SASAGUPAPUA.COM, TIMIKA – Pemerintah Provinsi Papua Tengah mempertegas komitmen kolaborasi lintas provinsi melalui Pertemuan Teknis Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua yang digelar di salah satu hotel yang berada di Kota Mimika, Selasa (12/5/2026).
Acara ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan strategis, mulai dari perwakilan Komisi II DPR RI, Bappenas, hingga jajaran Sekretaris Daerah se-Tanah Papua.
Sekda Papua Tengah Siliwanus Sumule dalam sambutannya mewakili Gubernur, menekankan bahwa forum ini merupakan langkah konkret menindaklanjuti Kesepakatan Timika yang ditandatangani oleh para Gubernur se-Tanah Papua pada 11 Mei 2026.
“Kesepakatan ini akan membuat dipandang Papua sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan yang harus dibangun dengan semangat saling mendukung, “kata Gubernur dalam naskahnya yang dibacakan sekda.
Dijelaskan, Pertemuan teknis ini secara spesifik membahas sinkronisasi RAPPP dengan RKPD, evaluasi PMK Nomor 33 Tahun 2024, serta penguatan sistem pemantauan melalui interoperabilitas SIPPP, SIPD, dan SIKD. Tujuannya agar pembangunan berjalan efektif, transparan, dan berbasis pada data sosial ekonomi OAP yang akurat.
“Semangat kita hari ini adalah mengawal Otsus dengan data, bekerja dengan sistem, dan membangun dengan hati,”Ujar Siliwanus dalam naskahnya.
Siliwanus memaparkan 12 komitmen utama yang menjadi landasan pembangunan di Tanah Papua, Yaitu:
1.Visi Nasional: Mendukung agenda Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045.
2. Keberlanjutan Program: Mengawal program strategis nasional dengan tetap menghormati prinsip kekhususan Papua.
3. Infrastruktur DOB: Mempercepat pembangunan pusat pemerintahan dan infrastruktur dasar di Daerah Otonom Baru (DOB) paling lambat tahun 2028.
4. Tata Kelola Otsus: Memperkuat pengelolaan Dana Otsus melalui interoperabilitas sistem dan penguatan task force.
5. Prioritas Kesejahteraan: Mengawal implementasi program Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif.
6. Akuntabilitas Anggaran: Memastikan penggunaan Dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) TA 2026 tepat sasaran dan akuntabel.
7. Provinsi Olahraga: Mendorong kebijakan yang menjadikan Papua sebagai “Provinsi Olahraga” guna pembinaan generasi muda.
8. Kelembagaan: Memperkuat Asosiasi Kepala Daerah se-Tanah Papua melalui sekretariat bersama.
9. Sinergi Kelembagaan: Memperkuat hubungan antara pemerintah daerah, MRP, DPRP, BP3OKP, dan pemangku kepentingan lainnya.
10. Program Prioritas Bersama: Fokus pada pendataan sosial ekonomi Orang Asli Papua (OAP), sekolah sepanjang hari, beasiswa, serta jaminan kesehatan dan perlindungan sosial.
11. Keadilan Sumber Daya: Memastikan kekayaan alam dikelola secara adil dengan semangat “satu untuk enam, enam untuk satu”.
12. Keberlanjutan Forum: Menjamin koordinasi antarprovinsi dilakukan secara berkala dan berkelanjutan.
Mengakhiri pemaparannya, ia berharap pembangunan bukan sekadar angka anggaran, melainkan tentang menghadirkan harapan bagi anak-anak Papua agar dapat bermimpi lebih tinggi dan memastikan setiap kampung merasakan kehadiran negara.
“Kepada seluruh peserta agar aktif memberikan rekomendasi yang dapat diterjemahkan menjadi langkah nyata, “Pungkasnya dalam Naskah yang dibacakan Mewakili Gubernur Papua Tengah.
