SASAGUPAPUA.COM, Papua Tengah – Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Khusus DPR Kabupaten Intan Jaya, Bartolomeus Mirip, memberikan apresiasi terhadap langkah nyata yang dilakukan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah dalam merespons krisis kemanusiaan di wilayah konflik.
Dalam wawancara yang berlangsung pada Senin (20/4/2026), Bartolomeus menilai keberanian pimpinan daerah untuk turun langsung melihat kondisi rakyat di Kabupaten Puncak pasca-kejadian tragis merupakan sebuah terobosan besar yang selama ini jarang terjadi.
“Mengapa pada saat kejadian kasus tragis di Puncak, mereka berdua berani turun melihat langsung kondisi di atas. Dan itu satu keberhasilan, satu gebrakan, satu usaha keras untuk bagaimana mereka harus membersihkan penghalang-penghalang di tengah jalan untuk mewujudkan visi misi itu kepada rakyat. Ini luar biasa sudah melakukan langkah-langkah terobosan yang selama ini kasus di Dogiyai, Intan Jaya, dan Puncak Jaya agak lambat ditangani, tapi kemarin begitu terjadi langsung turun melihat kondisi rakyat,” ujar Bartolomeus Mirip.
Menurutnya, kehadiran pimpinan daerah di tengah masyarakat yang terpencar akibat konflik menunjukkan adanya niat tulus sebagai anak negeri untuk memberikan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan layak.
Namun, ia juga tidak menampik bahwa pemerintah daerah masih memiliki keterbatasan karena posisinya sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat. Hal ini berdampak pada belum jelasnya pendataan jumlah pengungsi di Papua Tengah yang hingga saat ini masih mengambang, padahal dokumentasi visual mengenai warga yang meninggalkan kampung halaman dan kekayaannya sudah banyak beredar di media massa.
Menyikapi sejarah panjang persoalan Papua yang telah berlangsung sejak tahun 1963, Bartolomeus menekankan cara-cara lama dengan membawa masalah secara parsial ke Jakarta melalui kelompok-kelompok tertentu terbukti tidak menyelesaikan masalah secara menyeluruh.
Ia mencontohkan kegagalan masa lalu seperti Tim 100 hingga implementasi Otonomi Khusus (Otsus) yang dianggap belum mengakomodir hak hidup orang asli Papua serta pengelolaan sumber daya alam dengan baik.
“Solusi yang saya tawarkan, langkah yang sekarang harus ditempuh oleh Gubernur dengan Wakil Gubernur adalah mengumpulkan seluruh lembaga, baik itu pemerintah provinsi, delapan kabupaten, DPR, MRP, tokoh agama, hingga LSM untuk duduk dan menentukan satu suara. Tidak lagi zaman sekarang kita minta Presiden melalui demo-demo atau kelompok-kelompok. Presiden itu bukan anak kecil, beliau ibarat kepala rumah tangga di rumah Republik Indonesia ini. Sebagai seorang bapak, beliau pasti tahu kesulitan keluarganya dan berpikir bagaimana menciptakan yang terbaik supaya keluar dari lingkaran masalah ini,” tegasnya.
Bartolomeus menyerukan agar seluruh elemen di Papua bersatu dan berhenti saling tarik-ulur kepentingan. Ia meyakini bahwa jika seluruh pemimpin daerah dan lembaga di Papua bergerak bersama, ia berharap agar presiden memberikan jalan keluar yang manusiawi bagi kedamaian di Tanah Papua.
“Presiden itu manusia, hatinya bukan dari batu atau kayu yang keras. Beliau pasti akan berpikir untuk kebijakan yang membuat kami di Tanah Papua ini damai. Kami ingin merasa hidup di negeri kami sendiri, di tanah leluhur, menikmati air dan makanan yang Tuhan berikan. Sekarang waktunya Presiden harus memberikan solusi terbaik untuk tanah dan manusia Papua agar kesulitan ini tidak boleh ada lagi,” tutup Bartolomeus.
