SASAGUPAPUA.COM, Papua Tengah – Para pemimpin adat di Provinsi Papua Tengah menyerukan kolaborasi lintas sektoral untuk memastikan keberhasilan pembangunan daerah serta pemulihan keamanan.
Para kepala suku di Papua Tengah ini diwakili oleh Kepala Suku Moni Provinsi Papua Tengah Musa Kobogau, Kepala Suku Mee Provinsi Papua Tengah, Melkias Muyapa, dan Kepala Suku Wolani, Harun Agimbau .
Dalam pernyataan yang disampaikan di Nabire pada Jumat (19/6/2026), para kepala suku menegaskan komitmen mereka untuk mendukung penuh setiap program pemerintah, mulai dari tingkat provinsi hingga desa, demi kemajuan wilayah yang dicintai bersama.
Kepala Suku Moni Provinsi Papua Tengah, Musa Kobogau, menekankan bahwa posisi kepala suku adalah mitra strategis pemerintah yang dipercaya oleh akar rumput yang memiliki hak atas tanah serta potensi alam di wilayah tersebut.
Menurutnya pihaknya memiliki niat tulus untuk membantu menyelesaikan problematika masyarakat.
Namun ia berharap ada peningkatan dalam keterlibatan kepala suku dalam proses penyelesaian konflik agar bisa mendukung pembangunan di Provinsi Papua Tengah.
Sebab menurutnya, kegagalan dalam beberapa program pembangunan sering terjadi karena kurang melibatkan para kepala suku yang memahami kondisi lapangan.
“Kami adalah mitra yang memiliki kerinduan besar agar pembangunan dapat berjalan dan menjangkau seluruh pelosok daerah. Kami memohon pemerintah membuka akses dan memfasilitasi niat baik kami ini, agar aspirasi serta kegelisahan yang dititipkan masyarakat dapat tersampaikan dan ditangani dengan serius demi masa depan yang lebih baik,” ujar Musa.
Lebih lanjut, Musa menyampaikan keprihatinan mendalam mengenai situasi kemanusiaan di Papua Tengah. Ia menegaskan bahwa konflik antara TPN-OPM dan TNI-Polri tidak boleh mengorbankan masyarakat sipil yang tidak bersalah.
Musa mengatakan, banyak warga kini hidup dalam ketakutan, terpaksa mengungsi ke hutan selama berminggu-minggu, dan bertahan hidup dengan hasil alam karena terancam situasi keamanan.
Menurutnya, untuk memutus rantai konflik tersebut, keterlibatan para kepala suku adalah syarat mutlak. Musa menegaskan bahwa kepala suku harus dilibatkan dalam setiap proses pengambilan keputusan karena merekalah yang memegang mandat dan tanggung jawab atas masyarakat di tanah ini.
Musa juga menyoroti bahwa kehadiran aparat non-organik di tanah Papua sering kali justru menjadi penghambat yang membuat masyarakat tidak tenang.
Untuk itu, mereka mendesak agar keberadaan aparat non-organik di tanah Papua dievaluasi atau ditarik kembali agar program pembangunan tidak lagi terhambat.
“Kami adalah mitra yang memiliki kerinduan besar agar pembangunan dapat berjalan dan menjangkau seluruh pelosok daerah. Oleh karena itu, kami berharap agar Pemerintah Daerah, segera mengumpulkan kami untuk mencari jalan keluar bersama. Kami memohon pemerintah memfasilitasi agar kami bisa membawa masalah ini langsung kepada Pemerintah Pusat dan bertemu dengan Presiden. Kami telah mendata seluruh persoalan serta korban nyawa sejak tahun 2019 hingga saat ini untuk dilaporkan secara resmi. Kami tidak ingin ada lagi narasi bahwa Papua tidak membangun, dan kami menuntut perlindungan serius bagi perempuan serta anak-anak yang menjadi korban konflik,” tuturnya.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Suku Mee Provinsi Papua Tengah, Melkias Muyapa, mengatakan kedaulatan berada di tangan rakyat, sehingga kolaborasi antara masyarakat adat, pemerintah, lembaga, dan gereja sangat mutlak diperlukan.
Kepala Suku Moni Provinsi Papua Tengah Musa Kobogau, Kepala Suku Mee Provinsi Papua Tengah, Melkias Muyapa, dan Kepala Suku Wolani Provinsi Papua Tengah, Harun Agimbau saat menyampaikan pernyataan, Jumat (19/6/2026). Foto: Kristin Rejang/Sasagupapua.com.
Melki mengajak seluruh elemen masyarakat untuk satu hati dalam mendukung visi pembangunan yang dibawa oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah.
“Kami sudah sepakat dan menyatakan sikap mendukung penuh program pemerintah provinsi, kabupaten, hingga distrik dan kampung. Kami siap menyukseskan setiap kebijakan pelayanan masyarakat yang dijalankan oleh pemerintah, karena bagi kami, pemerintah adalah wakil Allah yang harus mengayomi rakyatnya,” tutur Melkias.
Terkait situasi keamanan, para kepala suku menyoroti dampak konflik antara TPN-OPM dan Aparat TNI-Polri yang telah mengorbankan warga sipil.
Mereka menegaskan masyarakat tidak boleh terus-menerus menjadi korban. Para tokoh adat ini mendesak agar pemerintah daerah segera memfasilitasi pertemuan mereka dengan Pemerintah Pusat dan Presiden untuk mencari solusi permanen atas konflik tersebut, serta mengevaluasi keberadaan aparat non-organik agar ketenangan masyarakat dapat pulih.
Lebih lanjut, Melkias Muyapa secara tegas meminta aparat kepolisian di delapan kabupaten untuk bertindak profesional dalam menangani berbagai kasus hukum yang belum tuntas, termasuk kasus di Dogiyai dan sengketa batas wilayah di Kapiraya. Ia berharap hukum dapat ditegakkan dengan jujur dan adil tanpa pandang bulu.
“Pelaku-pelaku itu harus diungkapkan. Persoalan ini harus dituntaskan dan tidak boleh dibiarkan,” kata Melkias.
Para kepala suku kembali menegaskan tekad bulat mereka untuk terus mengawal kemajuan daerah melalui kemitraan yang harmonis dengan pemerintah.
“Kami kepala suku komitmen bersama rakyat agar persoalan hukum harus diungkapkan dan dituntaskan sesuai dengan prosedur negara hukum. Kami mengajak semua pihak untuk bersatu agar Papua Tengah menjadi daerah yang terang dan damai. Mari kita satu hati membangun provinsi yang kita cintai ini melalui kerjasama yang nyata,” tegas Melkias.