Menu ✖

Mode Gelap

Hukum Kriminal · 7 Apr 2026 18:09 WIT

FRB Sampaikan Tuntutan Dihadapan DPR Papua Tengah: Ingin Penentuan Nasib Sendiri


Massa saat berada di gedung DPR Papua Tengah, Selasa (7/4/2026). Foto: Kristin Rejang/Sasagupapua.com Perbesar

Massa saat berada di gedung DPR Papua Tengah, Selasa (7/4/2026). Foto: Kristin Rejang/Sasagupapua.com

SASAGUPAPUA.COM, Papua Tengah – Ratusan massa yang tergabung dalam Front Rakyat Bergerak (FRB) akhirnya tiba di kantor DPRD Papua Tengah, Selasa (7/4/2026) setelah melakukan long march untuk menyampaikan tuntutan.

Mereka tiba di Kantor DPR Papua Tengah sekitar pukul 14.14 WIT.

Dikantor DPR Papua Tengah, mereka diterima oleh Ketua DPR Papua Tengah, Delius Tabuni dan sejumlah anggota DPR Papua Tengah lainnya.

Massa menyampaikan aspirasinya untuk membubarkan MRP, mengembalikan Otsus, dan tutup Freeport serta menuntut terkait kasus Dogiyai berdarah.

- Advertising -
- Advertising -

Mereka juga menyampaikan setidaknya tujuh tuntutan yakni:

  1. Tarik operasi militer organik dan non organik di seluruh tanah Papua.
  2. Tolak PSN di Merauke
  3. Tolak Blok Wabu, Blok Warin Welland Migas di Bintuni Minyak Bumi dan semua investasi di seluruh tanah Papua
  4. Tolak pembangunan bandara antariksa dan pangkalan militer di Biak.
  5. Hentikan pembukaan lahan kelapa sawit, tebu, jagung dan perusahaan industri ekstraktif dan lainnya.
  6. PT. Freeport segera bertanggung jawab terhadap 8.300 butuh moker di PHK secara sepihak
  7. Berikan hak kedaulatan bagi bangsa Papua sebagai solusi demokrasi
Artikel ini telah dibaca 36 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

LBH Papua Merauke dan Keluarga Korban Adukan Dugaan Pelanggaran HAM Oknum Anggota Polres Merauke ke Majelis Rakyat Papua Selatan

17 September 2026 - 00:21 WIT

Soroti Nasib Pengungsi dan Kriminalisasi Fisik, Mahasiswa Yahukimo Beri Warning ke Pemda

11 September 2026 - 14:18 WIT

Koalisi HAM Minta TNI AU Hentikan Penggusuran Lahan Adat dan Usut Dugaan Pelanggaran HAM di Biak

4 September 2026 - 11:37 WIT

Kondisi 3 Korban Penembakan Maybrat Membaik, Hasil Visum Resmi Diserahkan ke Polres

19 Agustus 2026 - 00:51 WIT

PTUN Jayapura Gelar Sidang Jalan PSN Papua: Ahli Hukum Lingkungan UGM Sebut Proyek Mengandung Kesalahan Ganda

13 Agustus 2026 - 09:33 WIT

LBH Papua Desak Penghentian Program MBG di Tanah Papua: Ganti Dengan Pendidikan Gratis

12 Agustus 2026 - 21:40 WIT

Trending di Hukum Kriminal