SASAGUPAPUA.COM, TIMIKA – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2025 Kabupaten Mimika disetujui dalam Rapat Paripurna IV Masa sidang III DPK Mimika tentang Pendapatan Akhir Fraksi fraksi dan penutupan pembahasan.
Paripurna berlangsung di ruang Paripurna utama Gedung DPRK Mimika, kabupaten Mimika pada Jumat (22/8/2025).
Adapun rincian APBD Perubahan 2025 dengan rincian belanja daerah Rp6.803.271.341.050, Pendapatan Daerah Rp6.150.478.000.000, Pendapatan Asli Daerah Rp501.635.361.000, Pendapatan Dana Transfer Rp3.872.282.777.000.
Pendapatan lain lain sebesar Rp 1.776.559.862.000, Sedangkan Belanja Daerah sebesar Rp 6.803. 271.341.050, belanja operasional Rp 4.502.447.077.626, belanja modal Rp 1.829.918.232.424, belanja tak terduga Rp 41.879.000.000 belanja transfer Rp 429.027.031.000.
Ketua DPRK Mimika Primus Natikapereyau dalam sambutannya mengatakan, bahwa alokasi anggaran Perubahan 2025 yang baru saja disahkan dipastikan bahwa anggaran Perubahan difokuskan pada program program prioritas.
“Kita memastikan bahwa anggaran dialokasikan untuk menyelesaikan pekerjaan yang tertunda, dan menjawab kebutuhan mendesak masyarakat,”katanya.
Dirinya juga mengakui bahwa selama proses pembahasan yang telah berlangsung, DPRK Mimika bersama dengan pemerintah telah bekerjasama dengan baik dalam semangat demokrasi yang konstruktif.
“Kami sadar betul, bahwa proses ini tidaklah mudah. Banyak dinamika dan perbedaan pandangan yang terjadi, namun berkat semangat kebersamaan dan niat tulus untuk membangun Mimika yang lebih baik, semua tantangan itu dapat kita lalui dengan baik,”sebutnya.
Primus berharap, dengan disahkannya APBD Perubahan ini, program program pembangunan yang telah direncanakan dapat segera dilaksanakan.
“Pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat harus menjadi prioritas utama,”katanya.
Sementara Bupati Mimika Johannes Rettob, dalam sambutannya mengatakan agar lembaga Legislatif sebagai mitra kerja pemerintah yang sejajar, dalam melakukan pengawasan pembangunan senantiasa saling melengkapi dalam membenahi pembangunan dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat.
“Saya menghargai kerjasama dan semangat yang terbangun antara legislatif dengan eksekutif sehingga sejak penyerahan Ranperda APBD Perubahan dapat berlangsung sesuai mekanisme yang berlaku, dan merupakan suatu prestasi yang patut dicatat dan menjadi perhatian, serta motivasi guna menata langkah dan arah pembangunan ke depan yang lebih maju,”ungkapnya.
