SASAGUPAPUA.COM, NABIRE – Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Keuangan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Prof Dr Rudi Susilana mengatakan Pemerintah Provinsi Papua Tengah, dalam hal ini Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Papua Tengah (KPAP) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bertema “Pengembangan Muatan Lokal pada Pembelajaran Mendalam di Provinsi Papua Tengah” merupakan respon serius terhadap situasi yang akan terjadi.
Kegiatan ini dilaksanakan di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, dengan melibatkan Pusat Kurikulum dan Pembelajaran (Puskurjar) Kemendikdasmen dan para ahli kurikulum dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI).
Kegiatan ini dibuka oleh Bapak dr. Silwanus Sumule, Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Papua Tengah dan dihadiri langsung oleh Ketua Harian KPAP Provinsi Papua Tengah, Freny Anouw, S.IP. dan Wakil Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Tengah, Anis Labene, B.Sc.
“FGD ini diselenggarakan sebagai respon terhadap situasi serius yang sedang dihadapi Papua Tengah, khususnya tingginya angka kasus HIV/AIDS di wilayah ini,” tegasnya, Selasa (26/8/2025).
Berdasarkan data hingga Desember 2024, jumlah kasus HIV/AIDS di Papua Tengah telah mencapai 22.868 kasus, dengan 12.272 kasus di antaranya terjadi pada perempuan.
Kota Nabire tercatat sebagai wilayah dengan jumlah kasus tertinggi yaitu 10.705 kasus, disusul oleh Mimika (7.923) dan Paniai (2.474).
Penyebab tingginya kasus ini antara lain karena rendahnya edukasi kesehatan seksual di komunitas, keterbatasan akses layanan kesehatan, dan masih kuatnya stigma terhadap orang dengan HIV/AIDS (ODHA) serta faktor lainnya.
Melalui FGD ini, peserta membahas pentingnya integrasi nilai-nilai, budaya, kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah ke dalam kurikulum pendidikan satuan pendidikan sebagai upaya preventif terhadap berbagai persoalan sosial dan kesehatan masyarakat.
Salah satu fokus utama adalah pengembangan kompetensi siswa dalam memahami cara penularan, pencegahan, dan pengobatan HIV/AIDS, serta kemampuan dalam menerapkan prinsip-prinsip kesehatan reproduksi dan seksualitas secara sehat dan bertanggung jawab.
Kompetensi ini diharapkan dapat dimasukkan sebagai bagian dari kurikulum muatan lokal yang kontekstual dengan realitas sosial dan budaya Papua Tengah.
Selain menjadi wadah diskusi, kegiatan ini juga berfungsi sebagai ruang kolaborasi untuk merancang langkah-langkah lanjutan, seperti penyusunan modul atau bahan ajar dengan format kekinian dan digital, pelatihan bagi para guru, kepala sekolah, dan pemangku kepentingan di bidang pendidikan.
Inisiatif ini juga mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya SDG 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera), SDG 4 (Pendidikan Berkualitas), dan SDG 10 (Pengurangan Ketimpangan). Penyelenggaraan acara ini mencerminkan komitmen kuat Pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam membangun sistem pendidikan yang tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga memperhatikan kesehatan dan keselamatan generasi muda.
“Dengan pendekatan pembelajaran yang disesuaikan dengan konteks lokal, program ini bertujuan membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, serta menanamkan perilaku hidup sehat yang tetap menghormati nilai-nilai adat Papua Tengah,” pungkasnya.
