SASAGUPAPUA.COM, TIMIKA – Beredar video yang memperlihatkan aktivitas di Tembagapura, dimana terlihat dua ibu memberikan uang kepada seorang laki-laki.
Dua ibu itu lalu dipersilahkan menaiki mobil yang diduga merupakan mobil operasional milik Polsek Tembagapura.
“Ini dia bayar mobil ini, ini mobilnya Polsek. Ini dia bayar mobil, ini suruhannya Polsek ini, jadi ini dia bayar mobil mama untuk turun (mama bayar mobil untuk turun-red), sejumlah satu kepala Rp2 juta. Ini mama-mama ini mereka bayar mobil untuk turun Timika, ini suruhannya Polsek, ini kelakuan Polsek saat ini di Banti, ini mobil Polsek ya jelas,” begitu ungkapan seorang laki-laki didalam video yang beredar luas itu.
Tiga Polisi dan Satu Warga Sipil Diperiksa
Dugaan ‘bisnis gelap’ menggunakan transportasi operasional Freeport untuk mengangkut masyarakat dengan tarif fantastis tersebut langsung direspon oleh Kapolres Mimika AKBP Billyandha Hildiario Budiman.
Kapolres menyampaikan permohonan maaf atas viralnya video yang sudah beredar di wilayah Polsek Tembagapura bahwa adanya dugaan mobil operasional Polsek Tembagapura digunakan untuk ‘taksi gelap’ oleh anggota Polsek Tembagapura.
Mobil tersebut kata dia adalah mobil operasional milik Freeport yang dipinjampakaikan ke Polsek Tembagapura
Ia menjelaskan saat ini, Polres Mimika sedang melakukan pemeriksaan terhadap tiga orang anggota Kepolisian dan satu orang warga sipil.
Kapolres Mimika AKBP Billyandha Hildiario Budiman.
“Kemudian untuk anggota tersebut tiga orang sudah kita lakukan pemeriksaan dan apabila nanti terbukti melakukan pelanggaran tentunya akan kami tindak tegas. Entah itu sanksi hukuman disiplin maupun kode etik dan untuk satu warga sipil sebagai saksi nanti kita tunggu hasil dari BAP,” terangnya kepada awak media Selasa (9/9/2025).
Kapolres menjelaskan, mobil operasional tersebut hanya khusus digunakan oleh petugas Polsek Tembagapura.
“Namun apabila ada urgensi atau keadaan darurat dalam hal ini masyarakat ada yang sakit, atau misalnya ada yang kedukaan.
Itu atas dasar kemanusiaan akan kami layani tapi tidak ada pungutan biaya sepersen pun,” kata Kapolres dengan nada tegas.
Ia menegaskan jika nanti terbukti anggotanya menyalahgunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi, maka pihaknya akan melakukan proses dan tindak tegas.
“Saya ucapkan terimakasih kepada masyarakat yang sudah menginfokan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota kami saya ucapkan terimakasih dan kepada masyarakat apabila menemukan adanya indikasi pelanggaran anggota kami dimanapun di wilayah hukum kami, silahkan laporkan kepada kami akan kami tindak tegas,” ungkapnya.
LEMASA: Masyarakat Sering Mengeluh
Ketua Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (LEMASA), John Magal mengatakan sebenarnya di PT Freeport Indonesia ada bagian pelayanan masyarakat yang namanya community development.
Ia menilai Freeport belum sepenuhnya mengakomodir pelayanan untuk menyediakan kendaraan untuk masyarakat bisa naik dan turun wilayah Banti dan sekitarnya.
“Jadi kalau masyarakat yang permanen diatas, atau yang memang kampung halamannya di Banti, itu harus menyediakan kendaraan,” katanya.
Ketua LEMASA, Menuel John Magal.
Foto: istimewa
“Mereka turun (kota Timika) disini belanja atau apa lagi, itu harus ada Transportasi disediakan, karna tidak semua kendaraan bisa masuk di area perusahaan,” sambungnya.
Dijelaskan pihaknya sebagai Lembaga adat sering mendengarkan keluhan masyarakat yang merasa kesulitan untuk naik turun Tembagapura-Timika-Tembagapura.
“Adapun paling kepentingan duka, kalau diluar itu diatur oleh Community Development melalui CLO Highland tapi tidak setiap saat ada terbatas sehingga ruang-ruang kosong ini dapat manfaatkan seperti dalam video. Baik masyarakat penduduk permanent di Highland dan pendulang. Kalau mereka punya kebutuhan mendadak jalan pintas ya bayar mobil keamanan. Hal ini masyarakat sering mengeluh,” ucapnya.
Harus Ada Pengawasan Dari Semua Pihak
John Magal mengatakan,satu-satunya cara yakni Freeport menyediakan transportasi dan dikontrol ketat supaya tidak terjadi hal-hal seperti ini.
Sebab kata dia, yang punya akses di jalan Freeport adalah Freeport sendiri, Aparat Keaman dan Internal Security PTFI.
“Yang ini memang harus pengawasan dari semua pihak, kondisi lokasi yang diatas sebenarnya tidak cocok untuk masyarakat dalam jumlah besar bermukim,” ungkapnya.
Sebab keadaan lokasi atau geografis yang terjal dan juga bahaya seperti longsor banjir lainnya.
“Oleh karna itu memang bagian ini yang harus Freeport juga terbuka dengan pihak-pihak eksternal yang bisa bekerjasama untuk mengontrol ini (penduduk yang bukan pemukim tetap diatas),” tuturnya.
Ia mengatakan tentang bisnis gelap sudah rahasia umum dimana informasi tersebut sering beredar di kalangan masyarakat dan baru booming ketika adanya video yang viral.
“Ini juga bagaimana mengendalikan pendudukan, pemerintah tentunya bisa bekerjasama dengan Freeport dan juga mengontrol perilaku oknum aparat keamanan ini, supaya jangan sampai memanfaatkan keadaan seperti ini, ini kan bisnis gelap,” ungkapnya.
Sehingga kata dia sangat penting ada kerjasama Pemda untuk mengatur hal tersebut. Agar berikutnya penduduk juga mendapatkan pelayanan, perhatian dari pemerintah juga selain Freeport.
“Selama tidak ada lembaga atau pihak yang mengawasi perilaku ini di lingkungan perusahaan, praktek bisnis gelap seperti ini tetap akan ada terus,” katanya.
Viralnya video ini kata dia, juga menjadi PR dari Pemkab dan Freeport sehingga semua aktivitas bisa terkontrol dan terbuka agar tidak merugikan masyarakat.
“Kalau harganya sampai dua juta, ini kan keterlaluan. Melebihi harga pesawat timika Jayapura,” pungkasnya.
