SASAGUPAPUA.COM, Papua Tengah –Pemerintah Provinsi Papua Tengah terus berupaya memacu percepatan penyerapan anggaran tahun 2026.
PJ. Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Tengah sekaligus Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Silwanus Sumule, menyatakan bahwa angka serapan anggaran daerah saat ini berada di posisi 33,7 persen dan diprediksi hari ini dapat segera melonjak ke angka 48 persen.
Hal tersebut disampaikannya kepada wartawan usai kegiatan Pembukaan Monitoring Meja Semester I Tahun 2026 pada Kamis (13/8/2026).
Silwanus Sumule tidak menampik rasa gelisahnya terhadap capaian penyerapan anggaran yang masih terbilang rendah di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Ini yang kita lagi genjot, maka saya terus-menerus memantau. Tadi kalau adik-adik (wartawan-red) dengar saya bilang, sebagai ketua tim TAPD saya sedikit gelisah karena angkanya 33 persen. Itu untuk saya warning, hey Sekda kok ngapain aja ini barangnya tidak jalan. Itu untuk saya, dan tadi saya harus sampaikan kepada pimpinan OPD kita jangan begitu terus, harus speed lagi, masih ada beberapa waktu ke depan,” ujar Silwanus.
Guna mengoptimalkan penyerapan tersebut, Sekda menekankan pentingnya komitmen pimpinan OPD terhadap jadwal dan rencana kerja yang telah disusun sejak awal tahun.
“Mereka harus mempercepat. Jadi pada saat pembagian DPA oleh Bapak Gubernur sekitar bulan Februari, saya sudah minta mereka membuat timeline pelaksanaan. Saya hanya meminta kepada teman-teman OPD untuk konsisten kembali pada rencana kas (renkas). Coba lihat kembali apa yang sudah disusun di awal tahun, ini kok belum, apa masalahnya. Monitoring meja adalah ruang di mana kita mencari tahu hambatannya di mana. Saya dorong lagi kepada masing-masing asisten untuk mengecek OPD yang diampu agar dipercepat semuanya,” jelasnya.
Ketika ditanya mengenai kendala utama yang dihadapi di lapangan, Silwanus menyoroti beberapa kendala di daerah otonomi baru.
“Pertama tantangan aturan dari pemerintah pusat yang lebih ketat dari tahun-tahun sebelumnya, dan yang kedua saya harus akui SDM kita juga, kecepatan kita. Jadi misalnya mau bangun rumah, itu harus disiapkan KAK dan kelengkapan administratifnya. Contohnya dana Otsus, kalau administratifnya tidak lengkap maka dipending dan tidak bisa disalurkan, harus diperbaiki lagi. Itu tantangan bagi kami di daerah otonomi baru untuk bisa lebih cepat,” terangnya.
Silwanus juga mengakui bahwa pelaksanaan monitoring meja kali ini sedikit mengalami keterlambatan dari jadwal yang seharusnya.
“Ini hal rutin ya, kita sedikit terlambat satu bulan. Harusnya kita sudah selesaikan di akhir Juni, tapi tidak apa-apa. Tujuan kita melakukan ini adalah untuk memastikan semua program kegiatan berjalan on the right track. Ini penting bagi persiapan kita di APBD Perubahan dan APBD Induk 2027,” kata Silwanus.
Lebih lanjut, ia mengapresiasi inovasi dari Bappeda yang telah menyiapkan sistem pemantauan terpadu untuk merekam pergerakan kinerja tiap instansi.
“Nanti semuanya akan masuk di dalam sistem, kita akan lihat semua, oh OPD ini speed-nya sudah luar biasa di atas 50 persen. Tadi saya baru lihat kita berada di angka 37 sampai 43 persen, kita telat sekitar 7 sampai 8 persen. Ada yang speed-nya sudah bagus, tapi masih ada yang di bawah angka 40. Nah, itu yang harus saya dorong lebih cepat,” ungkapnya.
Sekda Papua Tengah juga menegaskan seluruh program kerja daerah diarahkan untuk menyelaraskan kebijakan daerah dan nasional secara inovatif.
“Kita selalu ada tiga fokus. Ada program prioritas Pak Gubernur yang merupakan janji beliau kepada masyarakat, dan ada juga program-program wajib dari pemerintah pusat seperti Asta Cipta yang harus kita jalankan. Untuk menjalankan kedua hal utama ini, kita meminta kepada OPD untuk melakukan program-program inovasi sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik,” tutup Silwanus.