Site icon sasagupapua.com

Selain Kebakaran Hutan, Pemprov Papua Tengah Fokus Penanganan Bencana Embun Beku di Kabupaten Puncak

Foto Fenomena embun beku di Puncak, Papua Tengah. (Foto: istimewa)

SASAGUPAPUA.COM, Papua Tengah  — Pemerintah Provinsi Papua Tengah kini tidak hanya memfokuskan perhatian pada musibah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda wilayahnya, melainkan juga mulai bersiap menangani bencana embun beku yang menerpa Kabupaten Puncak. Hal tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Gubernur Papua Tengah, Emanuel You, saat memberikan keterangan pers di Nabire pada Sabtu (22/8/2026).

Emanuel menjelaskan bahwa peristiwa embun beku atau embun es tersebut baru saja terkonfirmasi melanda Distrik Gome, Kabupaten Puncak. Dampak fenomena alam ini menyebabkan tanaman pangan warga setempat mengalami kerusakan parah.

“Baru tadi jam 06.00 terkonfirmasi terjadi embun beku di Distrik Gome, Kabupaten Puncak. Akibat embun es itu, ubi dan keladi yang ditanam oleh warga di sana menjadi kering. Soal teknis penanganan dan pengerahannya akan dibicarakan dalam rapat besok,” ujar Emanuel You.

Juru Bicara Gubernur Papua Tengah, Emanuel You. (Foto: Edwin Rumanasen/Sasagupapua)

Selain fenomena embun beku, penanganan karhutla juga menjadi perhatian mendesak menyusul data BMKG per 21 Agustus yang mencatat persebaran titik api di delapan kabupaten se-Papua Tengah. Tercatat Nabire memiliki 279 titik api, Dogiyai 72 titik, Paniai 54 titik, Puncak 45 titik, Intan Jaya 44 titik, Deiyai 11 titik, dan Puncak Jaya 7 titik.

Guna merespons kondisi darurat ini, Penjabat Gubernur telah menerbitkan SK Nomor 100.3.3.1/144 Tahun 2026 tentang Pembentukan Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan yang dipimpin langsung oleh Gubernur. Pemprov juga dijadwalkan menggelar rapat koordinasi secara virtual pada Minggu (23/8/2026) bersama para bupati selaku ketua satgas di delapan kabupaten untuk memetakan kebutuhan bantuan.

Dalam keterangannya, Emanuel menegaskan kembali batas kewenangan dan hierarki kerja antara pemerintah daerah dalam penanganan bencana di wilayah Papua Tengah.

“Posisi Pemerintah Provinsi itu sifatnya mem-backup, sedangkan penanganan sesungguhnya dijalankan oleh masing-masing kabupaten. Kabupaten itu komandan lapangan. Kalau kabupaten sudah kewalahan dan kekurangan armada atau tenaga medis, baru minta bantuan ke provinsi untuk menutup kekurangan itu, dan Provinsi siap membantu,” kata Emanuel.

Ia juga menambahkan bahwa detail penyaluran bantuan berupa obat-obatan, tenaga medis, hingga armada pemadam akan diumumkan secara terbuka setelah rapat koordinasi bersama pemerintah kabupaten selesai digelar.

Exit mobile version