- Sinergi Pencegahan Korupsi: KPK RI, Pemprov, DPRP, Itjen Kemendagri, dan BPKP berkolaborasi memperkuat tata kelola perencanaan, penganggaran, hibah, bansos, serta Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) di Provinsi Papua Tengah.
- Kesepakatan Evaluasi Rutin: Pemprov Papua Tengah berkomitmen menindaklanjuti hasil rakor dan wajib menyampaikan laporan pemantauan tata kelola pemerintahan kepada KPK setiap bulan melalui Sekda.
SASAGUPAPUA.COM, Papua Tengah – Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah menggelar Rapat Koordinasi Perbaikan Tata Kelola Perencanaan dan Penganggaran di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Nabire, Kamis (1/10/2026).
Pertemuan ini berfokus pada pengawasan Pokok Pikiran (Pokir) DPRD, dana hibah, bantuan sosial (bansos), hingga Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) melalui instrumen Monitoring, Controlling, and Surveillance for Prevention (MCSP) dan Risk-Based Surveillance (RBS).
Meki Nawipa: Momentum Tepat Membenahi Kekurangan Provinsi Baru
Usai kegiatan, Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa menyampaikan rasa syukur atas pendampingan langsung dari KPK RI. Ia menilai arahan dari lembaga antirasuah tersebut sangat krusial bagi daerah yang baru mekar untuk membenahi berbagai kekurangan.
“Puji Tuhan, karena kita provinsi baru, kita dikasih kesempatan untuk melihat kekurangan-kekurangan kita seperti apa dan apa yang perlu diperbaiki. Hari ini saya bersyukur karena ini saatnya kita maju terus ke depan. Pak Maruli bukan orang baru, beliau orang lama yang terus membantu pemerintah di wilayah Papua. Beliau memberikan pandangan, arahan, dan petunjuk. Pemprov Papua Tengah bekerja sama dengan KPK untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan agar bisa diperbaiki ke depan. Saya yakin dan percaya pemerintahan di Provinsi Papua Tengah akan semakin maju dan punya integritas,” kata Meki Nawipa.
Legislatif Tegaskan Komitmen Dukung Pendampingan Pencegahan Korupsi
Dukungan penuh juga mengalir dari pihak legislatif. Ketua DPRD Papua Tengah Delius Tabuni menegaskan komitmennya untuk mengawal dan menindaklanjuti seluruh kesepakatan yang telah ditandatangani.
“Seperti yang disampaikan Pak Gubernur, kita memang provinsi baru yang sangat memerlukan pendampingan. Kami sudah mengikuti penyampaian tata kelola pemerintahan dari KPK, dan hari ini kami telah menandatangani berita acara kesepakatan. Kami siap menindaklanjuti apa yang telah kita sepakati bersama,” ujar Delius Tabuni.
KPK Soroti Tiga Area Rawan: Perencanaan, Penganggaran, dan Pengadaan
Direktur Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah V KPK RI Maruli Tua Manurung menjelaskan bahwa fokus utama pendampingan ini difokuskan pada tiga area vital yang berdampak langsung pada pelayanan masyarakat, yaitu perencanaan, penganggaran, dan pengadaan barang dan jasa.
“Sebagai pemerintahan yang masih di periode awal, kami menekankan agar fondasi dibangun sebaik, seserius, dan secermat mungkin. Fokus kami di MCSP adalah agar Gubernur, jajaran eksekutif, dan DPRP cermat membaca serta memahami regulasi supaya tidak salah melangkah. Kami mencermati pengadaan barang dan jasa, hibah, hingga mekanisme pokir DPRP agar potensi risiko yang dapat berdampak pada eksekutif maupun legislatif bisa dimitigasi dan dicegah,” tutur Maruli Tua Manurung.
Maruli menambahkan bahwa kesepakatan tersebut dituangkan dalam berita acara yang menjadi instrumen pemantauan bulanan oleh KPK. Gubernur melalui Sekretaris Daerah (Sekda) wajib melaporkan perkembangannya setiap bulan. KPK berharap pembenahan ini dapat memicu lompatan skor Survei Penilaian Integritas (SPI) Pemprov Papua Tengah yang rencananya akan digelar tahun depan.
“Belajar dari tahun 2023 hingga 2025, posisi Pemprov Papua Tengah masih berada di area rentan korupsi. Kita harapkan pembenahan tata kelola ini membuat posisinya melompat saat disurvei tahun depan, tidak lagi berkutat di area rentan. Ini bukan sekadar mengejar angka, melainkan menjadi tolak ukur nyata yang harus kita kawal bersama,” tambahnya.
BPKP Siap Dampingi Pemprov dan Pemkab se-Papua Tengah
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Tengah Catur Budi Wibowo menegaskan kesiapan lembaganya untuk mengawal penguatan tata kelola pemerintahan hingga ke tingkat kabupaten.
“Kami siap bersinergi dengan Pemprov Papua Tengah dan KPK untuk menindaklanjuti kesepakatan hari ini. Dengan demikian, proses transisi dan meletakkan fondasi yang disampaikan Pak Gubernur dan Pak Direktur KPK bisa berjalan lebih mulus serta berdampak nyata bagi perubahan tata kelola pemerintahan. Pada intinya, BPKP Perwakilan Papua Tengah siap membantu pengawalan penguatan tata kelola di level provinsi maupun kabupaten,” pungkas Catur Budi Wibowo.
