SASAGUPAPUA.COM, Papua Tengah — Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Nabire tengah melaksanakan pendataan Sensus Ekonomi 2026 secara door-to-door dari rumah ke rumah dan kantor ke kantor yang dimulai sejak 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 mendatang.
Kepala BPS Kabupaten Nabire, Dio Ginting, menyampaikan bahwa hingga pertengahan pelaksanaan ini, progres pendataan lapangan di wilayahnya telah mencapai sekitar 50 persen dari target minimal awal sebanyak 48.000 bangunan dan usaha.
“Jadi petugas kami akan mendatangi setiap bangunan dan melihat apakah di situ ada usaha atau penduduk yang tinggal. Jika di bangunan tersebut terdapat penduduk yang tinggal, maka akan didata terkait karakteristik sosial ekonominya. Jika di bangunan itu adalah bangunan usaha, maka kita akan mencatat terkait usahanya. Dan jika di bangunan itu ada penduduk yang memiliki usaha, dalam artian bangunan campuran, maka kita akan mendata kondisi sosial ekonomi keluarga dan juga usaha yang dilakukan,” kata Dio Ginting pada Selasa (4/8/2026).
Ia menjelaskan bahwa pendataan ini menyasar seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali, mulai dari pejabat daerah hingga kompleks militer.
“Terhitung tanggal 15 Juni untuk Kabupaten Nabire, Pak Bupati, Wakil Bupati sudah didata untuk Sensus Ekonomi, lalu Ketua DPRK Nabire juga sudah didata, termasuk Pak Sekda juga sudah didata. Untuk kompleks militer kita sudah menjalin komunikasi dengan kompleks militer di Korem. Pihak Danrem sudah mempersilakan kita untuk melakukan pendataan. Di Batalyon TP 804 kita sudah selesai melakukan pendataan. Di Kodim hari ini petugas kami sedang melakukan pendataan di asrama Kodim,” jelasnya.
Dukungan penuh juga didapatkan dari berbagai instansi terkait untuk menyukseskan jalannya pendataan di wilayah Papua Tengah.
“Dukungan juga sudah banyak dari Pemerintah Provinsi. Sudah mengeluarkan surat edaran agar masyarakat dan seluruh pihak di Provinsi Papua Tengah membantu BPS. Lalu juga sudah ada surat edaran dari Bupati Nabire, juga dari Kapolres Nabire juga sudah menginstruksikan agar anggotanya menerima kedatangan petugas. Termasuk dari Mabes Polri juga sudah membuat surat edaran agar seluruh anggota Kepolisian untuk menerima kedatangan petugas dan menjawab pertanyaan dengan jujur,” tambah Dio.
Terkait target pendataan, Dio optimis bahwa realisasi capaian akhir akan melebihi angka target minimum yang ditetapkan berdasarkan kombinasi data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).
“Target kita yang didata itu 100 persen sekitar 48.000 target awalnya. Target awalnya itu sekitar 48.000 itu bangunan dan usaha, jadi itu target minimum. Sekali lagi target minimum. Kemungkinan besar akan lebih karena itu kan target minimum dari data kita yang ada,” tegasnya.
Pada pelaksanaan Sensus Ekonomi tahun ini, BPS menyasar berbagai sektor usaha kekinian termasuk pegiat media sosial dan perdagangan digital.
“Sensus Ekonomi kali ini dia cukup unik. Karena influencer, YouTuber, artis TikTok, artis IG itu kita data, termasuk usaha-usaha rumah tangga atau usaha-usaha yang melakukan penjualan menggunakan internet,” ujarnya.
Sistem pendataan juga memanfaatkan efisiensi teknologi digital dan kemitraan lembaga. “Kita tidak lagi menggunakan kertas, langsung by aplikasi.
Jadi ada statusnya yang sudah send, tersubmit langsung ke server, ada juga yang mungkin statusnya masih draft karena perlu kunjungan ulang atau ada hal yang perlu dikonfirmasi. Ini juga kolaborasi dari berbagai pihak.
“Contohnya Bank Papua, Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, itu kita tidak perlu mendata, karena data dari kantor pusat langsung diserahkan se-Indonesia. Kita di Nabire hanya tinggal melakukan geotagging dan penempelan stiker. Tujuan geotagging ini supaya kita bisa mendapatkan peta sampai ke level desa,” ungkap Dio.
Mengenai jangkauan wilayah geografis, Dio menerangkan situasi pendataan di kawasan perkotaan hingga pelosok distrik.
“Mungkin daerah kota sebagian besar sebenarnya sudah jalan. Yang belum, ini petugas kami yang belum kembali karena memang akses, itu dari Menou dan Dipa. Karena kita mendata semua sampai ke Distrik Menou dan Dipa. Nanti setelah 17 Agustus, kita akan sisir lagi semua termasuk menggunakan organik. Termasuk juga kita akan menggandeng pemerintah daerah untuk usaha-usaha maupun masyarakat yang titik-titiknya sudah kita inventarisir bahwa petugas sedikit mengalami kendala seperti penolakan,” tuturnya.
Ia mengimbau masyarakat agar tidak takut saat didatangi oleh petugas sensus karena pendataan ini murni untuk kepentingan pembangunan dan pengembangan investasi daerah.
“Sensus ekonomi tidak ada kaitan dengan pajak dan sensus ekonomi tidak ada kaitan dengan pencoretan-pencoretan bansos. Kadang kan mungkin masyarakat takut nanti tiba-tiba desil saya naik, padahal tidak ada kaitannya. Karena sensus ekonomi ini sudah berjalan dari mulai tahun 1986, sebelum ada bansos sensus ekonomi ini sudah ada. Tujuannya sekali lagi untuk mendapatkan gambaran berapa minimal usaha yang ada di sini supaya pemerintah bisa membuat kebijakan,” tegas Dio.
Dio memaparkan pentingnya ketersediaan data ini bagi masuknya calon investor ke Kabupaten Nabire.
“Sebagai contoh misalnya ada investor yang terkait di bidang jasa atau pabrik mau masuk ke Nabire, mereka akan mencari data. Kalau di Nabire ini masyarakat lebih banyak mana konsumsinya, makanan atau non-makanan? Kalau mereka tidak punya data itu, berarti investasi terkait jasa belum cocok masuk ke sini. Kalau tidak ada data tersebut, bagaimana mungkin pemerintah menggandeng investor untuk masuk kalau tidak punya data yang lengkap. Dan Sensus Ekonomi 2026 berusaha menjawab data itu,” pungkasnya.
