SASAGUPAPUA COM, Timika – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Tengah, Yulian Magai, melaksanakan kunjungan kerja dalam rangka reses tahap II di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Timika, Kamis (25/6/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Yulian menyerap berbagai aspirasi dari pihak Lapas dan warga binaan mengenai minimnya fasilitas pembinaan serta pentingnya penyediaan lapangan pekerjaan bagi warga setelah bebas.
Yulian Magai menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi warga binaan.
“Hari ini, Kamis 25 Juni 2026, saya melakukan kunjungan ke Lapas Kelas IIB Timika. Kami diterima dengan baik dan berbagi berkat dengan mereka. Kami menerima sejumlah pesan dari Kepala Lapas, terutama mengenai pentingnya jaminan kesehatan BPJS bagi penghuni Lapas yang seharusnya diurus oleh pemerintah,” ujar Yulian.
Yulian menekankan bahwa banyak fasilitas di Lapas yang masih sangat minim dan memerlukan bantuan baik dari pemerintah provinsi maupun kabupaten.
Menurutnya, meskipun kunjungan dari pimpinan daerah sebelumnya sudah pernah dilakukan, hingga saat ini belum ada solusi konkret yang diberikan. Padahal, penghuni Lapas adalah warga masyarakat Timika yang nantinya akan kembali berbaur dengan masyarakat luas setelah masa hukuman mereka berakhir.
“Masalah utama yang kami temukan adalah kebutuhan lapangan pekerjaan. Mereka meminta agar dinas terkait membukakan lapangan pekerjaan, seperti bengkel atau jasa las, yang mampu menampung banyak tenaga kerja. Dengan tersedianya lapangan kerja, kita bisa mengurangi tindakan kriminalitas seperti pencurian, penggunaan aibon, hingga pembunuhan yang sering terjadi karena warga tidak memiliki kesibukan atau pekerjaan,” jelas Yulian.
Yulian secara khusus menyoroti keberadaan Balai Latihan Kerja (BLK) di Jalan Baru, Timika, yang fasilitasnya telah disediakan oleh pihak swasta (Freeport). Ia mendesak pemerintah daerah untuk segera mengaktifkan kembali BLK tersebut.
“Kami berharap pemerintah Kabupaten Timika mengaktifkan BLK yang ada di Jalan Baru. Fasilitasnya sudah ada, pemerintah daerah tinggal melanjutkannya untuk menampung tenaga-tenaga kerja ini. Orang-orang yang sudah dibina di Lapas bisa langsung bekerja di sana daripada pemerintah mendatangkan tenaga dari luar,” tegasnya.
Ia menambahkan, dengan besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Timika yang mencapai Rp7 triliun, pemerintah daerah seharusnya mampu membuka peluang kerja bagi warganya.
Anggota DPR Dapil Mimika ini menyarankan agar warga binaan yang telah mendapatkan pelatihan di dalam Lapas, seperti bidang peternakan, perikanan, dan perkebunan, dapat disalurkan ke sektor-sektor tersebut saat kembali ke masyarakat.
Menanggapi kunjungan tersebut, perwakilan dari Lapas Kelas IIB Timika menyampaikan apresiasi mendalam atas perhatian yang diberikan oleh anggota dewan tersebut.
“Beliau tidak lupa dengan daerah pemilihannya dan menyempatkan diri datang berkunjung ke Lapas Timika. Kami telah menyampaikan beberapa kekurangan kebutuhan di sini, dan kami berharap Bapak Dewan dapat memperjuangkannya setelah kembali ke Nabire,” ungkap perwakilan Lapas tersebut.
Pihak Lapas juga menagih janji terkait pendataan BPJS Kesehatan bagi warga binaan yang hingga saat ini belum mendapatkan informasi kelanjutan.
“Terkait kunjungan Gubernur yang pertama dulu, kita sudah memberikan data-data warga binaan untuk urusan BPJS, namun sampai sekarang belum ada informasi lanjutannya. Semoga melalui Bapak Dewan, hal ini bisa kembali disuarakan agar menjadi pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam membantu kebutuhan kami, terutama dalam memberikan pembinaan keterampilan bagi warga binaan,” pungkasnya.