SASAGUPAPUA.COM, NABIRE – Pemerintah Provinsi Papua Tengah terus berbenah dan komitmen memajukan dan mensejahterakan masyarakatnya dengan berbagai program.
Wakil Gubernur (Wagub) Provinsi Papua Tengah, Deinas Geley pada sidang paripurna DPRD Provinsi Papua Tengah dalam rangka pembahasan dan penetapan rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang RPJMD Provinsi Papua Tengah 2025-2030, PDRD dan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di aula kantor DPRD Papua Tengah, Kamis, (14/8/2025) menyampaikan berbagai rencana dan permasalahan yang dihadapi di Papua Tengah dan harus diselesaikan.
Dikutip dalam akun resmi Provinsi Papua Tengah (papuatengahprov.go.id) Deinas Geley menjelaskan tiga Ranperdasi. Dalam paparannya, ia juga menjelaskan mengenai gambaran umum Provinsi Papua Tengah.
Deinas menjelaskan Provinsi Papua Tengah terbentuk berdasarkan UU No. 15 Tahun 2022 pada tanggal 25 Juli 2022. Provinsi Papua Tengah memiliki luas wilayah 60.488 km2 dan terdiri dari 8 kabupaten, 131 distrik, 36 kelurahan, serta 1.215 kampung. Jumlah penduduk kita mencapai 1.492.280 jiwa dengan kepadatan 29,14 jiwa/km2. Kabupaten dengan penduduk terbanyak adalah Kabupaten Mimika dengan 331.630 jiwa, sementara yang terendah adalah Deiyai dengan 108.360 jiwa.
“Meskipun kita memiliki kekayaan alam yang melimpah, ironisnya ada 92 ribu jiwa penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Pendapatan per kapita kita adalah Rp.7.196.000 per tahun, dan Upah Minimum Provinsi (UMP) kita sebesar Rp4.285.848,- yang merupakan tertinggi kedua secara nasional setelah DKI Jakarta. Kita juga mencatat persentase penduduk miskin sebesar 29,76 persen dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 60.25,” katanya.
Ia juga menerangkan terkait potensi komoditas unggulan. Dimana kata Deinas,
Papua Tengah dianugerahi kekayaan alam yang luar biasa, diantaranya Nabire memiliki potensi perikanan tangkap, pariwisata, industri, dan peternakan. Sementara itu, Mimika unggul di sektor pertambangan, perikanan tangkap – budidaya, industri dan perkebunan.
“Kabupaten lainnya juga memiliki potensi yang beragam, seperti pertanian dan perkebunan kopi di Paniai, Intan Jaya, Puncak Jaya, dan Puncak, serta pariwisata dan kehutanan di Dogiyai dan Deiyai,” terangnya.
Untuk konektivitas transportasi menjadi fokus utama untuk menghubungkan seluruh wilayah.
Dimana kata Deinas Untuk Nabire, terdapat jalur laut (KM Doro Londa, KM Dobonsolo), darat (Trans Papua), dan udara (Makassar, Jayapura, Timika).
Mimika terhubung melalui jalur laut (KM Sirimau, KM Leuser) dan udara (Makassar, Jayapura, Merauke).
Untuk kabupaten lain seperti Paniai, Intan Jaya, Puncak Jaya, Puncak, Dogiyai, dan Deiyai, konektivitas transportasi udara perintis dan jalur darat Trans Papua masih menjadi prioritas.
Deinas mengatakan pihaknya menyadari bahwa pembangunan tidak lepas dari tantangan. Isu-isu strategis yang harus kita selesaikan, antara lain : di sektor SDM, infrastruktur dasar dan konektivitas, topografi wilayah, daya saing ekonomi, tata kelola birokrasi dan stabilitas politik dan keamanan, serta biaya kemahalan konstruksi.
“Tantangan yang kita hadapi ini mencakup rendahnya akses dan mutu layanan pendidikan dan kesehatan, kurangnya infrastruktur di wilayah terisolir, kondisi geografis yang bergunung-gunung, rendahnya produktivitas pertanian dan UMKM, serta tingginya biaya konstruksi,” terangnya.