SASAGUPAPUA.COM, PANIAI – Uskup Keuskupan Timika, Mgr. Bernardus Bofitwos Baru, OSA, menyampaikan pesan yang sangat mendalam dan kritis dalam khotbah pembukaan Musyawarah Pastoral (Muspas) Mee VIII di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah, Senin (2/2/2026).
Di hadapan umat dan tamu undangan, Uskup Bernardus menegaskan esensi kepemimpinan, baik dalam gereja maupun negara, adalah menjadi “jalan kecil” yang membawa rakyat menuju kesejahteraan dan Tuhan, bukan justru menjadi alat penindasan.
Dalam refleksinya mengenai makna jalan, Uskup Bernardus menjelaskan bahwa Yesus Kristus adalah “Highway” atau jalan utama menuju kebahagiaan abadi.
Sementara itu, para pemimpin adalah jalan-jalan kecil yang seharusnya mempermudah akses rakyat menuju keadilan. Namun, Uskup Bernardus melihat realita yang berbanding terbalik dalam situasi dunia dan nasional saat ini.
Kritik Keras Terhadap PSN Merauke dan Kepentingan Oligarki
Uskup Bernardus secara spesifik menyoroti penderitaan rakyat akibat kebijakan pembangunan yang tidak berpihak pada kemanusiaan.
Uskup juga memberikan perhatian khusus pada Proyek Strategis Nasional (PSN) di Merauke serta ekspansi kelapa sawit yang meluas di seluruh tanah Indonesia, termasuk di Tanah Papua.
“Akhir-akhir ini rakyat gelisah, protes dari Sumatra sampai Papua. Ada banjir besar di Sumatra, ada PSN di Merauke, dan kelapa sawit di seluruh tanah Indonesia ini. Rakyat mengalami kerugian dan menderita. Pemerintah katanya membangun untuk rakyat, tapi apakah kebijakan itu betul kebijakan kebenaran dan keadilan dari Tuhan? Ataukah kebijakan dari setan, kepentingan oligarki, kepentingan satu dua kelompok orang untuk kekuasaan dan perutnya sendiri? Maka itu adalah kebijakan setan dan kebijakan iblis,” tegas Mgr. Bernardus.
Uskup Bernardus memperingatkan jika kebijakan yang diambil justru membunuh dan merusak kehidupan manusia serta alam, maka institusi tersebut telah kehilangan roh ilahinya.
Menurut Uskup, sistem kekuasaan yang diciptakan manusia seringkali lebih menonjolkan wajah kejahatan daripada wajah Allah.
“Kalau kebijakan-kebijakan palsu itu justru membunuh dan merusak seluruh kehidupan, baik manusia maupun alam, maka itu pemerintah dan gereja setan (yang dikuasai-red). Bukan pemerintah kebenaran dan gereja keadilan,” tambah Uskup Bernardus.
Seruan Vox Populi Vox Dei dan Dialog Kerakyatan
Lebih lanjut, Mgr. Bernardus mengingatkan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan umat. Uskup menekankan prinsip Vox Populi, Vox Dei suara rakyat adalah suara Tuhan yang seharusnya menjadi dasar bagi setiap pengambilan keputusan.
Uskup Bernardus menolak keras praktik pengambilan keputusan sepihak yang hanya menguntungkan penguasa.
“Kebijakan yang berasal dari Tuhan adalah melalui mekanisme dialog, perjumpaan, dan mendengarkan suara rakyat. Pemerintah ada dan gereja ada karena ada umat, karena ada rakyat. Rakyat memberi kuasa kepercayaan kepada presiden dan jajarannya, begitu juga gereja. Bukan untuk main kuasa atas rakyat atau ambil keputusan sepihak demi menindas,” jelas Uskup.
Teladan Keluarga Nazaret dalam Mendidik Karakter
Di akhir khotbahnya, Uskup Bernardus mengajak umat untuk melihat kembali teladan Maria dan Yusuf.
Sebagai orang tua, mereka bertanggung jawab penuh dalam membentuk karakter Yesus sehingga menjadi pribadi yang membawa berkat bagi sesama.
Hal ini ditekankan sebagai pengingat bagi keluarga-keluarga Kristiani di wilayah Mee Pago agar sungguh-sungguh mendidik iman dan kepribadian generasi muda di tengah situasi dunia yang penuh tantangan.
Melalui Muspas Mee VIII ini, uskup berharap gereja dan pemerintah dapat kembali pada fungsinya sebagai pelayan rakyat yang sejati, yang mendengarkan jeritan mereka yang tak bersuara (the voice of the voiceless), terutama mereka yang terdampak langsung oleh proyek-proyek skala besar yang mengancam ruang hidup masyarakat adat di Papua.