SASAGUPAPUA.COM, Papua Tengah – Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Tengah (DPRPT) secara resmi meminta Kementerian Dalam Negeri untuk segera memfasilitasi proses pengalihan Personel, Pendanaan, Sarana Prasarana, dan Dokumen (P3D) dari Provinsi Papua. Hal ini menyusul banyaknya aset strategis di wilayah Papua Tengah yang hingga kini belum diserahkan oleh provinsi induk sehingga kondisinya terbengkalai.
Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah, John Gobai, mengungkapkan infrastruktur seperti Dermaga Pulau Mambor, Dermaga Sipu-Sipu di Distrik Jita, Terminal Tipe B di Nabire, dan Dermaga Airmadidi terlihat tidak terurus.
Menurutnya, aset-aset tersebut tidak mungkin dibangun kembali oleh Provinsi Papua karena secara administratif sudah masuk wilayah Papua Tengah, namun belum ada serah terima resmi.
“Aset-aset tersebut terlihat nganggur dan tidak terurus bahkan belum tentu dapat dibangun oleh pemerintah provinsi Papua karena telah ada di wilayah Provinsi Papua Tengah,” ujar John Gobai dalam hearing bersama STIH Mimika di Hotel Horison Diana, Timika, Senin (5/5/2026) lalu.
John juga menambahkan bahwa masalah serupa terjadi pada dokumen perjanjian divestasi saham Freeport yang sampai saat ini belum juga diserahkan kepada pihak Papua Tengah.
Dirinya menegaskan merujuk pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022, proses P3D harus dilakukan segera. Jika telah melampaui batas waktu, maka penyerahan aset tersebut wajib difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri agar tidak terjadi kevakuman pengelolaan yang merugikan masyarakat lokal.
“Mengingat lambannya penyerahan aset tersebut, kami meminta kepada Kementerian Dalam Negeri untuk dapat sesegera mungkin memfasilitasi penyerahan aset agar dapat dibangun, diperbaiki, dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat,” ungkap John Gobai.
Ia berharap campur tangan pusat dapat mengakhiri ketidakpastian status aset yang menghambat percepatan pelayanan publik di Papua Tengah.
