SASAGUPAPUA.COM, Nabire – Gabungan Organisasi Perempuan (GOP) Kabupaten Nabire, Papua Tengah, menggelar aksi damai berupa long march pada Sabtu, 6 Desember 2025. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai kampanye untuk menyerukan penghentian segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah Nabire, seiring dengan peringatan 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (HAKTP).
Long march dimulai dari Taman Gizi dan berakhir di Gereja KSK Bukit Meriam, dihadiri oleh perwakilan organisasi perempuan gereja serta lembaga dan komunitas perempuan lainnya di Nabire.
Seruan untuk Kolaborasi dan Penguatan Layanan Korban
Penanggung jawab kegiatan, Delince Giyai mengataman aksi ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan HAKTP yang berlangsung dari 25 November hingga 10 Desember 2025.
“Hari ini kami lakukan aksi bersama dengan Gabungan Organisasi Perempuan dalam gereja, bahkan organisasi dan lembaga perempuan pada umumnya, dengan kami mengangkat tema: stop kekerasan terhadap perempuan,” ujar Delince Giyai.
Ia menegaskan diam bukanlah pilihan ketika kekerasan terhadap perempuan masih terjadi. “Kekerasan terhadap perempuan adalah bentuk pelanggaran HAM yang serius dan deskriptif yang mana saat ini kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah Papua Tengah, lebih khusus Kabupaten Nabire, sangat meningkat,” tambahnya.
Menurut Delince, pentingnya kolaborasi dari pemerintah pusat dan daerah, akademisi, komunitas, media, dan masyarakat sangat diperlukan dalam pencegahan dan penanganan, salah satunya dengan mendorong penguatan layanan bagi korban.
Ia mencontohkan dorongan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Papua Tengah yang sedang diusahakan oleh unsur Eksekutif dan Legislatif Provinsi Papua Tengah.
“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kampanye dan upaya nyata menghapus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kami mengharapkan perempuan dan anak mendapatkan hak atas perlindungan, keadilan, dan pemulihan,” pungkasnya.
Soliditas Gerakan dan Isu Peradaban
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Perwakilan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Anak Provinsi Papua Tengah. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah (DPRP) dari unsur perempuan, Nancy Raweyai, tidak dapat hadir namun memberikan sumbangan untuk menyukseskan acara.
Dalam keterangannya, Nancy Raweyai mengapresiasi aksi tersebut. “Kita harus terus bersuara untuk kesadaran STOP kekerasan terhadap Perempuan. Aksi GOP tadi sangat bagus sebagai bentuk soliditas gerakan perempuan di Papua Tengah,” kata Nancy Raweyai.
Ia menyoroti bahwa angka kekerasan terhadap perempuan di Papua masih sangat tinggi. Oleh karena itu, ia menyerukan agar isu ini terus disuarakan dan diedukasi.
“Soal kekerasan bukanlah isu perempuan semata, tapi ini soal peradaban bangsa,” tegasnya.
Nancy Raweyai juga dikenal sebagai salah satu anggota DPRP perempuan yang aktif memperjuangkan dihasilkannya Perda untuk perlindungan perempuan dan anak di Papua Tengah.
