- Gubernur memerintahkan Biro Pemerintahan untuk merekrut petugas lapangan yang bertugas melakukan pendataan, verifikasi, dan validasi data OAP secara riil dan presisi (“tidak kira-kira”).
- Pendataan difokuskan untuk memeta jumlah dan sebaran OAP di 8 kabupaten: Nabire, Deiyai, Dogiyai, Paniai, Intan Jaya, Puncak, Puncak Jaya, dan Mimika.
SASAGUPAPUA.COM, Papua Tengah— Pemerintah Provinsi Papua Tengah berupaya menghadirkan kebijakan yang terukur dan tepat sasaran bagi Orang Asli Papua (OAP).
Guna mengatasi persoalan data penduduk yang selama ini dinilai kurang akurat, Gubernur memberikan instruksi langsung kepada Biro Pemerintahan untuk membuka rekrutmen petugas lapangan yang akan bertugas melakukan pendataan, verifikasi, dan validasi data OAP.
Juru Bicara Gubernur, Emanuel You, menegaskan pentingnya langkah ini agar pemerintah tidak lagi meraba-raba dalam menyusun program kerja maupun menyalurkan bantuan kepada masyarakat.
“Pemerintah kesulitan menentukan arah kebijakan yang terukur terhadap Orang Asli Papua karena belum memiliki data yang akurat. Selama ini banyak program untuk OAP, tapi datanya tidak akurat. Akibatnya bantuan salah sasaran,” ujar Emanuel You pada Selasa (29/9/2026).
Emanuel menjelaskan bahwa tujuan utama dari perekrutan ini adalah untuk memperoleh data OAP yang benar-benar riil dan dapat dipertanggungjawabkan di delapan kabupaten target, yaitu Nabire, Deiyai, Dogiyai, Paniai, Intan Jaya, Puncak, Puncak Jaya, dan Mimika.
“Tujuan rekrutmen petugas ini supaya melakukan pendataan, verifikasi, dan validasi data OAP yang benar-benar akurat, tidak kira-kira. Melalui rekrutmen yang dilaksanakan ini, diharapkan para petugas nantinya bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab untuk memastikan dan memperoleh jumlah serta sebaran OAP yang terverifikasi di delapan kabupaten,” jelasnya.
Ia juga menambahkan ketersediaan data yang valid merupakan syarat mutlak bagi pengambilan keputusan dan formulasi program-program khusus bagi masyarakat Papua.
“Semua kebijakan khusus butuh data OAP yang akurat. Tanpa verifikasi dan validasi, pemerintah akan kesulitan dalam pengambilan kebijakan maupun dalam mengemas program untuk OAP,” tegas Emanuel.
Di samping pembenahan tata kelola data, program pendataan ini juga membawa dampak positif dari sektor ketenagakerjaan daerah. Emanuel menyebutkan bahwa proses rekrutmen ini sekaligus menjadi peluang bagi pencari kerja untuk berkontribusi langsung dalam pembangunan daerah.
“Di sisi lain, perekrutan petugas pendataan ini juga membuka lapangan kerja bagi para pengangguran untuk ikut serta dalam melaksanakan verifikasi dan validasi data OAP,” pungkas Emanuel.
