SASAGUPAPUA.COM, NABIRE – Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Daerah.
Kegiatan yang diikuti oleh seluruh perwakilan dari 8 Kabupaten ini dilaksanakan di Aula RRI Nabire, Rabu (3/9/2025) hingga Kamis (4/9/2025). Dengan menghadirkan pemateri dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi.
Plt. Kepala Dinas DPMPTSP, Provinsi Papua Tengah, Samuel Rihi dalam laporannya menjelaskan rakor tersebut merupakan suatu wadah strategis untuk samakan presepsi dan merumuskan strategi serta evaluasi capaian dan tantangan penyelenggaraan pelayanan perijinan dan penanaman modal di wilayah Provinsi Papua Tengah.
Peran DPMPTSP kata dia menjadi garda terdepan dalam memberikan kemudahan bagi perusahaan dan mendorong peningkatan investasi yang inklusif dan berkelanjutan.
Dimana sebagai provinsi yang masih relatif muda, Papua Tengah memiliki potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang komplit.
“Papua Tengah menjadi sorotan dari daerah lain atau dunia luar terhadap perkembangan terutama sumber daya yang kita miliki,” kata Samuel.
Namun kata dia belum sepenuhnya dioptimalkan sehingga diperlukan sinergi dan kolaborasi yang kuat secara berjenjang untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, transparan dan komprehensif.
Penguatan Pelayanan Publik
Tema yang diusung dalam kegiatan tersebut adalah ‘Penguatan Pelayanan Publik Untuk Meningkatkan Daya Saing Investasi’.
Maksud dari tema ini kata Samuel adalah menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya di sektor perijinan dan penanaman modal. Hal ini menurutnya merupakan kunci untuk membangun iklim investasi yang kondusif dalam daerah.
Sebab Pelayan publik merupakan salah satu indikator yang dinilai oleh KPK yang bukan saja terdiri pada dinas dinas atau OPD terkait, tapi semua terintegrasi dalam pelaksanaan pelayanan publik.
Staff Ahli II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Papua Tengah, Herman Kayame saat memberikan cenderamata kepada pemateri dalam Rakor DPMPTSP di Aula RRI, Rabu (3/9/2025). Foto: Kristin Rejang/Sasagupapua.
“Dan ini kita masih maklumi di provinsi masih berjalan tiga tahun lebih, diharapkan kedepan itu pelayanan publik ini harus di ekspos dan terbuka,” terangnya.
Menarik Investor Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi
Samuel mengatakan dalam konteks Papua Tengah yang sedang membangun fondasi tata kelola dan peningkatan ekonomi daerah, pelayanan publik memiliki peran strategis untuk menarik investor, mempercepat pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja dengan beberapa dimensi utama. Pertama adalah penguatan pelayanan publik.
“Kalau kita bicara soal pelayanan Publik berarti itu kita sudah berorientasi pada reformasi birokrasi terhadap penyederhanaan prosedur,” ujarnya.
Kedua adalah transformasi digital, diikuti yang ketiga peningkatan kapasitas SDM, keempat yakni Standar Pelayanan Minimum (SPM).
“SPM kita masih di bawah standar yang kemarin sempat terungkap didalam rapat dengan KPK semoga tahun depan SPM masing-masing daerah bisa melaksanakan sesuai dengan ketentuan,” ungkapnya.
Momen foto bersama usai pembukaan Rakorda DPMPTSP di Aula RRI, Rabu (3/9/2025). Foto: Kristin Rejang/Sasagupapua.
Kelima adalah daya saing investasi daerah. Daya saing investasi ini kata dia dalam rangka untuk kemudahan berusaha.
“Dalam daya saing investasi daerah ini pertama kemudahan berusaha, bagaimana kita mengembangkan kemudahan-kemudahan tapi tidak mengabaikan regulasi atau aturan yang ada. Apalagi provinsi kita ini adalah provinsi yang mempunyai potensi sumber daya yang luar biasa hampir disini lengkap,” ujarnya.
Selain itu, melakukan pendataan dan promosi potensi unggulan, kemudian mengindentifikasi sektor unggulan seperti pertambangan, pertanian atau sektor lainnya.
“Dan termasuk investasi di tingkat provinsi dan kabupaten. Jadi kabupaten yang sudah laksanakan tinggal lanjutkan dan ditingkatkan,” ujarnya.
Kolaborasi antara darah antara Provinsi dengan Kabupaten, Provinsi dengan pusat dalam rangka sinkronikasi kebijakan antara sangat penting untuk mendorong investasi strategis dan orientasi berkelanjutan.
Tujuan Akhir Menuju Ramah Investasi
Rapat koordinasi ini ada harapan yang mampu menghasilkan rumusan kebijakan dan langkah konkrit berupa:
1. Penyederhanaan proses perijinan. Dan non perijinan berbasis Online Single Submission (OSS).
2. Meningkatkan pelayanan yang cepat, mudah dan akuntabel.
3. Mendorong investasi strategis dan berorientasi pada masyarakat lokal dan pelestarian lingkungan.
Tampak foto dari belakang perwakilan dari DPMPTSP Kabupaten Nabire terlihat dari seragam yang digunakan dalam kegiatan Rakor di Aula RRI, Rabu (3/9/2025). Foto: Kristin Rejang/Sasagupapua
4. Mengidentifikasi potensi unggulan di masing-masing daerah untuk dipromosikan secara terintegrasi melalui sistem promosi di DPMPTSP.
Sehingga tujuan dari rakor tersebut kata Samuel adalah mewujudkan Papua Tengah sebagai provinsi yang ramah investasi dengan pelayanan publik yang unggul dan berbasis Kepuasan masyarakat serta pelaku usaha.
“Mampu menumbuhkan investasi berkualitas untuk meningkatkan pendapatan, menciptakan lapangan kerja baru, ini hampir sinkron dengan apa yang disampaikan gubernur tentang pembentukan badan usaha milik daerah dan memperkuat ekonomi secara inklusif dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Pelayanan Publik yang Prima Adalah Investasi Jangka Panjang
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa, melalui Staff Ahli II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Herman Kayame.
Dalam sambutannya ia mengatakan rakor tersebut merupakan agenda tahunan sebagai ajang untuk berkoordinasi dan membangun sinergi antara provinsi dan kabupaten.
Ia berharap dengan semangat tema yang diusung dapat membuka wawasan dan persamaan persepsi bagaimana menciptakan iklim investasi yang kondusif dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Sehingga dapat menarik lebih banyak investor baik dari dalam maupun luar negeri, yang pada akhirnya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah,” kata Herman.
Dengan adanya Rakorda tersebut kata dia dapat berbagi informasi jika sehingga dapat diberikan solusi apabila terdapat permasalahan dan hambatan dalam proses pelayanan.
Dikatakan, pelayanan publik merupakan isu penting yang sering di perbincangkan karena menjadi cerminan kinerja sekaligus berdampak langsung pada kehidupan di masyarakat.
“Berbagai keluhan masih sering muncul dari birokrasi yang berbelit, waktu pelayanan yang lama, hingga adanya pungutan liar,” ungkap Herman.
Hal tersebut kata dia harus menjadi perhatian serius sehingga peningkatan kualitas pelayanan, transparansi, efisiensi menjadi kunci utama dalam membangun kepercayaan masyarakat.
Staff Ahli II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Papua Tengah, Herman Kayame saat membawakan sambutan dalam kegiatan Rakor DPMPTSP di Aula RRI, Rabu (3/9/2025). Foto: Kristin Rejang/Sasagupapua
“Pelayanan Publik yang cepat, mudah dan transparan tidak hanya menguntungkan masyarakat juga menjadi daya tarik bagi investor,” ucapnya.
Sehingga untuk mewujudkanya dibutuhkan komunikasi yang baik terutama sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menciptakan kebijakan yang mendukung investasi dan koordinasi yang sulit antar instansi didaerah.
“Saya berharap seluruh unsur pemerintah di daerah harus bersinergi, saling melengkapi dan bekerjasama demi tercapainya tujuan bersama. Meski tidak mudah, pelayanan publik yang prima, adalah investasi jangka panjang bagi kemajuan daerah kita,” pungkasnya.
