SASAGUPAPUA.COM, Teminabuan – Gelombang penolakan terhadap Program Strategis Nasional (PSN) cetak sawah di Kabupaten Sorong Selatan kian memanas. Bertempat di halaman Sekretariat Pemuda Adat Sub Suku Srer (Slow Bailo), Distrik Seremuk, Kamis (11/6/2026).
Masyarakat adat yang dimotori oleh generasi muda menggelar pertemuan penting dan menyatakan siap melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran untuk membatalkan proyek pusat tersebut dari wilayah adat mereka.
Ketua Komunitas Sub Suku Srer (Slow Bailo), Darius Sreifi, mengatakan mega proyek ini bukanlah berkah, melainkan sebuah malapetaka yang mengancam kelangsungan hidup masyarakat adat Knasaimos, khususnya Sub Suku Srer di Distrik Seremuk.
“Kami menolak dengan tegas Proyek Strategis Nasional pertanian padi ini karena program tersebut merusak dan merampas tanah serta ruang hidup masyarakat adat, di mana kami digusur dari tanah warisan leluhur, mata pencaharian kami dihilangkan, dan lingkungan kami dirusak,” ujar Darius Sreifi.
Darius juga sangat menyayangkan sikap arogan pemerintah dan pihak korporasi yang sengaja mengabaikan prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) atau hak masyarakat untuk memberikan persetujuan tanpa paksaan.
Masyarakat adat merasa hak-hak mereka telah diinjak-injak karena tidak pernah dilibatkan dalam proses perencanaan.
“Pemerintah dan perusahaan telah menutup mata terhadap nasib rakyat kecil karena proses pengambilan keputusan dilakukan sepihak tanpa persetujuan masyarakat adat dan tanpa adanya ganti rugi yang adil maupun transparan,” ucapnya.
Ia menjelaskan dampak dari proyek cetak sawah ini sangat fatal karena merobek fondasi identitas budaya mereka melalui pembongkaran hutan adat secara masif.
Kehadiran alat-alat berat di wilayah tersebut dinilai telah merampas hak-hak dasar masyarakat atas sumber penghidupan yang disediakan oleh alam.
“Proyek PSN ini membongkar hutan adat dan lahan milik masyarakat secara sepihak, sehingga memaksa warga kehilangan tanah warisan leluhur, bahkan hak atas sumber pangan lokal seperti wilayah berburu rusa dan area tangkap ikan tradisional kini terancam hilang total,” kata Darius.
Darius juga mengkhawatirkan kerusakan ekologis jangka panjang yang akan melanda kampung halaman mereka akibat keserakahan korporasi.
Pengalihan fungsi hutan menjadi lahan pertanian padi skala industri diyakini akan merusak keseimbangan alam yang selama ini mereka jaga.
“Aktivitas PSN ini memicu deforestasi besar-besaran yang dipastikan akan mendatangkan bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan polusi air bersih yang biasa kami konsumsi sehari-hari,” tutur Darius.
Masyarakat adat Sub Suku Srer menegaskan bahwa mereka tidak akan tinggal diam melihat tanah ulayat mereka dikuasai oleh pihak luar.
Pertemuan ini menjadi pemantik awal dari gerakan perlawanan yang lebih besar, dan mereka berjanji akan terus mengawal penolakan ini hingga pemerintah pusat membatalkan proyek tersebut.
“Pemaksaan proyek ini dipastikan akan memperpanjang konflik sengketa tanah yang berkepanjangan antara masyarakat adat, pemerintah, dan pihak perusahaan, karena bagi kami mempertahankan tanah adat adalah harga mati demi masa depan anak cucu dan kelestarian alam Papua,” pungkas Darius.