Menu

Mode Gelap

Pemerintahan · 3 Des 2025 22:24 WIT

Anggota DPR PT Dapil Deiyai Terima Aspirasi Rakyat Soal Tapal Batas Deiyai dan Timika


Ketua Fraksi kelompok khusus DPR Papua Tengah, Donatus Mote saat menerima Aspirasi Masyarakat Kabupaten Deiyai Dalam Reses. (Foto:Ist) Perbesar

Ketua Fraksi kelompok khusus DPR Papua Tengah, Donatus Mote saat menerima Aspirasi Masyarakat Kabupaten Deiyai Dalam Reses. (Foto:Ist)

SASAGUPAPUA.COM, DEIYAI – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Provinsi Papua Tengah Dapil Deiyai menerima aspirasi rakyat Deiyai Soal Tapal Batas Deiyai-Timika melalui reses yang digelar di Deiyai, selasa (02/12/2025)

Dalam reses tersebut, lima anggota DPR Provinsi Papua Tengah perwakilan Deiyai antara lain, Maximus Takimai, Paulus Mote, Damiana Tekege, Yosafat Badokapa dan Donatus Mote hadir bersama masyarakat, kepala suku, dan pemerintah kabupaten Deiyai melakukan diskusi tentang tapal batas, serta menerima menyampaikan aspirasi.

Ketua Fraksi Kelompok Khusus DPR Provinsi Papua Tengah, Donatus Mote menyerahkan dokumen yang berisi aspirasi tentang tapal batas kabupaten Deiyai-Timika dan juga Deiyai-Dogiyai, serta Ia menjelaskan beberapa faktor utama penyebab konflik yang terjadi di wilayah perbatasan antar kabupaten tersebut.

Empat Anggota DPR PT Perwakilan dari Dapil Deiyai. (Foto:Ist)

- Advertising -
- Advertising -

Ada tiga faktor utama yang menyebabkan terjadinya konflik di wilayah perbatasan Kapiraya. Pertama, sampai saat ini belum ada batas administrasi pemerintahan yang belum jelas. Kedua, belum ada batas secara adat. Ketiga, karena wilayah perbatasan terdapat banyak kekayaan alam dan adanya pendulangan emas. “Ujar Donatus.

Menanggapi permasalahan tersebut, Donatus meminta kepada pemerintah provinsi Papua Tengah agar berupaya membentuk tim khusus untuk menyelesaikan persoalan tapal batas yang meliputi penyelesaian batas administratif dan juga terkait sumberdaya alam.

“Pemerintah Papua Tengah melalui Tim segera memfasilitasi masyarakat adat suku Mee dan Kamoro di kapiraya untuk membicarakan secara adat untuk menentukan batas wilayah secara adat, juga pemerintah provinsi Papua Tengah segera cabut ijin tambang di wilayah kapiraya selama belum ada kepastian batas wilayah secara adat dan pemerintah, “Tegasnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan, Fraksi kelompok khusus sangat mengharapkan agar tim yang dibentuk oleh pemerintah provinsi Papua Tengah adalah benar-benar Independen dan netral agar batas wilayah di serah perbatasan benar benar dapat diselesaikan dengan baik.

“Sudah banyak masyarakat menjadi korban, banyak nyawa hilang, maka itu kami fraksi kelompok khusus dewan provinsi Papua Tengah sangat berharap agar batas wilayah dalam waktu yang cepat diselesaikan.”Harapnya

Ia juga menambahkan, secara keseluruhan mewakili seluruh Anggota Dewan Provinsi Papua Tengah Dapil Deiyai, mereka sangat mengharapkan kepada pemerintah provinsi Papua untuk menjadi fasilitator dalam proses penyelesaian masalah tapal batas di Kapiraya.

“Kami tidak mau lagi melihat masyarakat jatuh korban. Maka itu pemerintah sebagai wakil Allah segera selesaikan dengan cepat, tutupnya.

Berikan Komentar
penulis : Edwin Rumanasen
Artikel ini telah dibaca 36 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Donatus Mote Desak Kolaborasi Sinergis Selesaikan Konflik Batas Adat di Kapiraya

4 Maret 2026 - 21:10 WIT

Gubernur Papua Tengah: Indeks Demokrasi Di Papua Tengah Harus Substantif 

25 Februari 2026 - 15:10 WIT

Foto bersama saat pembukaan Focus Group Discussio (FGD) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Foto: Edwin Rumanasen/sasagupapua

John Gobai Kritik Soal Kontrak Baru Freeport: Tanpa Restu Papua Tengah?

24 Februari 2026 - 13:12 WIT

Senin Gubernur Papua Tengah Utus Tim Harmonisasi Tiga Kabupaten Selesaikan Konflik Kapiraya

21 Februari 2026 - 09:17 WIT

Talkshow Setahun MEGE: Menakar Dampak Program 1.000 Motor dan Jaminan Sosial Hamba Tuhan

21 Februari 2026 - 08:29 WIT

Terobosan Berani Papua Tengah: Transformasi Kesehatan dari Akar Rumput hingga Bayi Tabung

20 Februari 2026 - 16:31 WIT

Trending di Kesehatan