Menu ✖

Mode Gelap

Hukum Kriminal · 7 Apr 2026 13:13 WIT

Aksi Front Masyarakat Bergerak di Nabire: Jalan Pasar Karang Nabire Lumpuh


Suasana aksi di Pasar Karang, Selasa (7/4/2026). Foto: Kristin Rejang/Sasagupapua. Perbesar

Suasana aksi di Pasar Karang, Selasa (7/4/2026). Foto: Kristin Rejang/Sasagupapua.

SASAGUPAPUA.COM, Papua Tengah – Jalan Pasar Karang di Kabupaten Nabire lumpuh tak bisa dilalui kendaraan buntut Aksi demonstrasi sejumlah masyarakat yang menamakan diri Front Masyarakat Bergerak di Nabire, Selasa (7/4/2026).

Pantauan Sasagupapua.com, massa aksi awalnya ingin melakukan longmarch ke Kantor DPR Papua Tengah namun dihadang oleh pihak keamanan yang saat itu dipimpin oleh Wakapolres Nabire Kompol Dr. Piter Kendek.

Dimana Wakapolres dan koordinator aksi melakukan negosiasi agar massa aksi diberikan akses menaiki truk yang sudah disediakan untuk diantar menuju ke Kantor DPR Papua Tengah.

Momen negosiasi antara kepolisian, kepala suku dan massa aksi, Selasa (7/4/2026). Foto: Kristin Rejang/Sasagupapua.com

- Advertising -
- Advertising -

Negosiasi tersebut ikut dibantu oleh beberapa kepala suku seperti Kepala Suku D3N Nabire, Ayub Wonda juga Kepala Suku Besar Simapitowa, Fabianus Tebai agar massa aksi memakai kendaraan ke Kantor DPR Papua Tengah. Namun massa aksi tetap bersikeras melaksanakan longmarch.

Penanggung Jawab Massa Aksi, Ando Douw menjelaskan hal yang paling mendasar membuat mereka tetap memilih Long March karena sejarah Orang Asli Papua.

“Jadi sejarah Orang Asli Papua disini pada dasarnya berjalan kaki.Jadi kalau sama-sama kita selalu jalan kaki. Makanya kita memilih untuk long march,” katanya kepada awak media.

Ia juga berharap agar pihaknya diberikan akses untuk melakukan long march.

Jalan di pasar karang yang mulai lumpuh untuk aksi massa di Nabire, Selasa (7/4/2026). Foto: Kristin Rejang/Sasagupapua

“Kami minta agar melalui komunikasi yang baik kita tetap diijinkan jalan dan kami jamin keamanan. Soal aksi bukan hari ini saja. Jadi kami pastikan aman. Terus keamanan juga kami pastikan keamanan dari polres maupun dari kami,” katanya.

Hasil negosiasi bersama para kepala suku, Ando menjelaskan jika mereka tidak diijinkan untuk longmarch maka pihak DPR Papua Tengah, maupun MRP dan semua kepala suku harus turun dan temui mereka.

“Kalau tidak bisa longmarch kami tetap bertahan disini, dan DPR dan lainnya yang kesini untuk bergabung dan bicara dengan kami,” ungkapnya.

Massa Aksi yang sudah berkumpul sejak pukul 08.00 WIT di beberapa titik ini membawa tuntutan seperti menutup freeport, bubarkan MRP, juga soal Otsus di tanah Papua.

Hingga berita ini diturunkan masa aksi masih berada di Pasar Karang. Dan berdasarkan informasi di beberapa titik pun masih terjadi negosiasi agar massa tidak melakukan long march.

 

Artikel ini telah dibaca 19 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

LBH Papua Merauke dan Keluarga Korban Adukan Dugaan Pelanggaran HAM Oknum Anggota Polres Merauke ke Majelis Rakyat Papua Selatan

17 September 2026 - 00:21 WIT

Soroti Nasib Pengungsi dan Kriminalisasi Fisik, Mahasiswa Yahukimo Beri Warning ke Pemda

11 September 2026 - 14:18 WIT

Koalisi HAM Minta TNI AU Hentikan Penggusuran Lahan Adat dan Usut Dugaan Pelanggaran HAM di Biak

4 September 2026 - 11:37 WIT

Kondisi 3 Korban Penembakan Maybrat Membaik, Hasil Visum Resmi Diserahkan ke Polres

19 Agustus 2026 - 00:51 WIT

PTUN Jayapura Gelar Sidang Jalan PSN Papua: Ahli Hukum Lingkungan UGM Sebut Proyek Mengandung Kesalahan Ganda

13 Agustus 2026 - 09:33 WIT

LBH Papua Desak Penghentian Program MBG di Tanah Papua: Ganti Dengan Pendidikan Gratis

12 Agustus 2026 - 21:40 WIT

Trending di Hukum Kriminal