SASAGUPAPUA.COM, Papua – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Papua merilis laporan identifikasi terkini mengenai peningkatan signifikan kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Tanah Papua dalam rentang waktu 2023 hingga 2026.
Berdasarkan data yang dirangkum, bencana karhutla kini terkonsentrasi di Papua Selatan akibat ekspansi Proyek Strategis Nasional (PSN) food estate di Merauke, serta di Papua Tengah yang dipicu oleh kekeringan ekstrem. Pola kebakaran ini terjadi secara berulang setiap musim kemarau dan tumpang tindih langsung dengan kawasan konsesi serta ekosistem gambut yang rentan.
Sejak periode 1 hingga 13 Agustus 2023, informasi dari lapangan mencatat adanya 564 titik panas yang tersebar di Papua Barat, Papua Selatan, dan Papua Tengah. Kebakaran tersebut mencakup sepuluh kabupaten dan kota, meliputi Mappi, Merauke, Paniai, Asmat, Nabire, Dogiyai, Fakfak, Sorong Selatan, Boven Digoel, hingga Kota Jayapura.
“Memasuki Agustus 2026, kondisi semakin memprihatinkan dengan terdeteksinya 512 titik panas di Papua Tengah per 23 Agustus 2026. Secara keseluruhan, tercatat lebih dari 3.000 hotspot di seluruh wilayah Papua hingga Agustus 2026, dengan lonjakan paling signifikan terjadi di Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah,” ungkap Walhi.
Karhutla tersebut telah menyebab kerugian luas lahan dan berdampak langsung pada masyarakat lokal. Di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, kebakaran yang berlangsung sejak 18 hingga 23 Agustus 2026 membakar sekitar 116,13 hektare lahan serta berdampak pada keberlangsungan hidup Suku Yei dan Marga Kwipalo. Sementara itu, di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, karhutla pada periode 18 Juli hingga 23 Agustus 2026 menghanguskan area seluas 396,13 hektare.
“Kejadian di Nabire ini melanda tujuh distrik, yakni Teluk Kimi, Nabire Kota, Nabire Barat, Wanggar, Nabire, Makimi, dan Yaur, yang mengakibatkan empat kepala keluarga terdampak,” terang Walhi.
Hasil overlay data titik api dengan peta konsesi di Papua Selatan pada periode 1 hingga 9 Juli 2026 menunjukkan bahwa mayoritas titik api berada di wilayah konsesi dan Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG).
Dari total 1.292 titik api yang terpantau pada periode tersebut, sebanyak 245 hotspot berada di kawasan Food Estate, 115 hotspot di konsesi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), dan 39 hotspot di area konsesi perkebunan kelapa sawit. Artinya, hampir sepertiga dari total titik api berada di dalam kawasan PSN maupun konsesi perusahaan.
“Berdasarkan intensitas hotspot, beberapa perusahaan dan lokasi tercatat memiliki tingkat kerawanan tinggi. PT Murni Nusantara Mandiri yang berada di kawasan PSN Distrik Jagebok, Kabupaten Merauke, mencatatkan intensitas hotspot sangat tinggi. Selain itu, PT Selarasa Inti Semesta di Kampung Zanegi, Kabupaten Merauke, serta PT Nabire Baru di Kampung Sima, Kabupaten Nabire, sama-sama berada pada kategori intensitas hotspot tinggi,” kata Walhi dalam laporannya.
Kerusakan ekosistem gambut juga menjadi perhatian utama, di mana KHG Sungai Ifuleki Bian-Sungai Dalik di Papua Selatan dilaporkan terbakar hampir di seluruh wilayahnya. Secara umum, wilayah Papua Selatan memiliki 547.068,89 hektare kawasan KHG dengan kerentanan karhutla tingkat tinggi.
WALHI Papua menegaskan bahwa pola karhutla ini bersifat berulang dan terstruktur, bukan sekadar kejadian acak. Tren kenaikan kasus kebakaran tercatat konsisten sejak Juli 2023, terutama di daerah yang ditopang ekosistem gambut. Sebaran titik api di kawasan PSN dan konsesi Papua Selatan mengulang tren kehancuran lingkungan yang pernah terjadi di pulau-pulau lain saat hutan dan gambut dibuka demi proyek skala besar.
“Secara historis, kegagalan proyek mega-pangan di Indonesia telah berulang tanpa memberikan pelajaran berarti. Hal ini dimulai dari Proyek Lahan Gambut (PLG) Sejuta Hektare era Soeharto pada tahun 1995 yang berakhir pada bencana karhutla hebat setelah percetakan sawah gagal, dilanjutkan proyek Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) era SBY yang menyisakan kerusakan hutan di Papua, hingga kini diteruskan serta diperluas kembali,” ungkap mereka.
Walhi mencatat ancaman bencana ini diperkirakan akan terus berlanjut karena musim kering di Papua Selatan baru dimulai pada Juni atau Juli dan berlangsung hingga awal Desember.
“Kekhawatiran kian memuncakingat kawasan PSN pangan dan energi seluas 2,32 juta hektare di wilayah tersebut telah membabat sekitar 40 ribu hektare hutan alam hingga awal Juli 2026,” pungkas Walhi.