SASAGUPAPUA.COM, TIMIKA – Aktivis Mahasiswa Timika, Yoki Sondegau mengecam tindakan rasis yang terjadi kepada siswi sekolah menengah pertama (SMP) di salah satu sekolah yang ada di kabupaten Mimika.
Hal ini disampaikannya melalui pernyataan sikap yang dibuat pada senin, (13/10/2025) di timika.
Dalam pernyataan sikap yang disampaikan, yoki mengecam tindakan rasial yang sudah berulang terjadi namun tidak ditanggapi dengan serius oleh pihak sekolah dengan baik.
“Saya Yoki Sondegau selaku aktivis mahasiswa timika mengecam keras tindakan rasial yang terjadi pada rabu, 08 Oktober 2025 di sekolah kalam kudus yang dilontarkan oleh salah satu siswi kelas 7 kepada temannya asal Nduga berinisial B. G. L, tindakan tersebut bukan kali ini saja yang terjadi di sekolah tersebut namun sudah sekian kali terjadi namun tidak ditanggapi serius oleh guru-guru serta lembaga yayasan tersebut, “tegasnya.
Dikatakan, tepat pada hari senin, 13 Oktober 2025, pihak keluarga korban telah melakukan aksi protes terhadap tindakan rasial tersebut di sekolah dan meminta pihak yayasan untuk menindaklanjuti tuntutan keluarga.
“Kami pihak keluarga telah melakukan aksi protes terhadap tindakan rasial tersebut dari jam 09:00-11:20, meminta agar tindaklanjuti tuntutan kami yakni keluarkan siswi tersebut dan proses guru pembimbing yang tidak becus untuk mendidik murid-murid, “jelasnya.
Aksi demo Damai di SMP Kalam Kudus Timika. Foto: Istimewa
Ia juga memberikan peringatan keras kepada pihak sekolah untuk lebih mengawasi dengan baik, agar hal serupa dikemudian hari tidak terulang lagi.
“Dari tindakan ini juga saya Yoki Sondegau selaku aktivitas mahasiswa telah memberikan peringatan keras agar tidak terulang lagi, bukan hanya di sekolah kalam kudus saja namun beberapa sekolah yang ada di timika bahkan lembaga, instansi hingga kehidupan sosial di kabupaten timika, karena jika ada hal tersebut terulang lagi maka saya Yoki Sondegau siap memobilisasi massa untuk melakukan aksi lebih besar,”Tegasnya.
Yoki juga meminta kepada pihak pemerintah untuk serius menangani tindakan rasial atau hal serupa, dengan membuat suatu kebijakan khusus yang lebih menekankan terhadap suatu tindakan yang menyinggung suku, ras, dan antargolongan.
“Melihat dinamika ini saya meminta agar pemerintah daerah kabupaten mimika agar segera menerapkan peraturan daerah jika bisa lembaga legislatif membuat salah satu perdasus (peraturan daerah khusus) melalui UU Otonomi khusus, Pungkasnya.
