SASAGUPAPUA.COM, Timika — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Tengah Daerah Pemilihan (Dapil) Mimika, Araminus Omaleng, mendengar aspirasi para tenaga kesehatan (nakes) di Rumah Sakit (RS) Waa Banti.
Dalam kegiatan penyerapan aspirasi yang berlangsung di Timika pada Rabu, 10 Juni 2026, Araminus menemukan berbagai persoalan yang dinilai menghambat pelayanan kesehatan bagi masyarakat adat di wilayah lingkar tambang tersebut.
Araminus menjelaskan banyak persoalan di lapangan, mulai dari manajemen, keterbatasan fasilitas, hingga regulasi birokrasi yang berbelit-belit.
Kondisi ini memicu keprihatinan mendalam mengingat rumah sakit tersebut merupakan tumpuan utama bagi masyarakat lokal yang terdampak langsung oleh aktivitas pertambangan.
“Banyak sekali temuan yang saya dapati di lapangan. Oleh karena itu, saya akan segera mengeluarkan undangan hearing dan dialog bersama pihak Freeport, dalam hal ini Community Health Development atau CHD, Kepala Dinas Kesehatan Mimika, serta Divisi Kesehatan YPMAK. Kita harus duduk bersama untuk membenahi manajemen hingga fasilitas Rumah Sakit Banti, termasuk menyederhanakan SOP yang selama ini memperlambat proses pengobatan pasien rujukan,” ujar Araminus Omaleng kepada media ini, Kamis (11/6/2026).
Legislator Papua Tengah ini mengingatkan semua pihak bahwa RS Waa Banti memiliki nilai historis dan sosial yang sangat sensitif.
Keberadaannya bukan sekadar fasilitas umum, melainkan hak mutlak bagi masyarakat adat yang wilayahnya dikelola oleh perusahaan tambang raksasa tersebut.
“Rumah Sakit Waa Banti ini adalah satu-satunya fasilitas kesehatan milik korban permanen operasi tambang Freeport, yaitu Suku Amungme yang mendiami jantung perusahaan. Jadi, rumah sakit ini harus menjadi prioritas utama bagi Freeport dan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan maksimal. Terlebih khusus, kita harus memperhatikan pengelolaan SDM nakes setempat melalui jalur Dana Otonomi Khusus maupun Dana Bagi Hasil atau DBH,” tambah Araminus.
Dalam kesempatan tersebut, Araminus juga menyoroti komitmen masa lalu yang pernah diikrarkan oleh PT Freeport Indonesia.
Berdasarkan dokumentasi di YouTube resmi Freeport saat momen peresmian RS Kelas D Pratama Waa Banti pada 15 September 2023 silam oleh mantan Bupati Mimika Eltinus Omaleng, pihak perusahaan sempat menjanjikan pelayanan kesehatan yang komprehensif.
Kala itu, manajemen Freeport menyatakan bahwa kehadiran rumah sakit tersebut merupakan komitmen bersama pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kampung Waa Banti dan sekitarnya.
Fasilitas ini dirancang untuk menyediakan layanan rawat jalan dan rawat inap, dengan fokus awal pada poli umum, farmasi, pelayanan ibu bersalin, serta layanan gawat darurat.
Bahkan, Freeport sempat berjanji akan terus mendukung operasional rumah sakit lewat asistensi dan pendampingan langsung dari RS PT Freeport Indonesia yang berada di Tembagapura.
Sambil menunjukkan kembali video dokumentasi peresmian tersebut, Araminus Omaleng memperingatkan manajemen perusahaan agar tidak mengingkari janji yang sudah dipublikasikan secara luas ke publik. Ia meminta agar realisasi di lapangan benar-benar menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat, bukan sekadar pemanis di media sosial.
“Komitmen Freeport yang ada di dalam video itu harus benar-benar diwujudkan di dunia nyata, jangan hanya pencitraan semata di media. Masyarakat Amungme di sekitar area operasional membutuhkan tindakan konkret, pelayanan nakes yang sepadan, dan fasilitas yang mumpuni, bukan sekadar janji manis,” pungkas Araminus.
