Menu

Mode Gelap

Pemerintahan · 24 Nov 2025 22:13 WIT

Fraksi Khusus DPRP Papua Tengah Minta Pemprov Serius Tangani Tapal Batas Mimika dan Deiyai


(Foto : Istimewa) Perbesar

(Foto : Istimewa)

SASAGUPAPUA.COM, NABIRE – Ketua Fraksi Khusus DPRP Papua Tengah Donatus Mote meminta Pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk serius menangani permasalahan Tapal Batas Kabupaten Mimika dan Deiyai yang hingga saat ini masih belum diselesaikan dengan baik.

Donatus mengatakan, Beberapa kali terjadi saling klaim antara masyarakat Mimika dan Deiyai yang berbuntut konflik horizontal. Yangmana saat ini pemerintah Mimika dan Deiyai saling klaim dengan cara memekarkan Distrik dan Kampung di wilayah perbatasan.

“Bupati Mimika mekarkan distrik dan kampung, sementara bupati Deiyai juga dalam hitungan hari saja mekarkan distrik dan kampung. Ini artinya adalah masalah tapal batas yang memang belum diselesaikan dengan baik dan bisa saja kemudian hari bisa terjadi konflik yang besar” ujar Donatus kepada media ini Senin (24/11/2025)

Donatus meminta pemerintah provinsi Papua Tengah untuk serius menanggapi dan segera menyelesaikan persoalan tersebut karena ini merupakan tanggung jawab pemerintah provinsi yang membawahi kedua kabupaten tersebut.

- Advertising -
- Advertising -

“Saya Donatus Mote ketua Fraksi Kelompok Khusus DPR PT meminta kepada pemerintah provinsi Papua Tengah untuk segera hadir untuk selesaikan masalah tapal batas antara kabupaten Mimika dan Kabupaten Deiyai. Ini masalah tapal batas antara antara kedua kabupaten yang berada dibawah pemerintah Provinsi Papua Tengah, maka pemerintah provinsi berkewajiban untuk hadir menyelesaikan masalah tabal batas tersebut, “tegasnya.

Ia berharap, Pemerintah Provinsi agar tidak tinggal diam, dan segera menyelesaikan persoalan ini. “Pemerintah jangan diam, harus bersuara dan hadir secara netral untuk memfasilitasi untuk menyelesaikan persoalan ini, “Harapnya.

Menurutnya, ada tiga masalah pokok yang harus dibahas dalam proses penyelesaian tapal batas yakni Masalah tapal batas secara Adat, masalah tapal batas secara pemerintahan dan masalah kepentingan pendulangan.

“Dalam pembahasan penyelesaian masalah tabal batas, mesti dibahas secara terpisah antara masalah batas secara adat, pemerintah dan pendulangan”tutupnya.

Berikan Komentar
penulis : Edwin Rumanasen
Artikel ini telah dibaca 49 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Donatus Mote Desak Kolaborasi Sinergis Selesaikan Konflik Batas Adat di Kapiraya

4 Maret 2026 - 21:10 WIT

Gubernur Papua Tengah: Indeks Demokrasi Di Papua Tengah Harus Substantif 

25 Februari 2026 - 15:10 WIT

Foto bersama saat pembukaan Focus Group Discussio (FGD) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Foto: Edwin Rumanasen/sasagupapua

John Gobai Kritik Soal Kontrak Baru Freeport: Tanpa Restu Papua Tengah?

24 Februari 2026 - 13:12 WIT

Senin Gubernur Papua Tengah Utus Tim Harmonisasi Tiga Kabupaten Selesaikan Konflik Kapiraya

21 Februari 2026 - 09:17 WIT

Talkshow Setahun MEGE: Menakar Dampak Program 1.000 Motor dan Jaminan Sosial Hamba Tuhan

21 Februari 2026 - 08:29 WIT

Terobosan Berani Papua Tengah: Transformasi Kesehatan dari Akar Rumput hingga Bayi Tabung

20 Februari 2026 - 16:31 WIT

Trending di Kesehatan