SASAGUPAPUA.COM, Papua Tengah –Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-30 Kabupaten Mimika yang jatuh pada Kamis, 8 Oktober 2026, menjadi momentum penting untuk merefleksikan kembali perjalanan pembangunan serta keberadaan masyarakat adat pribumi.
Anggota DPR Provinsi Papua Tengah sekaligus putra asli suku Amungme, Araminus Omaleng, menyampaikan pandangan dan refleksinya terkait kondisi terkini di Kabupaten Mimika.
Araminus mengatakan Mimika merupakan wujud nyata dari Bhinneka Tunggal Ika karena menjadi tempat tinggal bagi berbagai suku dan bangsa dari seluruh Nusantara. Namun, keberagaman tersebut tidak boleh mengesampingkan pengakuan dan perhatian khusus terhadap pemilik ulayat setempat.
“Meskipun segala macam bangsa dari Nusantara ini ada di Timika, tetapi bentuk perhatian khusus karena Tuhan menciptakan setiap manusia menempatkan mereka berdasarkan mereka punya nama, tempat, gunung, air. Ya itu milik masing-masing. Ada penjaga atau ada yang punya tempat itu, ada leluhur turun-temurun, dan tidak bisa dibatasi oleh ruang, waktu, maupun pemerintahan mana pun. Sampai kapan pun tidak akan berubah,” tegas Araminus.
Menurutnya, Timika adalah milik dua suku asli, yaitu Amungme dan Kamoro. Di tengah keberadaan investasi besar seperti PT Freeport Indonesia, pemerintah daerah maupun pihak-pihak terkait diminta untuk tidak melupakan penghargaan serta pengakuan terhadap kedua suku tersebut.
“Timika itu milik dua suku asli, Amungme dan Kamoro. Jadi mau di-mix bagaimanapun karena kepentingan Freeport ada di Kabupaten Mimika, jangan lupa untuk menghargai dan mengakui keberadaan kedua suku itu di tempat itu. Visi misi Bupati menuju gerbang emas pembangunan dari kampung ke kota sangat luar biasa dan kita dukung sebagai slogan, tetapi itu tidak boleh hanya jadi visi semata, harus ada aksi nyatanya,” ujarnya.
Araminus menjelaskan bahwa bentuk aksi nyata yang dimaksud sangat sederhana, seperti memberikan perhatian dan pengakuan kepada anak-anak pribumi Amungme dan Kamoro, termasuk memberikan panggung dan apresiasi dalam acara-acara resmi daerah.
Ia mendorong pemerintah untuk mengubah cara pandang dalam merumuskan kebijakan, yaitu dengan melihat dari bawah ke atas atau langsung turun ke akar rumput.
“Pemerintah daerah tidak boleh lagi berpikir ke atas, tapi harus berpikir ke bawah. Arah pikiran harus terbalik, harus turun ke akar rumput untuk mengerti persoalan masyarakat secara langsung. Tanggung jawab besar bagi pemimpin di Mimika adalah melihat dari pandangan masyarakat, bukan dari pandangan penguasa atau pejabat,” kata Araminus.
Araminus menambahkan program pembangunan harus benar-benar menyentuh kebutuhan harian masyarakat kecil, bukan sekadar pencitraan di media.
“Saya sebagai DPR Provinsi Papua Tengah terus berupaya melihat permasalahan ini dari sudut pandang masyarakat yang tidur di rumah apa adanya, makan dan minum apa adanya. Bagaimana program yang dibuat bisa memastikan tumpukan pinang yang dijual mama-mama di pagi hari bisa habis hari itu. Hal-hal nyata seperti ini yang harus dipikirkan dan dijadikan program,” tambahnya.
Secara khusus, Araminus menyoroti kondisi batin dan kebahagiaan masyarakat pribumi di tanah kelahirannya sendiri. Ia mempertanyakan apakah suku Amungme dan Kamoro benar-benar merasakan kebahagiaan atas hadirnya pemerintah dan aktivitas investasi di daerah mereka.
“Pesan saya kepada Pemerintah Kabupaten Mimika, yaitu jangan lupa apresiasi. Jangan lupa untuk melihat dari pandangan Amungme Kamoro untuk melihat Kabupaten Mimika, bukan hanya melihat dari Nusantara. Kami bangga wujud Bhinneka Tunggal Ika itu ada di Timika, tapi pemerintah daerah harus melihat juga bagaimana masyarakat pribumi. Apakah Amungme Kamoro sekarang ini happy, tidak? Senang hati tidak dengan keberadaan pemerintah, dengan Freeport? Happy tidak? Kalau saya secara pribadi saya tidak happy walaupun saya kerja di sini. Faktanya saya mau naik ke kampung saja setengah mati, padahal saya sudah anggota DPR. Bagaimana kita mau sampai di Tembagapura?” ungkapnya.
Dirinya pun menyoroti keterbatasan akses transportasi dan fasilitas dasar yang dialami warga asli Mimika.
“Kita saja setengah mati, apalagi masyarakat. Masyarakat Mimika kan turun dari atas saja setengah mati, sampai di Tembagapura, tempat bis karyawan. Nah ini kan fakta kehidupan masyarakat asli yang punya ini. Petinggi Freeport bilang hasil PTFI bisa sampai seratus sekian triliun investasi ke negara. Tapi bagaimana dengan jalan untuk masyarakat asli di atas? Bagaimana dengan lampu yang hanya menyala 8 jam? Bagaimana yang jalan kaki masyarakat belanja ke Tembagapura turun jalan kaki, naik jalan kaki lagi? Kapan baru nanti akan beres? Ini kan masalah-masalah yang saya pandang bukan sepele, tapi ini masalah serius,” jelas Araminus.
Pada usia Mimika yang ke-30 ini, Araminus mengimbau agar momen ini menjadi bahan pemikiran tidak hanya bagi pemerintah, tetapi juga bagi generasi muda Mimika.
“Di 30 tahun Mimika ini, betul-betul bukan hanya pemerintah, tetapi ini juga jadi bahan refleksi untuk masyarakat pada umumnya, untuk mahasiswa-mahasiswa asli Mimika. Yang sudah selesai datang tinggal-tinggal saja di Tembagapura, berharap berkat jatuh dari surga. Mereka harus berupaya untuk selalu berinovasi supaya apa yang mereka bisa lakukan untuk menjawab persoalan-persoalan ini. Soalnya persoalan banyak yang belum menyentuh sampai di akar rumput,”tutup Araminus.
