SASAGUPAPUA.COM, Papua Tengah — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan pentingnya pembuktian berbasis data dan langkah hukum konkrit dalam menyelesaikan berbagai persoalan kemanusiaan akibat konflik bersenjata di Papua Tengah.
Hal tersebut disampaikannya dalam dialog bersama DPR, MRP, kepala suku, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, hingga mahasiswa di Kantor DPR Papua Tengah, Kabupaten Nabire, Senin (17/8/2026).
Kritik Soal Klaim Tanpa Data dan Bukti
Natalius menegaskan bahwa advokasi kemanusiaan tidak bisa dilakukan hanya dengan pernyataan verbal, melainkan harus menyertakan bukti konkret seperti lokasi, foto, dan identifikasi korban.
“Kenapa saya selalu minta data, fakta, informasi, data tentang pengungsi? Kasih! Kalau ada gereja yang diduduki oknum lain, kasih tahu gereja mana, di mana. Terus kalau ada sekolah SD yang diduduki, ditempati oknum lain, kasih tahu sekolahnya. Puskesmas yang diduduki, ditempati orang lain, kasih tahu, jangan cuma menyampaikan pernyataan verbal. Mana sekolahnya? Sekolah mana, foto! Mana foto, semua bukti dilampirkan,” tegas Natalius.
Ia juga menyoroti simpang siur data pengungsi yang disampaikan berbagai pihak selama ini tanpa verifikasi resmi.
“LSM bilang sekian ratus ribu pengungsi, gereja bilang sekian ratus, politikus bilang sekian. Fakta ada, datanya mana? Padahal pengungsi ini gampang. Begitu data di saya, tinggal saya verifikasi, turunkan tim. Setelah verifikasi, tinggal undang Menteri Perumahan Rakyat, Menteri Sosial, gampang, ini masalah kecil sekali,” ujarnya.
Mekanisme Hukum dan Advokasi Korban Konflik
Menurut Natalius, perubahan kebijakan dan evaluasi dari pemerintah pusat hanya bisa didorong melalui fakta-fakta hukum yang terbukti di pengadilan, bukan sekadar opini.
“Yang kita bisa lakukan itu: siapa yang dibunuh, siapa yang terbunuh, siapa pembunuhnya, dari kesatuan mana, dihukum, diproses, dipecat, dicopot. Inilah yang kita mampu lakukan. Jangan terlalu jauh berpikir. Yang bisa kita lakukan adalah gereja mana yang ditempati oleh aparat, difoto, divideokan, dilaporkan ke lembaga A, lembaga B, lembaga C. Bila perlu siapkan pengacara,” katanya.
Ia menantang para anggota DPR dan pejabat daerah yang digaji negara untuk benar-benar mendampingi masyarakat yang menjadi korban kejahatan.
“Kalau kalian tidak bisa, siapkan pengacara! Pengacara itu cuma dibayar jasa pengacara, dia yang jalankan. Cari pengacara, pengacaralah yang memperjuangkan keadilan. Itulah sistem hukum itu bekerja di Negara Republik Indonesia,” lanjut Natalius.
Penarikan Pasukan dan Keberadaan Aparat
Mengenai tuntutan penarikan pasukan militer dari wilayah Papua, Natalius menegaskan bahwa penempatan prajurit merupakan keputusan negara dalam menjaga kedaulatan NKRI.
“Bapak Ibu kan menginginkan tentara ditarik, kan? Saya mau tanya, setelah tentara ditarik, siapa yang jaga NKRI di Papua? Non-organik apakah lebih kuat daripada tentara? Sudahlah. Ikat pinggang negara tidak usah kamu menyuruh tarik. Papua ini dijaga oleh tentara dan polisi. Itu sama dengan ikat pinggangnya NKRI di Papua. Mana sih pagar rumah disuruh bongkar pagar? Mana sih kandang ayam disuruh kandangnya dibongkar?” ungkapnya.
Gagasan Partai Politik Lokal untuk Kelompok Berseberangan
Saat ditanya mengenai peluang perundingan damai dengan kelompok bersenjata seperti TPNPB-OPM, Natalius melempar balik pertanyaaan apakah kelompok tersebut mau mendirikan partai politik.
“Sekarang saya mau sampaikan. Ini pernyataan saya ya, pribadi. Pernyataan saya terkait ini, perdamaian abadi di Papua. Mau nggak mereka dirikan partai politik? Anda mewakili siapa? OPM bukan?. Kalau Anda bukan mewakili mereka jangan ngomong. Mau nggak dirikan partai politik? Ya. Ini lebih maju lho daripada sebelumnya. Saya yang ngomong sebagai Menteri, mau nggak kamu dirikan partai politik? Mana ada Menteri yang bisa ngomong melampaui orang lain? Ini saya ngomong melampaui jauh. Emang kamu bisa? Kamu bilang bisa tapi mental kamu belum sampai. Ini saya ngomong mau nggak kamu dirikan partai politik?,” serunya.
“Sekarang gini, ada nggak gelang, pakaian, baju yang BK ditangkap? Ada nggak ditangkap selama 2 tahun? Sampai hari ini tidak ada,” lanjutnya.
Natalius lalu menegaskan bahwa dirinya bukanlah orang ternama yang mencari nama.
“Kamu caci maki pagi saya, siang, sore pun saya itu tidak akan pernah menelan ludah saya. Tapi saya lakukan sesuatu. Sekarang pertanyaan kedua, mau nggak kamu dirikan partai politik? Ini usulan saya lho, pribadi lho. Nanti saya dimarahi oleh siapa pun bodo amat saya,” ucapnya.
Ia lalu melanjutkan pernyataan dan meminta agar semua pihak di Papua untuk menghentikan wacana politik dan kembali fokus pada persoalan mendasar rakyat di lapangan.
“Jadi maksud saya, sudah lah sesuatu yang jauh kita nggak usah ngomong. Kita bicara dulu yang di depan ya tadi itu. Yaitu advokasi masyarakat ketika mereka mengalami kesulitan, yang gampang di depan matanya. Jangan kita terlalu ekspektasi jauh untuk merubah kebijakan nasional bangsa. Kebijakan negara ini harus ditentukan oleh seluruh komponen bangsa Indonesia pengambil keputusan yang ada di Jakarta. Kita boleh mengungkapkan. Kalau kita bicara tentang Jakarta bikin sesuatu yang besar tapi kita tidak bantu advokasi masyarakat kecil yang di depan mata, tentang kemiskinan, tentang keterbelakangan, tentang kebodohan, angka buta huruf, angka stunting yang tinggi, orang-orang yang menderita, ketidakadilan, orang yang ditembak, orang yang dianiaya, orang yang Kalau kita tidak mampu advokasi mereka, jangan terlalu banyak ngomong sesuatu yang besar. Kalau tidak bisa naik sampai lantai ke-5, kalau kita hanya bisa sampai lantai 2, jangan maksa untuk naik ke lantai 5. Kita lakukan aja yang di depan mata. Kita terlalu banyak impian kita, imajinasi kita itu terlalu tinggi untuk naik sampai lantai 5. Tapi hanya sampai lantai 2 aja, Bapak anggota DPR yang dipilih rakyat tidak pernah advokasi masyarakat,” tuturnya.