SASAGUPAPUA.COM, Sorong – Sekelompok massa yang tergabung dalam Pemuda Adat Malamoi Kota Sorong melakukan aksi protes keras dengan membubarkan paksa pertemuan sosialisasi program Cetak Sawah yang tengah berlangsung di Vega Hotel, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Selasa (2/6/2026).
Pertemuan sosialisasi tersebut sedianya membahas rencana pelaksanaan proyek strategis cetak sawah yang berlokasi di wilayah Distrik Salawati, Kabupaten Sorong.
Proyek yang melibatkan pihak investor dan instansi terkait ini mendapat penolakan cepat dan tegas dari masyarakat adat setempat.
Massa pemuda adat berhasil merangsek masuk ke dalam ruang pertemuan hotel. Sambil membawa pengeras suara (megaphone), mereka melayangkan protes langsung di hadapan para peserta rapat dan panitia penyelenggara.
Sejumlah pemuda tampak membentangkan lembaran kertas putih berisi tulisan tuntutan tegas, di antaranya:
“Tolak Proyek Cetak Sawah di Bumi Malamoi”, “Tanah Moi Bukan Tanah Kosong”, “Tolak Segala Bentuk Proyek Negara yang Berpotensi Menghancurkan Eksistensi Masyarakat Adat Papua”
Aksi ini seketika membuat jalannya pemaparan materi dari pihak investor dan pemerintah daerah terhenti total, hingga akhirnya memaksa agenda sosialisasi tersebut dibubarkan demi menghindari situasi yang semakin memanas.
Massa Lanjutkan Aksi di Area Parkir Hotel. Kekecewaan massa tampaknya tidak berakhir di dalam ruangan.
Karena merasa belum puas, kelompok pemuda adat yang sama bergerak keluar menuju area parkir hotel untuk melanjutkan aksi mereka.
Di halaman luar, mereka kembali membentangkan spanduk-spanduk kertas berisi tuntutan yang sama di hadapan publik.
Ketidakpuasan yang mendalam membuat mereka tetap bersikap tegas, bahkan hingga menduduki area parkir sebagai bentuk protes nyata.
Massa pemuda adat Malamoi saat melakukan aksi di depan hotel. (Foto: Ewil M. Woloin for Sasagupapua.com)
Beberapa warga juga tampak duduk di atas paving blok, menunjukkan tekad bulat mereka untuk menolak proyek cetak sawah tersebut sementara aparat keamanan dan pihak hotel terus memantau situasi.
Kritik Keras Terhadap Pejabat OAP Penolakan ini bukan tanpa alasan.
“Saya menyampaikan kritik, khususnya bagi para pejabat daerah yang merupakan Orang Asli Papua (OAP),” kata salah satu pemuda adat.
Menurutnya, pejabat OAP memikul tanggung jawab moral yang besar untuk melindungi hak-hak kesulungan masyarakat adatnya sendiri.
“Menurut saya, pejabat yang OAP ini sangat berdosa karena tidak tegas kepada atasannya. Saya siap ‘buka baju’ (melepas jabatan) asalkan jangan bikin rakyat ini menderita dengan program kalian yang merugikan mereka,” ungkapnya.
Mereka kompak tegas karena merasa kecewa terhadap sikap pasif para birokrat lokal.
Penulis: Ewil M. Woloin