SASAGUPAPUA.COM, Papua Tengah – Ketua Pokja Adat Majelis Rakyat Papua (MRP), Yulius Wandagau, memberikan catatan dan harapan terhadap 12 komitmen strategis yang dihasilkan dalam Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua di Mimika pada Senin dan Selasa (11-12/5/2026).
Yulius memberikan apresiasi dan mendukung percepatan pembangunan, namun menurutnya rencana tersebut tidak akan berjalan maksimal tanpa adanya jaminan stabilitas keamanan akibat konflik bersenjata dan konflik sosial serta transparansi penuh dalam pengelolaan dana Otonomi Khusus (Otsus).
“Kami menyikapi 12 komitmen strategis ini yang mana dihasilkan dalam pertemuan melibatkan gubernur dari enam provinsi beserta jajaran dinas terkait di Timika. Namun, yang masih mengganjal bagi saya adalah mengapa pertemuan sebesar itu tidak secara spesifik membicarakan masalah keamanan, terutama di Provinsi Papua Tengah. Empat kabupaten kita, yaitu Intan Jaya, Puncak, Puncak Jaya, dan Dogiyai adalah daerah rawan konflik yang hingga kini keamanannya tidak stabil akibat pertikaian antara TNI-Polri dan TPNPB,” ujar Yulius Wandagau dalam keterangannya di Nabire, Kamis (15/5/2026).
Ia menyoroti dampak nyata dari ketidakhadiran solusi keamanan, yakni banyaknya pengungsi dari Distrik Hitadipa, Sugapa, hingga Soanggama yang terpaksa turun ke Nabire dan Timika.
Yulius mengatakan saat ini kampung-kampung dan gereja kini kosong, sementara anak-anak putus sekolah dan mengalami gangguan kesehatan serta gizi buruk.
Dirinya juga memberikan perhatian serius pada isu keamanan dan penempatan pasukan non-organik yang kini merambah hingga ke tingkat kampung di Intan Jaya dan Puncak.
“Masyarakat merasa resah karena hal tersebut, sehingga pemerintah provinsi dan kabupaten harus mampu koordinasi dengan pimpinan satuan agar mereka tidak boleh lagi menggunakan gereja atau gedung sekolah, tetapi harus punya tempat sendiri,” jelasnya.
Menurutnya, saat ini banyak warga yang takut beribadah karena fasilitas keagamaan beralih fungsi menjadi pos keamanan.
Untuk itu ia mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk duduk bersama pimpinan TNI-Polri guna mencari solusi agar pembangunan tidak menjadi sia-sia karena masyarakatnya terus menjadi korban.
“Kalau keamanan stabil, maka pembangunan akan berjalan lancar. Tapi kalau tidak, pembangunan itu untuk siapa? Siapa nanti yang menikmati pembangunan ini jika masyarakat kita sudah mengungsi dan jadi korban? Saya harap para bupati dan gubernur tidak takut menyuarakan masalah kemanusiaan ini. Masyarakat harus dipulangkan ke kampungnya, dibangunkan rumah layak, disediakan air bersih, dan dipulihkan layanan pendidikannya,” tutur Yulius.
Selain masalah keamanan, Yulius Wandagau secara khusus membedah persoalan anggaran. Ia memaparkan sesuai dengan data yang diterimanya dari KPPN, Yulius menjelaskan total pagu dana Otsus Papua Tengah tahun 2026 mencapai Rp1,927 triliun dari total pagu Otsus seluruh Papua yang sebesar Rp10 triliun.
Yulius merincikan secara detail pembagian dana tersebut untuk tiap kabupaten di wilayah Papua Tengah agar masyarakat dapat ikut mengawasi penggunaannya.
“Pemerintah harus transparan dan terbuka. Dari pagu wilayah Papua Tengah sebesar Rp1,927 triliun tersebut, Kabupaten Nabire mendapatkan Rp226,2 miliar atau 11,74 persen. Kemudian Kabupaten Puncak menerima alokasi terbesar yakni Rp271,7 miliar atau 14,1 persen. Selanjutnya Kabupaten Paniai sebesar Rp223,2 miliar (11,15 persen), Puncak Jaya Rp218,6 miliar (11,35 persen), Mimika Rp196,1 miliar (10,18 persen), Intan Jaya Rp177,5 miliar (9,21 persen), Deiyai Rp159,8 miliar (8,29 persen), dan Kabupaten Dogiyai sebesar Rp148,4 miliar atau 7,7 persen,” urai Yulius secara lengkap.
Dikatakan, sesuai undang-undang dana Otsus tersebut seharusnya dialokasikan dengan komposisi 30 persen untuk pendidikan, 30 persen kesehatan, 30 persen infrastruktur, dan 10 persen untuk masyarakat adat.
Namun, ia menilai implementasi pembagian ini seringkali tidak berjalan di tingkat kabupaten maupun provinsi.
Yulius juga menyarankan agar dana Otsus serta Dana Bagi Hasil (DBH) royalti Freeport diprioritaskan untuk penanganan pengungsi serta pembangunan fasilitas dasar yang langsung menyentuh rakyat.
“Selama ini pemerintah tidak pernah transparan soal penggunaan dana Otsus di tingkat kabupaten. Saya harap dana-dana ini betul-betul digunakan untuk membangun rumah layak huni, penerangan, dan air bersih bagi masyarakat yang terdampak konflik. Kesimpulan saya, jika Papua Tengah aman, maka program-program yang dirancang Gubernur akan berjalan baik. Namun jika keamanan tidak stabil, terutama di tiga atau empat kabupaten tersebut, maka program tersebut tidak mungkin bisa berjalan,” pungkasnya.