SASAGUPAPUA.COM, Papua Tengah – Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) menggelar Focus Group Discussion (FGD) penyusunan naskah rekomendasi kebijakan pengembangan wilayah tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung selama empat hari, mulai Selasa (20/10/2026) hingga Jumat di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah ini, ditujukan untuk memastikan seluruh program pembangunan di delapan kabupaten benar-benar berbasis fakta dan data riil di lapangan.
Kepala Bapperida Provinsi Papua Tengah, Elieser Yogi, menjelaskan bahwa gagasan ini berawal dari evaluasi bersama Penjabat Gubernur terhadap berbagai program dan kebijakan yang telah berjalan.
Pemerintah daerah ingin memastikan setiap langkah pembangunan, baik untuk perencanaan tahun 2027 maupun jangka menengah dua setengah tahun ke depan, bertumpu pada bukti nyata.
“Kami ingin mengkaji kondisi riil di lapangan dari semua sektor pembangunan, mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, hingga politik, keamanan, dan sosial,” ujar Elieser Yogi di sela-sela kegiatan.
Untuk mendapatkan gambaran mendalam, Bapperida menghadirkan jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tingkat provinsi dan kabupaten, unsur TNI-Polri, mitra dunia usaha, serta insan pers. Para pemangku kepentingan tersebut ditempatkan sebagai narasumber utama yang memaparkan tantangan serta potensi di daerah masing-masing.
“Para pimpinan OPD, aparat keamanan, dan mitra lembaga kami posisikan sebagai narasumber karena merekalah yang memahami secara langsung dinamika di lapangan. Selama empat hari, diskusi dibagi ke dalam delapan sesi thematic untuk menggali data selengkap dan serinci mungkin dari delapan kabupaten,” jelasnya.
Seluruh jalannya diskusi dipandu langsung oleh tim ahli independen yang terdiri dari 11 peneliti lintas disiplin ilmu. Para peneliti bertugas mendampingi proses penggalian data, merumuskan informasi, dan menyusunnya menjadi laporan rekomendasi kebijakan atau policy brief.
“Setiap sesi dipandu oleh peneliti yang ahli di bidangnya masing-masing secara bergantian. Sebelum FGD digelar, tim peneliti telah menyebarkan format isian data kepada para narasumber. Bagi yang belum melengkapi, para peneliti memberikan ruang agar data terperinci dapat disusulkan, sehingga hasil akhir FGD ini benar-benar akurat, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tambah Elieser.
Ia berharap naskah rekomendasi yang dihasilkan nantinya menjadi pijakan utama bagi pimpinan daerah dalam mengambil keputusan strategis serta menentukan program prioritas yang tepat sasaran.
“Harapan kami, rekomendasi ini menjadi acuan bagi pimpinan untuk menentukan arah kebijakan dua tahun ke depan. Dengan demikian, di akhir periode nanti, setiap program kegiatan di masing-masing OPD benar-benar menjawab permasalahan masyarakat serta terukur berdasarkan data,” pungkasnya.
