SASAGUPAPUA.COM, Sorong – Puluhan perwakilan anak muda masyarakat adat dari kawasan hutan tropis Kepala Burung Pulau Papua (Malamoi) berkumpul di Kampung Asbaken, Kecamatan Makbon, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya pada 5 Juni 2026.
Pertemuan di wilayah Domberai ini digelar dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia sekaligus menyuarakan manifesto perlawanan bertajuk “Aksi Iklim: Dari Kampung untuk Kampung”.
Melalui gerakan ini, para pemuda adat menegaskan komitmen mereka sebagai pelindung sistem kehidupan dan pewaris pengetahuan leluhur demi menjaga kelestarian bumi.
Bagi masyarakat adat di Tanah Papua, krisis iklim bukan sekadar perdebatan angka kenaikan suhu global atau target pemenuhan net-zero emission di ruang-ruang konferensi internasional.
Isu ini merupakan realitas sehari-hari yang mengancam hilangnya ruang hidup, rusaknya sumber pangan, serta pudarnya identitas budaya akibat kepungan krisis ekologis yang berlapis.
Kondisi tersebut diperparah oleh aktivitas ekstraktivisme pemilik modal yang melakukan perampasan lahan dan didukung oleh militerisme, sehingga mengancam keanekaragaman hayati setempat.
“Krisis iklim menuntut semua orang, pemerintah, pelaku bisnis, dan organisasi internasional untuk bergabung dengan kami. Solusinya ada dan nyata berakar pada pengetahuan tradisional kita dan hubungan kita dengan alam. Waktunya untuk bertindak adalah sekarang. Untuk menjaga planet ini tetap bertahan, Tanah Papua harus tetap hidup,” ujar perwakilan Pemuda Adat dalam pernyataan sikapnya.
Gerakan dari akar rumput ini mengkritik kebijakan top-down dari pemerintah pusat di Jakarta yang dinilai kerap mengorbankan Papua demi ambisi cetak sawah, tebu untuk bioetanol, hutan tanaman industri, pertambangan, loging, hingga perkebunan sawit.
Di Papua bagian selatan saja, korporasi dan negara tercatat telah merampas lahan dan hutan seluas 2,7 juta hektare. Kerusakan hutan terbesar di dunia yang sedang terjadi di Tanah Papua ini memicu jutaan ton emisi CO2 yang dipastikan akan memperburuk krisis iklim serta memicu peningkatan bencana nasional di seluruh Indonesia.
Aksi iklim ini diselenggarakan atas kolaborasi sejumlah organisasi, antara lain Belantara Papua, Gerakan Tolak Bendungan, Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, IPPMAS Kabupaten Sorong, dan Volunteer Greenpeace Indonesia Basis Sorong. Selain forum diskusi untuk membangun kesadaran kolektif, aksi nyata juga diwujudkan melalui serangkaian kegiatan fisik seperti pembersihan pantai, nonton dan diskusi bersama, pertunjukan musik akustik, serta penanaman pohon.
Melalui Deklarasi Kampung Asbaken, para pemuda adat secara tegas menuntut pemulihan keadilan iklim dan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat. Berikut adalah poin-poin tuntutan yang diajukan kepada pemerintah, lembaga, pelaku usaha, serta masyarakat sipil di tingkat lokal, nasional, maupun internasional:
Mengakui dan Melindungi Hak
- Kami mendesak ratifikasi dan implementasi penuh United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP), dan ILO No. 169 di setiap tingkat pemerintahan Pusat dan Daerah.
- Kami menyerukan pengakuan dan perlindungan efektif dan berkeadilan terhadap batas-batas wilayah adat dan hak atas tanah adat, dan sumber daya alam; persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (padiatapa);, hak untuk mempertahankan identitas budaya dan spiritual serta penentuan nasib sendiri. termaksud memastikan hak setara bagi perempuan adat atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam; kepemimpinan perempuan dalam tata kelola; serta hak untuk memperoleh manfaat secara adil.
- Mendesak pemerintah untuk mempermudah proses dokumentasi dan administrasi dalam proses pengakuan masyarakat adat serta memberikan kendali penuh bagi masyarakat adat untuk mengatur dan mengelola sumbr daya alam secara mandiri dan berkelanjutan serta mendukung masyarakat adat sebagai subjek aktor utama ekomoni;
Memastikan Partisipasi dan Kepemimpinan
- Kami menyerukan kepemimpinan masyarakat adat, khususnya pemuda dan perempuan adat yang mewajibkan pelembagaan partisipasi penuh, inklusif dan efektif dalam negosiasi iklim dan semua keputusan yang mempengaruhi wilayah dan kehidupan kami.
- Kami mendesak pengakuan resmi Konstituen Pemuda Adat dalam Konvensi Iklim dan proses multilateral lainnya.
Mengakhiri Kekerasan dan Pengrusakan
- Kami menolak kehadiran dan mendesak penghentian operasi militer di wilayah Masyarakat Adat.
- Kami mendesak penghentian penangkapan paksa dan kriminalisasi terhadap masyarakat adat dan aktivis Hak Asasi Manusia dan Lingkungan Hidup.
- Kami menuntut pembentukan legislasi dan aksi untuk menghentikan segera praktik deforestasi, ekspansi industri bahan bakar fosil, pertambangan, dan aktivitas merusak lainnya di wilayah adat.
- Kami menyerukan penghentian deforestasi dan degradasi hutan sekarang juga, sesuai sejumlah komitmen internasional sebelumnya.
- Kami mendesak adanya perubahan definisi hutan menurut Badan Pangan Dunia (FAO), untuk mengeluarkan kebun tanaman monokultur dari kategori hutan.
Mendukung Solusi yang Dipimpin Masyarakat Adat
- Kami menyerukan prioritisasi mekanisme pendanaan langsung untuk organisasi Masyarakat Adat, serta dukungan kapasitas untuk pengelolaan pembiayaan terkait inisiatif mitigasi, adaptasi, serta kerugian dan kerusakan.
- Kami mendesak integrasi pengetahuan tradisional Masyarakat Adat ke dalam kebijakan dan rencana aksi iklim dan keanekaragaman hayati nasional.
- Kami mendesak rencana aksi iklim (NDC) dan rencana aksi keanekaragaman hayati (NBSAP) Masyarakat Adat ke dalam kebijakan dan rencana aksi iklim nasional.
- Kami menyerukan dukungan untuk menjamin kepemilikan tanah adat, kedaulatan pangan, dan sistem pendidikan yang berakar pada pengetahuan masyarakat adat.
Aksi ini ditutup dengan penegasan bahwa hutan hujan Tanah Papua adalah fondasi kehidupan bumi. Segala udara yang dihirup dan air yang diminum oleh manusia merupakan hasil dari ekosistem yang selama ini dijaga oleh masyarakat adat. Para pemuda adat menyatakan bahwa jawaban atas krisis iklim global sesungguhnya berada pada kearifan kuno dan hubungan erat mereka dengan alam yang harus terus dipertahankan.