SASAGUPAPUA.COM, Papua Tengah – Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Adat Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah, Yulius Wandagau, menyampaikan protes keras dan kekecewaan mendalam terkait eskalasi konflik bersenjata di Kabupaten Intan Jaya.
Diwawancarai pada Rabu (1/7/2026), Yulius menyoroti penggunaan drone bersenjata atau yang dikenal sebagai drone kamikaze dan drone granat oleh pihak TNI yang dinilai telah banyak memakan korban jiwa dari kalangan masyarakat sipil yang tidak berdosa.
“Kami mendapatkan laporan-laporan mengenai kejadian di Kampung Balamai, Tausiga, dan Danggoa, Kabupaten Intan Jaya, di mana pihak TNI menggunakan drone bersenjata atau orang biasa menyebutnya kamikaze atau drone granat. Penggunaan drone tersebut menyebabkan masyarakat sipil yang tidak bersalah menjadi korban,” ungkap Yulius Wandagau.
Seorang ibu yang diduga terkena bom di Intan Jaya. (Foto: Istimewa)
Yulius memaparkan kronologi rentetan kekerasan yang terjadi dalam satu bulan terakhir. Menurutnya, kasus pertama terjadi di halaman gereja Kampung Mbamogo yang menelan empat korban, di mana satu orang di antaranya meninggal dunia setelah dirujuk ke rumah sakit Timika.
Selang beberapa hari kemudian, kejadian serupa terjadi di Kampung Danggoa yang melukai dua orang ibu, salah satunya harus menjalani operasi di RSUD Nabire.
Ketua Pokja Adat MRP Papua Tengah, Yulius Wandagau saat mengunjungi mama Aliana Pogau di RSUD Nabire. (Foto: Ist)
Ia juga menyebut adanya korban sipil akibat serangan drone di Kampung Balamai, serta rentetan insiden di empat kampung di Tausiga pada 26 hingga 28 Juni lalu.
Yulius menambahkan, pihaknya juga menerima informasi bahwa pada Rabu (1/7/2026), kembali jatuh korban jiwa, yakni seorang warga bernama Okto Tigau.
“Saya sangat kecewa karena setiap saat, setiap hari, setiap minggu terjadi konflik bersenjata. Saya mengharapkan terutama kepada TNI, tolong jangan menggunakan drone bersenjata atau kamikaze. Kami minta supaya tidak boleh lagi menggunakan itu untuk menghindari masyarakat sipil menjadi korban salah sasaran. Kalau antara TPNPB dengan TNI-Polri silakan, itu urusan mereka, laki-laki lawan laki-laki, senjata lawan senjata. Tapi ini salah sasaran, akhirnya ibu-ibu yang kena, anak-anak, pemuda, orang tua, warga sipil yang kena,” tegasnya.
Bupati Intan Jaya, Aner Maisini, Wakil Bupati Intan Jaya, Elias Igapa, Tim penanganan Konflik, bersama masyarakat saat mengevakuasi jenazah Okto Tigau di belakang Pos Habema. (Foto: Istimewa)
Selain penggunaan drone, Yulius juga menyoroti peristiwa penembakan terhadap mobil yang ditumpangi Pastor Dekan Moni-Puncak beserta umat pada Senin (29/6/2026).
Saat itu, mereka tengah mengawasi pembangunan di Titigi. Akibat insiden tersebut, satu warga terluka. Ia menegaskan bahwa para rohaniwan, termasuk Pastor Dekan Moni-Puncak, merupakan sosok yang menjadi ujung tombak dalam menangani konflik dan membantu evakuasi korban di lapangan.
“Penembakan terhadap mobil yang ditumpangi Pastor Dekan Moni-Puncak itu tidak boleh sama sekali. Mereka adalah tim yang melakukan evakuasi anggota TNI-Polri maupun warga sipil yang tertembak. Ini harus menjadi perhatian serius bagi TNI-Polri maupun TPNPB,” lanjutnya.
Kondisi mobil pastoran yang ditembaki di Titigi, Kabupaten Intan Jaya. (Foto: Istimewa)
Mengenai aksi pembakaran rumah warga dan gereja yang belakangan terjadi, Yulius menuntut adanya keterbukaan informasi agar publik tidak dibingungkan dengan saling tuding antara pihak yang bertikai. Ia juga mengkritik pemerintah daerah, yang dinilai diam dan tidak menunjukkan tanggung jawab penuh terhadap keamanan di wilayahnya.
“Bupati, DPRK, Kaporles, Gubernur, dan Kapolda serta DPRP punya tanggung jawab penuh terhadap keamanan dan ketentraman di daerah. Mereka tidak boleh diam. Mereka harus menyuarakan masalah kemanusiaan. Ini tanggung jawab pemerintah daerah sebagai penanggung jawab keamanan dan ketentraman di wilayah masing-masing, tapi ini tidak jalan,” seru Yulius.
Yulius mendesak agar seluruh pemangku kepentingan, termasuk Pemerintah DPR, MRP, tokoh agama, pemuda, perempuan, serta pimpinan TNI-Polri segera duduk bersama untuk mencari solusi. Ia mengusulkan pembentukan tim investigasi independen dan perlunya audiens dengan Presiden sebagai panglima tertinggi untuk melakukan evaluasi total terhadap penempatan pasukan non-organik di Tanah Papua.
Pastor Dekan Dekenat Moni Puncak Jaya, Yance Yogi, Pr (Baju abu-abu kenakan topi noken) saat ikut mengevakuasi korban yang diduga terkena bom beberapa waktu lalu ke RSUD Sugapa. (Foto: Ist)
“Penempatan pasukan non-organik ini perintah Presiden, maka kami minta perlu ketemu dengan Presiden. Kami ingin evaluasi total terhadap penempatan pasukan. Penempatan ini bukan di tingkat provinsi atau kabupaten, tapi di kampung-kampung. Kami bertanya, apakah tujuannya memberantas TPNPB, pengamanan proyek nasional berupa jalan dan jembatan , atau kepentingan bisnis termasuk Blok Wabu? Ini perlu keterbukaan informasi,” katanya.
Yulius juga menekankan masyarakat di wilayah pegunungan dari Paniai hingga Wamena masih mengalami trauma mendalam akibat situasi yang menyerupai daerah operasi militer. Ia mengajak semua pihak untuk berhenti melakukan konflik berlanjut demi alasan kemanusiaan.
Seorang korban ditemukan tak bernyawa di Intan Jaya. (Foto: Ist)
“Mari kita kolaborasi untuk menyuarakan dari sisi kemanusiaan. Kita tidak bisa diam. Ada banyak korban, masyarakat sipil terutama Mama -mama, lanjut usia dan anak anak yang tidak bersalah menjadi korban. Kalau hanya terjadi pembiaran maka, korban akan terus berjatuhan maka pemerintah daerah, Gubernur, Kapolda, Bupati Kapolres,DPR, MRP Kodim KOREM dan para tokoh duduk bersama mencari solusi yang tepat bagaimana melindungi hak-hak dasar masyarakat,” tutup Yulius Wandagau.