SASAGUPAPUA.COM, Papua Tengah – DPR Papua Tengah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama jajaran Pemerintah Provinsi Papua Tengah, BPBD, Polda Papua Tengah, Korem Nabire, Polres Nabire, Dinas Lingkungan Hidup, dan BMKG di ruang rapat Kantor DPR Papua Tengah pada Kamis (27/8/2026).
Rapat tersebut membahas langkah pengawasan serta koordinasi lintas sektor dalam menangani bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dan ancaman Embun Beku di wilayah Papua Tengah.
Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah, John Gobai, menyampaikan bahwa RDP ini bertujuan untuk mendengar pemaparan langsung dari pemangku kepentingan terkait penanganan situasi darurat di daerah.
“Hari ini kami dari DPR Papua Tengah, dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan, mengadakan rapat dengar pendapat dengan pihak pemerintah provinsi, Polda, Korem, hingga BMKG untuk mendengar pembaruan penanganan karhutla. Pemerintah provinsi melalui BPBD, Pemadam Kebakaran, dan Asisten III telah menyampaikan langkah-langkah penanggulangan yang telah dan sedang berjalan,” ujar John.
John menuturkan TNI dan Polri juga mengatakan kesiapan penuh dari segi personel maupun sarana pendukung guna menanggulangi karhutla di lapangan.
Pihak kepolisian juga tengah mendalami dugaan pelanggaran hukum terkait maraknya informasi dan video yang beredar di masyarakat mengenai indikasi pelaku pembakaran.
“Polda Papua Tengah menegaskan kesiapan peralatan dan personelnya. Mereka juga sedang memproses hukum serta memanggil pihak-pihak yang dicurigai terlibat berdasarkan informasi maupun video yang beredar. Korem turut melaporkan kesiapan tenaga dan sarana penunjang untuk membantu pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Papua Tengah,” jelasnya.
Dari hasil evaluasi RDP, DPR Papua Tengah menilai penanganan karhutla memerlukan intervensi langsung dari pemerintah pusat.
Pihaknya mengusulkan operasi teknologi modifikasi cuaca berupa hujan buatan serta pengerjaan sarana udara pendukung untuk menjangkau titik api. Selain itu, aspek penegakan hukum dan penyesuaian kegiatan belajar mengajar turut menjadi perhatian utama.
“Kami menyimpulkan bahwa penanganan karhutla di Papua Tengah membutuhkan perhatian pemerintah pusat, salah satunya melalui pembuatan hujan buatan mengingat kondisi wilayah yang sudah sangat kering. Bantuan helikopter dan pemantauan udara menggunakan drone sangat diperlukan untuk proses pemadaman api secara intensif. Kami juga meminta Kapolda menindak tegas secara hukum pihak-pihak yang diduga sengaja melakukan pembakaran di delapan kabupaten. Apabila situasi ini berlangsung lama, kami menyarankan pemda mengambil kebijakan pembelajaran secara daring demi menjaga kesehatan peserta didik,” tegas John.
Di samping persoalan karhutla, DPR Papua Tengah juga menyoroti fenomena tahunan berupa cuaca ekstrem hujan es yang kerap melanda Kabupaten Puncak pada periode Agustus hingga Oktober.
Fenomena tersebut kerap merusak komoditas pertanian dan memicu ancaman krisis pangan bagi warga setempat.
“Ada persoalan khusus yang berulang setiap tahun, yakni fenomena hujan es di Kabupaten Puncak yang menurut penjelasan Kapolda kerap terjadi pada Agustus, September, hingga Oktober. Dampaknya, tanaman pangan warga hancur. Oleh karena itu, kami menyarankan pemerintah daerah segera membangun gudang cadangan pangan di wilayah tersebut agar ketersediaan bahan pokok masyarakat tetap terjamin saat bencana terjadi,” terangnya.
Guna memperkuat ketahanan pangan jangka panjang, John memdorong pemerintah daerah memberikan pelatihan pengolahan dan pemeliharaan bahan pangan lokal berbasis komoditas setempat.
“Pemerintah daerah perlu memikirkan pelatihan pengawetan makanan bagi masyarakat, seperti pengolahan sagu bakar atau pengawetan hasil bumi seperti ubi dan keladi agar memiliki masa simpan yang lama. Langkah ini penting agar ketika terjadi bencana hujan es dan tanaman rusak, warga masih memiliki pasokan bahan pangan cadangan,” tuturnya.
John memberikan apresiasi atas sinergi antarinstansi di tingkat provinsi, sekaligus mengingatkan pemerintah kabupaten untuk segera memperjelas status tanggap darurat di wilayah masing-masing.
“Kami mengapresiasi tinggi langkah cepat dan sinergi yang ditunjukkan Pemprov Papua Tengah, Polda, dan Korem. Namun, kami mencatat masih ada enam kabupaten yang belum menetapkan status bencana dan membentuk Satgas penanggulangan. Kami mendesak pemerintah kabupaten terkait untuk segera menetapkan status bencana, membentuk Satgas, serta menindak tegas oknum-oknum yang melakukan pembakaran lahan karena tindakan tersebut sangat merugikan masyarakat luas,” pungkas John.
