SASAGUPAPUA.COM, Papua Tengah – Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah, John Gobai, memberikan pernyataan menanggapi situasi konflik antara Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPM OPM) dengan TNI-Polri di Kabupaten Puncak.
Bertempat di Kantor DPR Papua Tengah pada Jumat (17/4/2026), John mengatakan eskalasi kekerasan yang mengorbankan warga sipil harus segera dihentikan demi masa depan pembangunan di provinsi Papua Tengah.
John menegaskan masyarakat di wilayah pegunungan tidak mengharapkan adanya rentetan penembakan maupun pembunuhan yang terus berulang.
Menurut John, provinsi baru ini membutuhkan percepatan pembangunan, bukan percepatan kekerasan.
Dirinya secara terbuka meminta agar presiden segera membuka ruang dialog antara OPM, aparat keamanan, dan pihak pemerintah demi menemukan solusi damai yang permanen.
“Masyarakat di atas bukan mengharapkan adanya penembakan, pembunuhan, dan lain-lain. Provinsi ini perlu percepatan pembangunan, bukan percepatan kekerasan. Oleh karena itu, pada kesempatan malam ini saya minta agar presiden membuka dialog antara OPM dan aparat keamanan dan pemerintah, agar ada solusi damai, agar kami mau hidup tenang, berdamai di tanah ini,” ujar John Gobai saat.
John juga mengingatkan tujuan utama pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) di Papua Tengah adalah untuk menyejahterakan rakyat, sehingga jangan sampai daerah tersebut justru berubah menjadi medan operasi militer yang mencekam.
Ia berharap Presiden mengevaluasi penempatan pasukan di delapan kabupaten, yakni Puncak, Puncak Jaya, Intan Jaya, Paniai, Deiyai, Dogiyai, Nabire, dan Mimika, sesuai dengan aspirasi yang diserap oleh anggota dewan selama masa reses.
“Pembentukan daerah otonom baru Papua Tengah itu untuk mempercepat pembangunan, bukan untuk membuka daerah operasi militer. Oleh karena itu, saya berharap Bapak Presiden dapat membuka ruang dialog dan mengevaluasi penempatan-penempatan pasukan,” tegas John.
Di sisi lain, John memberikan imbauan kepada pihak OPM agar tidak melakukan tindakan yang dapat memicu reaksi keras dari aparat keamanan.
Dikatakan siklus balas dendam hanya akan menyisakan duka, karena ideologi tidak akan menyelamatkan nyawa manusia melainkan perbuatan baik antar sesama. Terkait jatuhnya korban dari kalangan perempuan dan anak-anak, John meminta agar hukum ditegakkan dengan adil, mengingat perlindungan terhadap mereka adalah komitmen negara dan juga merupakan bagian dari hukum adat perang di Papua.
“Negara ini sudah berkomitmen untuk melindungi perempuan dan anak. Karena itu ada Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Dalam kebiasaan perang orang di Papua ini, anak dan perempuan tidak boleh diganggu. Dan saya tahu, menurut saya negara juga memberikan perlindungan itu. Tetapi ini fakta, perempuan dan anak telah menjadi korban. Ini pelaku harus diproses secara hukum,” ungkapnya.
John juga menyoroti kehadiran Kapolda Papua yang merupakan putra daerah sebagai momentum untuk melakukan pendekatan dialogis yang lebih harmonis.
Ia meminta agar tidak ada pihak-pihak yang mencoba menciptakan kondisi untuk memperkeruh situasi di saat program-program strategis nasional seperti Makan Bergizi Gratis dan pengembangan kampung nelayan sedang diarahkan ke Papua.
“Kita punya Kapolda baru orang Papua, saya pikir mari kita dukung agar pendekatan-pendekatan dialogis dapat dilakukan oleh Kapolda. Jangan ada cipta-cipta kondisi untuk memperkeruh situasi. Saya harap dengan adanya Kapolda, Kapolda bisa membangun komunikasi yang lebih harmonis sebagai saudara dengan semua pihak agar tercipta perdamaian demi percepatan pembangunan di Papua Tengah,” pungkas John Gobai.
