Ziarah Keadilan IPMADO: Mengantar Peti Hitam dan Salib “Dogiyai Berdarah” ke Meja DPRPT

SASAGUPAPUA.COM, Nabire – Kota Nabire, yang kini menjadi jantung Provinsi Papua Tengah, diselimuti suasana kelabu pada Senin (11/5/2026).

Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Dogiyai (IPMADO) Kota Studi Nabire, bersama elemen masyarakat sipil, menggelar aksi demonstrasi damai.

Aksi ini bukan sekadar unjuk rasa biasa, melainkan sebuah prosesi kedukaan yang menuntut keadilan atas rentetan kekerasan dalam peristiwa “Dogiyai Berdarah” yang terjadi pada akhir April hingga awal Mei 2026.

Massa mulai bergerak sejak pukul 08.00 WIT. Titik-titik kumpul strategis seperti SP1 Wadio, Kampus USWIM, kawasan Siriwini, hingga Asrama Dogiyai tampak dipenuhi pemuda dan masyarakat sipil lainnya.

Dari titik-titik tersebut, massa melakukan longmarch yang terkonsentrasi dari Pasar Karang menuju Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Tengah (DPRPT).

Simbol Kematian dan Peti Hitam

Ada yang berbeda dalam aksi kali ini, massa mengusung lima kotak peti hitam berukuran kecil. Di atas peti-peti tersebut, tertulis nama-nama warga sipil yang meregang nyawa dalam konflik bersenjata di Dogiyai.

Tak hanya itu, dua buah salib hitam besar juga dibawa sebagai simbol ‘mayat’ dan duka mendalam bagi rakyat Papua.

Kehadiran simbol-simbol kematian ini menciptakan suasana hening sekaligus mencekam saat massa menyerahkannya ke para anggota DPR Papua Tengah.

Sebelum penyerahan peti dan salib, dibawah terik matahari, para orator bergantian meneriakkan tuntutan agar tragedi yang berlangsung pada akhir April hingga awal Mei 2026 tersebut segera diusut secara tuntas dan transparan.

21 Poin Tuntutan Sikap IPMADO

Di hadapan anggota dewan, massa aksi membacakan 21 poin pernyataan sikap yang menjadi inti dari pergerakan mereka:

1. Menuntut aparat Kabupaten Dogiyai segera hentikan tindakan pengejaran, penyisiran, dan penangkapan liar yang dilakukan secara membabi buta di wilayah pemukiman warga sipil.

2. Mendesak penanggung jawab hukum yang transparan atas meninggalnya lima orang warga sipil termasuk remaja berusia 19 tahun seperti Sipi Tibakoto, Angkian Edowai, dan Ferdinand Auwe di Kabupaten Dogiyai.

3. Mengutuk keras penembakan terhadap kelompok rentan yaitu anak di bawah umur seperti Marthinus Yobee (11 tahun) yang meninggal dunia, Michael Waine (11 tahun) yang kritis, serta lansia Mama Yulita Pigai (70 tahun) yang telah ditembak.

4. Meminta adanya investigasi menyeluruh dan advokasi dari semua pihak terkait penembakan yang dilakukan oleh aparat di berbagai titik seperti Kampung Ikebo, Ekemanida, dan beberapa kampung lainnya di Kabupaten Dogiyai.

5. Menuntut Komnas HAM Perwakilan Papua dan Komnas HAM RI melakukan pengungkapan fakta secara jujur mengenai pembunuhan Anggota Polisi Juventus Edowai oleh orang tak dikenal agar tidak dijadikan pembenaran untuk melakukan operasi balas dendam terhadap warga sipil yang tidak bersalah.

6. Mendesak Pangdam Cenderawasih dan Kapolda Papua Tengah untuk segera mengevaluasi anggota di lapangan yang diduga melakukan tindakan berlebihan terhadap warga sipil.

7. Mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai agar segera memberikan perhatian serius terhadap keluarga korban termasuk bantuan medis dan pendampingan psikologi.

8. Mendesak kepada Menteri Pertahanan RI agar menarik kembali militer organik dan non-organik dari seluruh tanah Papua.

9.Mendesak Pemerintah Kabupaten Dogiyai dan Provinsi Papua Tengah segera membentuk tim pansus independen untuk mengusut tuntas kasus penembakan di Dogiyai secara terbuka dan adil bagi korban serta masyarakat sipil.

10.Mendesak anggota DPRD Provinsi Papua Tengah dan DPRD Dogiyai agar tidak diam dan segera mendesak pemerintah provinsi membentuk pansus serta mengungkapkan pelaku dan pihak yang bertanggung jawab atas kekerasan di Dogiyai.

11.Mendesak negara dan institusi militer bertanggung jawab penuh atas berbagai tindakan kekerasan, pelanggaran HAM, dan jatuhnya korban warga sipil di tanah Papua.

12. Mengutuk keras segala bentuk operasi militer, kriminalisasi, penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan, serta pemboman terhadap warga sipil di tanah Papua.

13. Mendesak negara bertanggung jawab secara moral dan hukum atas seluruh korban kekerasan, pengungsian, dan penderitaan rakyat sipil di tanah Papua.

14. Mengutuk keras segala bentuk perampasan tanah adat yang dilakukan melalui intimidasi, manipulasi, kriminalisasi masyarakat adat, maupun pendekatan militeristik di seluruh tanah Papua.

15. Menolak kebijakan Daerah Otonomi Baru (DOB) di seluruh tanah Papua karena dinilai tidak lahir dari aspirasi murni rakyat melainkan kepentingan politik dan kontrol keamanan negara.

16. Mendesak Pemerintah Daerah, DPR Papua, dan DPR RI agar tidak diam terhadap situasi kemanusiaan yang sering terjadi dan segera mengambil langkah politik yang berpihak pada masyarakat sipil.

17. Mendesak pemerintah segera memulangkan masyarakat yang mengungsi untuk kembali ke kampung halamannya dengan jaminan keamanan dan pemulihan kehidupan yang layak.

18. Mendesak aparat keamanan untuk menghentikan patroli bersenjata dan aktivitas militer di sekitar sekolah, rumah ibadah, serta wilayah pemukiman warga sipil.

19. Mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk melihat persoalan Papua secara jernih sebagai persoalan kemanusiaan, bukan semata-mata persoalan keamanan negara.

20. Menyerukan solidaritas nasional dan internasional untuk turut mengawasi serta menyuarakan situasi darurat kemanusiaan yang terjadi di seluruh tanah Papua.

21. Jika negara tidak mampu menyelesaikan konflik kemanusiaan di tanah Papua yang terus memakan korban sipil, kami mendesak negara segera membuka akses seluas-luasnya bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa dan pihak internasional independen untuk masuk ke Papua guna melakukan investigasi langsung serta mendorong penyelesaian konflik secara adil, bermartabat, dan berdasarkan prinsip hak asasi manusia.

DPRPT Akan Mengawal Proses Hukum- Soroti Peran Pemda Dogiyai

Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah, John Gobai, yang menerima langsung massa aksi menekankan misteri kematian harus dibuka secara terang benderang untuk semua pihak.

“Tim dari Polda, Komnas HAM, dan kelompok solidaritas sudah turun ke sana. Kami sangat berharap tim ini bisa mengungkap secara transparan tentang misteri kematian saudara kami, polisi Juventus Edowai, dan juga saudara yang terkena panah. Namun yang tidak kalah penting, masyarakat sipil yang menjadi korban setelah ditemukannya jenazah polisi Edowai juga harus mendapat keadilan yang sama,” tegas John.

John menyoroti peran Pemerintah Daerah (Pemda) Dogiyai yang dianggapnya kurang maksimal dalam menangani dampak sosial di lapangan. Menurutnya, urusan stabilitas daerah seharusnya dimulai dari tingkat kabupaten.

 

“Saya minta Pemda Dogiyai dan DPRD-nya harus proaktif. Saya mengurus persoalan Dogiyai ini bukan baru sekali, sudah berulang kali. Masalah konflik sosial itu adalah urusan kabupaten. Bupati dan jajarannya harus bisa mengondisikan daerah dengan terus membangun dialog dan komunikasi. Badan Kesatuan Bangsa (Kesbang) harus berfungsi agar stabilitas berjalan. Jangan hanya menunggu kami di provinsi yang bergerak,” ujarnya.

Mengenai tuntutan penarikan pasukan, John menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan domain pusat, namun pihaknya berkomitmen untuk meneruskannya.

“Kita punya wakil rakyat di DPR RI. Kami akan lanjutkan aspirasi ini supaya mereka bisa mengevaluasi penempatan pasukan non-organik dan organik di Papua Tengah. Sebagai Daerah Otonom Baru (DOB), semangat kita adalah membangun, bukan menciptakan kekerasan yang terus-menerus,” ungkapnya.

Dirinya juga mengajak masyarakat untuk berani memberikan fakta.

“Penegakan hukum positif butuh bukti dan saksi. Kami harap masyarakat bisa memberikan informasi secukupnya agar pihak kepolisian bisa mengungkap siapa pelakunya, baik kejadian yang pertama maupun rentetan kejadian setelahnya.”

Kapolres Nabire: Strategi Pengamanan Humanis dan Negosiasi Alot

Kapolres Nabire, AKBP Samuel Tatiratu, S.I.K., dalam keterangannya usai aksi, memaparkan secara detail mengenai dinamika pengamanan yang melibatkan 700 personel gabungan TNI, Polri, Brimob, hingga Satpol PP.

Samuel mengungkapkan situasi cukup kompleks karena terdapat dua agenda demo dari kelompok berbeda di lokasi yang sama.

“Hari ini kita melewati dua agenda demo. Pertama terkait situasi Kamtibmas oleh Forum Masyarakat Peduli Nabire yang berjalan aman. Kemudian dilanjutkan dengan aspirasi dari adik-adik mahasiswa IPMADO. Sejak pagi, kami memantau massa sudah hadir di lima titik yang digaungkan, mulai dari SP1, Kampus USWIM, hingga Siriwini,” jelas Kapolres.

Samuel menceritakan adanya proses dialog yang cukup panjang dan alot antara pihak keamanan dengan para koordinator lapangan (Korlap) di titik-titik kumpul.

Fokus utama kepolisian adalah menjaga agar dua kelompok massa dengan simpatisan berbeda tidak bertemu di satu jalur guna menghindari gesekan fisik.

“Di lapangan, saya bersama Dandim dan Danlanal dibantu seluruh personel memberikan arahan yang luar biasa panjang kepada adik-adik mahasiswa. Kami memberikan pemahaman mengenai risiko jika dilakukan longmarch dari banyak titik secara bersamaan. Selain jaraknya jauh, hal itu berisiko menimbulkan kemacetan total di dalam kota dan sangat berbahaya terhadap keselamatan lalu lintas. Kendaraan yang kaget melihat massa besar bisa memicu kecelakaan,” ungkapnya.

Berkat pendekatan yang persuasif, massa akhirnya sepakat untuk memusatkan titik aksi di Pasar Karang.

“Puji Tuhan, para Korlap mendengar masukan kami. Massa yang tadinya di titik lain membubarkan diri secara mandiri dan bergabung ke Pasar Karang. Dari sana, dengan segala kebijakan melihat kondisi lapangan, kami memutuskan untuk memfasilitasi menuju Kantor DPR Papua Tengah,” terangnya.

Kapolres juga menitipkan pesan mendalam bagi kelompok mahasiswa dan organisasi lainnya agar ke depan lebih terbuka dalam berkoordinasi.

“Kami ingin Nabire ini aman dan nyaman untuk semua. Oleh karena itu, saya minta adik-adik jangan menutup diri. Mari kita berbagi, mari terbuka dan cari solusi bersama. Jika komunikasi tercipta dengan baik, penyampaian aspirasi tidak akan memakan waktu lama karena harus menunggu negosiasi di jalan. Kita semua menginginkan kedamaian di tanah ini,” tutup Samuel.

Samuel juga memberikan apresiasi kepada masa aksi yang tetap menjaga situasi yang kondusif hingga massa selesai melaksanakan aksi pada pukul 16.15 WIT.

Kepala Suku Mee: Aspirasi Harus Segera Diproses

Kepala Suku Mee Papua Tengah, Melkias Muyapa meminta agar pemerintah dan pihak berwenang tidak membiarkan aspirasi ini mengendap begitu saja.

“Saya sebagai kepala suku memohon agar aspirasi ini segera diproses sesuai aturan yang ada. Ini momen tepat bagi DPR Papua Tengah untuk menindaklanjuti ke pusat. Persoalan di Dogiyai ini harus cepat diungkap demi keadilan masyarakat,” ujar Melkias.

Ia memberikan apresiasi kepada pihak keamanan yang memberikan ruang yang aman bagi masa menyampaikan pendapat.

“Kami terimakasih kepada Kapolres dan jajaran atas pengamanannya sehingga aksi ini berjalan aman, dan damai,” ujarnya.

KNPI Papua Tengah dan Cipayung Plus: Kawal Aspirasi Hingga Tuntas

Ketua KNPI Papua Tengah, Yustinus Tebai, bersama perwakilan kelompok Cipayung Plus, hadir langsung di lapangan untuk mengawal jalannya aksi dari awal hingga berakhir pada pukul 16.15 WIT.

Yustinus menegaskan kehadiran mereka adalah untuk memastikan ruang demokrasi bagi pemuda dan mahasiswa terjaga dengan aman.

“Kami dari pemuda dan KNPI memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada massa aksi yang dengan tertib dan tenang menyampaikan aspirasinya hingga sampai ke tangan DPR. Kita ingin menunjukkan bahwa di Papua Tengah, demonstrasi bisa berjalan secara teratur dan damai. Ini adalah martabat kita bersama yang harus dipertahankan,” ujar Yustinus.

Lebih lanjut, Yustinus memberikan apresiasi khusus kepada institusi keamanan, terutama Polres Nabire dan Kodim, atas pendekatan humanis yang mereka terapkan.

“Kami sangat berterima kasih kepada Bapak Kapolres dan seluruh jajaran yang telah memberikan ruang. Meskipun ada pembatasan titik long march, namun pihak kepolisian memberikan solusi dengan mengizinkan konsentrasi massa di Pasar Karang dan memberikan ruang bagi mereka untuk berjalan menuju gedung dewan. Sinergi seperti inilah yang kita butuhkan agar situasi Kamtibmas di Papua Tengah tetap kondusif,” ungkapnya.

Yustinus juga menghimbau kepada seluruh stakeholder dan kelompok solidaritas di Papua Tengah untuk terus menjaga keamanan di masa mendatang.

“Kita tidak ingin ada demonstrasi yang anarkis. KNPI akan terus mengawal agar aspirasi kemanusiaan ini tetap pada koridornya dan mendapatkan perhatian serius dari pemerintah provinsi maupun pusat,” tutupnya.