SASAGUPAPUA.COM, TIMIKA – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) dari partai Nasdem, Elias Mirip mengatakan dukungan kebijakan yang disampaikan oleh PJ. Sekda Mimika, Petrus Yumte terkait Efisiensi Anggaran dimana salah satu yang akan dipangkas adalah infrastruktur.
Sebagai wakil rakyat Ia juga mendukung kebijakan dari pemerintah pusat.
Namun, kata dia di Papua khususnya Mimika adalah kota dengan APBD yang besar, dan saat ini di Papua sedang terjadi demo dimana-mana.
Demo tersebut bahkan datang dari para pelajar karena menolak Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Masyarakat Papua pada umumnya mereka tolak mereka minta sekolah gratis, begitupun di Mimika,” katanya.
Ia mengatakan di Mimika masih ada sekolah yang menerapkan pungutan-pungutan, bahkan termasuk di sekolah negeri.
“Kita harus lihat itu, berarti di sekolah masih ada pungutan padahal pemerintah sudah wajibkan sekolah negeri itu gratis,” ungkapnya.
Dikatakan beberapa waktu ini, mahasiswa Mimika juga berdemo terkait sekolah gratis.
Untuk itu, ia mengatakan yang harus dipikirkan adalah pendidikan gratis di Timika.
“Ini yang harus dilakukan. Karena APBD luar biasa yang kita utamakan adalah pendidikan gratis,” katanya.
Dalam pernyataan Plt. Sekda Mimika poin anggaran yang akan diefisiensi adalah termasuk Dana Otsus.
Menurutnya Dana Otsus memang tidak boleh ada pembangunan fisik kecuali pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat Papua.
Ia menjelaskan, tujuan dari pusat menghadirkan berbagai program merupakan hal yang luar biasa termasuk Makanan Gizi
“Tapi yang melaksanakan yang menerapkan di daerah itu apa betul betul dilaksanakan ?
Kedua Makana gratis atau bergizi itu kita mau dapat dari mana. Kalau kita mau bilang Makana bergizi itu hasil lokal dari kebun itu baru diolah. Kalau produk kita tidak bisa katakan bergizi,” ungkapnya.
Terkait dengan program tersebut ia berharap sekolah-sekolah yang ada dekat dengan masyarakat lokal harus libatkan masyarakat lokal.
“Biarkan masyarakat lokal yang kelola dan mereka masak, berikan makanan yang bergizi, tapi kalau pihak ketiga, keempat, kelima yang kelola saya yakin program itu tidak akan berjalan dengan baik,” ungkapnya.
” Sehingga apapun yang sedang terjadi hari ini penolakan yang terjadi walaupun kita sediakan tapi apakah mereka akan menikmati saya yakin bahwa mereka (masyarakat) akan tolak semua. Karena di sekolah sekolah sudah nyatakan bahwa kami butuh sekolah gratis bukan makanan gratis,” sambungnya.
Elias mengungkapkan, perlu juga ada keterlibatan pihak kampung dan kelurahan sebab sekolah berada di kampung maupun kelurahan.
“Sehingga sama-sama melihat anggarannya berapa, bergizi seperti apa, sehingga gerbang emas itu akan sampai. Kalau dengan orang akan bermain pada kepentingan itu maka program itu akan berjalan,” ujarnya.
Menurutnya pemerintah perlu memahami daerah kekhususan atau daerah Otsus.
“Boleh pemerintah buat kebijakan tapi daerah juga bisa buat kebijakan khusus sesuai dengan kebutuhan daerah. Tidak boleh samakan dengan Jakarta,” pungkasnya.
