SASAGUPAPUA.COM, Timika — Kunjungan Kepala Teknik Tambang (KTT) PT Freeport Indonesia, Carl Tauran dan rombongan ke Lembah Waa-Banti, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, pada Rabu (27/5/2026), memicu reaksi keras dari Anggota DPR Papua Tengah, Araminus Omaleng.
Kehadiran petinggi manajemen Freeport tersebut dimaksudkan untuk meninjau langsung dampak bencana alam tanah longsor dan banjir bandang yang menghancurkan infrastruktur serta area pemukiman warga pada 25-26 April 2026 lalu.
Namun, kunjungan ini dinilai tidak boleh hanya menjadi agenda seremonial tanpa hasil nyata bagi masyarakat yang tengah menderita.
Saat bertatap muka langsung dengan Carl Tauran, perwakilan masyarakat setempat yang terdiri dari tokoh gereja dan tokoh pemuda menyampaikan keluh kesah mendalam mengenai masa depan mereka yang kian terancam.
Salah seorang tokoh masyarakat dengan tegas mengatakan bahwa bencana yang terjadi bukan murni fenomena alam semata, melainkan ada andil aktivitas manusia di dalamnya.
“Longsor ini bukan sekali saja terjadi, ini pasti akan terulang lagi dan bukan persoalan satu dua tahun saja. Maka kami meminta, karena Freeport juga sudah mengantongi kontrak yang sangat lama, kami masyarakat Banti ini mau dikemanakan? Kami hidup betul-betul tidak aman dan terus-menerus terkena dampak. Ini bukan musibah buatan alam saja, tetapi juga akibat ulah manusia,”ujar tokoh masyarakat tersebut di hadapan KTT Freeport.
Menanggapi kunjungan tersebut, Anggota DPR Papua Tengah dari Daerah Pemilihan Mimika, Araminus Omaleng, tegas dan mendesak pihak perusahaan untuk segera mengambil langkah revolusioner.
Sebagai anak asli suku Amungme yang lahir dan besar di wilayah tersebut, Araminus memandang bencana ini sebagai sebuah krisis kemanusiaan dan lingkungan hidup yang serius, sehingga sudah sepatutnya menjadi perhatian di tingkat nasional.
“Saya meminta dengan kehadiran Pak Carl Tauran yang berkunjung hari ini ke Banti, ada harapan besar agar segera terjadi perubahan dan menjadi awal untuk membicarakan nasib masyarakat Lembah Waa secara serius. Mengapa ini penting? Pasca-longsor kemarin, bencana serupa tidak hanya terjadi sekali itu saja, melainkan berpotensi akan terus terjadi secara berulang. Ditambah lagi dengan adanya perpanjangan kontrak Freeport selama 40 tahun ke depan, potensi bahayanya menjadi sangat tinggi,” kata Araminus Omaleng.
Araminus juga menekankan agar manajemen PT Freeport Indonesia tidak menutup mata dan menganggap enteng situasi di lapangan. Ia berharap kunjungan ini membawa dampak perubahan yang signifikan bagi pola komunikasi antara perusahaan dan pemilik hak ulayat.
“Oleh sebab itu, saya meminta supaya PT Freeport Indonesia segera mencari solusi yang tepat, duduk bersama-sama dengan masyarakat serta pemerintah, untuk berbicara mengenai nasib warga yang hidup di Lembah Waa Banti. Ini hal yang sangat krusial. Saya sangat berharap ini tidak hanya menjadi kunjungan yang semata-mata sekadar jalan-jalan saja ke Banti lalu pulang tanpa membawa hasil, tetapi kunjungan ini betul-betul harus membuahkan sebuah keputusan konkret untuk masa depan masyarakat,” tegas legislator Papua Tengah tersebut.
Sebelumnya, Araminus juga sempat menyoroti hancurnya infrastruktur desa yang diduga kuat akibat meluapnya material sisa tambang dari area operasional atas. Ia menduga bencana dahsyat tersebut dipicu oleh tumpukan material sisa tambang (stockpile) di area 74 yang longsor terbawa arus hujan deras hingga menyapu bersih akses jalan dari Utikini menuju Banti, merusak fasilitas sekolah, rumah warga, hingga area pemakaman. Atas dasar itulah, dirinya mendesak adanya keterlibatan auditor independen untuk mengaudit kembali izin pembuangan material sisa tersebut demi keselamatan jangka panjang masyarakat yang berada di wilayah lingkar tambang.
Selain masalah bencana, Araminus juga menyoroti komitmen jangka panjang perusahaan yang dinilai tidak transparan. Ia mendesak peninjauan ulang terhadap New Orleans Agreement atau MOU tertanggal 13 Juli 2000 yang ditandatangani oleh Tom Beanal (mewakili Lemasa) dan Presiden Komisaris Freeport McMoRan saat itu, James R. Moffett.
“Realisasi dari kesepakatan MOU 2000 itu tidak pernah transparan dan tidak pernah ada sampai hari ini. Saya desak Freeport untuk segera menghadirkan kami, orang-orang asli Banti dan Amungme yang mendiami Ring 1, termasuk tokoh adat dan agama, untuk merevisi MOU tersebut. Apalagi dengan adanya penambahan izin tambang 20 tahun lagi sampai 2061 yang diambil alih negara secara tiba-tiba. Harus dibicarakan ulang, apa keuntungan nyata bagi masyarakat? Jangan sampai perusahaan hanya ambil hasilnya saja, tapi masyarakatnya tetap menderita,” ujarnya.
Araminus juga sempat membeberkan fakta pahit tentang ketimpangan pembangunan di wilayah terdampak.
Ia menceritakan pengalamannya saat melakukan kegiatan penyerapan aspirasi (reses) di kampung kelahirannya, Opitawak, pada akhir Desember 2024.
Meski berada di dekat salah satu tambang emas terbesar di dunia, infrastruktur dasar bagi masyarakat asli dianggapnya sangat memprihatinkan.
“Ini hal memalukan. Saya lahir dan besar di situ, tapi sampai hari ini warnanya tidak berubah, wujudnya tidak berubah. Saat saya reses kemarin, barang hanya bisa diantar sampai Banti, setelah itu keluarga saya harus pikul semua barang belanjaan naik gunung ke Opitawak. Masyarakat kita masih pikul beras, jalan kaki naik turun, sementara di sebelah mereka ada tambang raksasa. Fasilitas rumah sakit memang ada yang mewah, tapi pelayanannya belum maksimal. Belum lagi drama buka-tutup akses jalan di Gate Pos 4 oleh oknum tertentu yang menyulitkan warga. Freeport jangan hanya ambil-ambil saja, perhatikan nasib orang asli di Lembah Waa,” kata Araminus
Araminus mengingatkan bahwa dengan izin operasional yang diperpanjang hingga puluhan tahun ke depan, Freeport tidak boleh lagi “bersembunyi” dari persoalan krusial di akar rumput.
Ia meminta Departemen Government Relation PTFI segera membuka ruang diskusi yang jujur dengan masyarakat asli Banti, Opitawak, Kimbeli, Tagabera, hingga Taganarogom, tanpa melalui perantara elit kota.
“Kami butuh jalan yang layak dan permanen, rumah yang layak huni, sekolah, dan listrik yang menyala 24 jam. Urusan saham yang sedang berjalan jangan dipolitisasi atau ditahan-tahan oleh kepentingan politik tertentu antara pusat dan daerah. Dana itu penting untuk membangun daerah kami sendiri. Saya bicara begini karena saya yang mengalami dan menjadi saksi sejarah sejak kecil,” tuturnya.
Araminus juga menegaskan posisinya bukan hanya sebagai pejabat publik, tapi sebagai putra daerah yang tidak ingin melihat bangsanya punah secara perlahan akibat pengabaian.
“Jangan ada yang berpikir bahwa orang Amungme itu sedang hidup menikmati karena punya Freeport. Itu salah besar. Kami sedang menderita dan kami bisa punah habis karena sakit hati. Saya harap Freeport buka hati, buang ego, dan dengarkan suara kami dari bawah. Tahun ini harus ada solusi konkret agar masyarakat tidak terus-menerus hidup dalam krisis seperti ini,” pungkasnya.
