SASAGUPAPUA.COM, NABIRE – Ratusan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan Nabire melakukan aksi Unjuk Rasa di halaman Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah (DPR-PT), Selasa (21/10/2025).
Para TKBM ini mendatangi Kantor DPR-PT menolak Badan Usaha Pelabuhan (BUP) dari Pemerintah Pusat.
Mereka datang dengan Mambawa tuntutan yang ditulis disejumlah karton manila dan baliho yang bertuliskan :’Kami dengan tegas menolak badan usaha pelabuhan laut Nabire Papua Tengah’.
Ada pula yang bertuliskan ‘Kami minta kepada bapak gubernur dan bupati segera mengeluarkan rekomendasi penolakan BUP sesuai dengan aspirasi kami’.
Mewakili para TKBM, Jony Kayame mengatakan hadirnya BUP mengancam para TKBM yang sudah lama berjuang, bekerja di pelabuhan kehilangan pekerjaan.
“Kami yang kerja rata-rata OAP yang kerja, kalau perusahaan ini masuk, bagaimana dengan nasib kami ?,” serunya.
Para TKBM mengatakan jika BUP masuk, maka tenaga mereka tidak lagi dibutuhkan. Aspirasi ini sudah disampaikan kepada Bupati Nabire namun belum juga mendapatkan respon sehingga mereka berinisiatif harus ke DPRPT sebab yang mengeluarkan rekomendasi hadirnya BUP adalah pemerintah pusat.
“Kami hari ini datang ke DPRPT, kami minta maaf karena kami rakyat yang ditindas oleh orang-orang tertentu, orang tua kami berjuang sejak pelabuhan lama sampai saat ini kami meneruskan kami bekerja untuk anak istri terutama untuk kepentingan perekonomian di Nabire dalam hal bongkar muat, bagaimana nasib kami kalau ada BUP,” ungkapnya.
Jony Kayame saat menyampaikan aspirasi. (Foto: Kristin Rejang/Sasagupapua)
Para TKBM ini lalu menyampaikan lima tuntutan yang telah diserahkan ke pihak DPRPT. Lima tuntutan tersebut yaitu:
- Mohon DPR Papua Tengah mengeluarkan rekomendasi dukungan penolakan BUP (Badan Usaha Pelabuhan) yang masuk di pelabuhan Nabire, melalui SK Menteri Perhubungan di Jakarta.
- DPR Papua Tengah bentuk pansus untuk membantu pengurus TKBM Nabire yang sedang berjuang di Jakarta
- Segera sahkan raperdasus tentang BUMD Papua Tengah, untuk bekerja sama dengan koperasi TKBM Nabire untuk kelolah pelabuhan Samabusa Nabire.
- Komisi IV DPR Papua Tengah buat tim untuk membantu mendampingi upaya penolakan tim TKBM Nabire di Jakarta.
- Mohon dukungan dari kelompok khusus DPR Papua Tengah karena kami karyawan yang ada di koperasi jasa TKBM Nabire adalah Orang Asli Papua.
Aksi para TKBM ini diterima oleh sejumlah anggota DPRPT diantaranya Yohanes Kemong dan Peter Worabay.
Yohanes Kemong mengatakan aspirasi yang disampaikan oleh TKBM diterima oleh DPRPT 100 persen.
“Kami akan menyampaikan ke pimpinan untuk melaksanakan sesuai dengan langkah-langkahnya,” katanya.
Mereka juga akan menyampaikan aspirasi tersebut ke komisi terkait untuk selanjutnya mencari solusi terbaik.
Sementara itu Anggota DPRPT Dapil Nabire Pieter Warobay, mengatakan yang memberikan rekomendasi BUP adalah pihak pemerintah pusat sehingga akan ada langkah-langkah bertahap yang akan dilakukan oleh DPRPT.
“Yang kasih SK kan bukan Gubernur, bukan Bupati maka mereka dua ini juga tidak tau, sehingga DPRPT harus mewakili kamu kejar ke Jakarta itu tugas kita,” ungkapnya.
Ia berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan dari TKBM sehingga ia berharap para TKBM memberikan DPRPT waktu untuk bekerja sesuai dengan mekanisme.
“Aspirasinya kami terima, tampung dan akan kami kerjakan sesuai dengan mekanisme kami minta tolong bersabar,” ujarnya.