SASAGUPAPUA.COM, Timika – Gelombang massa yang tergabung dalam Komite Nasional Papua Barat (KNPB) memadati halaman Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika pada Jumat (1/5/2026).
Kedatangan ratusan Orang Asli Papua (OAP) ini bertujuan untuk menyampaikan aspirasi terbuka terkait rentetan konflik bersenjata dan isu kemanusiaan yang terus memanas di beberapa wilayah pegunungan Papua.
Dalam aksi yang berlangsung tertib tersebut, massa membawa berbagai pamflet dan spanduk yang menyuarakan penolakan terhadap ekspansi perusahaan sawit, penghentian kriminalisasi warga sipil di Yahukimo, hingga kecaman terhadap tindakan rasisme yang menyasar pelajar Papua.
Seruan “Hidup Rakyat Papua” dan “Papua Pasti Merdeka” turut mewarnai jalannya orasi di depan gerbang parlemen.
Kritik Atas Eskalasi Militer dan Nasib Pengungsi
Ketua KNPB Timika, Yanto Awerkion, dalam keterangannya menjelaskan aksi ini merupakan bentuk mediasi bagi suara rakyat yang selama ini terbungkam oleh konflik. Ia menyoroti catatan kelam terkait pembunuhan warga sipil yang terus berulang dari tahun ke tahun tanpa penyelesaian hukum yang tuntas.
Salah satu poin penting yang diangkat adalah data mengenai warga terdampak konflik.
Yanto menyebutkan saat ini terdapat sekitar 107.000 jiwa rakyat Papua yang berstatus sebagai pengungsi akibat ketidakamanan di wilayah mereka.
“Kami hadir di tempat ini dengan damai untuk menyampaikan itu. Saat ini kami meminta kepada DPR untuk melanjutkan aspirasi rakyat Papua kepada pihak-pihak yang memiliki kewenangan mengambil keputusan,” ujar Yanto.
Desakan Gencatan Senjata dan Evaluasi Pos Keamanan
Lebih lanjut, Yanto mengatakan pihaknya mendesak agar TNI/Polri maupun TPNPB segera meletakkan senjata demi keselamatan masyarakat sipil yang kerap terjebak di tengah kontak tembak.
Selain itu, aksi ini juga menyerukan kepada pihak terkait, termasuk TNI/Polri, agar tidak lepas tanggung jawab atas berbagai permasalahan yang telah mengorbankan masyarakat sipil.
“Saya sebagai Ketua KNPB Timika meminta kepada TNI, Polri, dan TPNPB untuk hentikan perang karena telah mengorbankan rakyat Papua. Cari solusi yang terbaik,” tegasnya.
Secara khusus, ia mengkritisi kebijakan penempatan militer yang dianggap terlalu masif (non-organik), terutama dengan pusat kendali di Timika.
Yanto memaparkan kondisi di lapangan, seperti di Kabupaten Intan Jaya dan Kabupaten Puncak, di mana satu kampung bisa dijaga oleh lima pos militer dengan personel mencapai 15 orang per pos.
“Jumlahnya sudah amat berlebihan. Yang organik-organik seperti Koramil itu sudah cukup. Mereka yang sudah lama di sini pasti lebih tahu isi hati orang Papua dan bagaimana cara berkomunikasi dengan masyarakat, sehingga situasi bisa lebih kondusif tanpa korban jiwa,” tambahnya.
Komitmen Ketua DPRK Mimika
Aspirasi massa diterima langsung oleh Ketua DPRK Mimika, Primus Natikapereyau. Meski sebagian besar anggota dewan lainnya sedang menjalankan tugas di luar daerah, Primus memastikan bahwa poin-poin yang disampaikan KNPB akan menjadi catatan serius lembaga legislatif.
Primus menyatakan keprihatinannya atas kekerasan yang masih terjadi. Menurutnya, hak warga untuk hidup aman dan mencari penghidupan di tanah sendiri tanpa rasa takut adalah prioritas yang harus diperjuangkan.
“Salah satu kegelisahan utama saat ini adalah masih adanya warga Papua yang menjadi korban kekerasan di tanahnya sendiri. Kita ingin masyarakat bisa hidup berdampingan secara damai tanpa adanya penindasan,” kata Primus.
Primus mengatakan. Pihaknya akan membawa tuntutan tertulis dari massa ke meja koordinasi.
“Surat yang sudah dimasukkan ini akan saya koordinasikan dengan teman-teman anggota dewan lainnya dan akan kami lanjutkan ke pihak yang lebih tinggi,” pungkasnya.