papua Tengah seperti Sekolah Sepanjang Hari (SSH), kemudian sekolah berpola asrama dan lainnya.
“Ini sudah luar biasa bagus tinggal nanti kita prioritaskan adik-adik pengungsi, mereka adalah korban,” ungkapnya.
Sehingga jika program pendidikan sudah ada maka anak-anak korban pengungsian bisa diarahkan agar mendapatkan hak untuk merasakan program tersebut.
“Diarahkan tidak perlu tes apa segala macam yang penting dia punya hak mendapatkan itu, kriterianya dia dipenuhi kasih masuk saja, itu tempat mereka. Dari situ kita lihat perkembangannya kalau bagis kita dorong ke SMP, SMA hingga kuliah lewat jalur yang ada program yang dibuka oleh pemerintah. Program pemerintah harus betul-betul diutamakan kepada korban pengungsian yang menerima manfaatnya, itu yang kami sedang dorong juga,” pungkasnya.