SASAGUPAPUA.COM, NABIRE – Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Tengah dan Pansus Kemanusiaan DPR Papua Tengah menggelar Public Hearing dengan Tema “Bisakah Percepatan Pembangunan Papua Tengah Ditengah Konflik” (Mengurai Konflik dan Merumuskan Solusi).
Kegiatan Public Hearing ini digelar di Aula RRI Nabire, Senin (29/9/2025)
Diskusi ini dihadiri oleh Ketua Komnas HAM Papua Frits Ramandey, Direktur Sekretariat Keadilan dan Persatuan (SKP) Keuskupan Timika, Saul Wanimbo, dan Anggota DPRP Papua Tengah serta Pansus sebagai penyelenggara kegiatan.
Moderator acara sekaligus Anggota DPRP Papua Tengah, John Gobai mengatakan, pembangunan tidak berjalan maksimal di Papua Tengah karena ada hal yang menghambat yaitu konflik yang terjadi terus-menerus sehingga perlu adanya diskusi untuk mencari solusi yang tepat untuk pembangunan di Papua Tengah.
“Percepatan pembangunan di Papua tengah tidak akan berjalan maksimal kalau ada konflik, oleh karna itu sebagai lanjutan dari pernyataan saya, pada hari ini kami mengadakan RDP atau Public Hearing Pimpinan DPR dan Pansus untuk mendengar dari masyarakat, sengaja kita bikin live agar publik semua tahu, memang itu suara masyarakat, “Katanya.
Ia juga menjelaskan, pertemuan ini juga rencananya akan menghadirkan Pihak Keamanan dalam hal ini Pimpinan TNI-POLRI namun karna satu dan lain hal sehingga Pihak Keamanan tidak berkesempatan hadir.
“Kapolda dan Danrem juga diundang tapi beliau berdua ada kesibukan, tadi saya sudah konfirmasi, dan kita usahakan pada next pertemuan beliau berdua akan hadir, “jelasnya.
Selain itu, John juga menyoroti kebijakan pemerintah pusat yang dalam hal ini pendoropan aparat ke berbagai daerah dalam jumlah banyak, karena menurutnya ada hal lain yang bisa dipakai seperti pendekatan persuasif.
“Kita sudah dengar, masyarakat mengungsi, guru tidak ada, kesehatan tidak jalan, trus kita membangun untuk siapa kalau demikian. Karna itu saya berharap pemerintah pusat dapat mengevaluasi penempatan pasukan non organik di wilayah provinsi Papua Tengah, baik di puncak jaya, puncak, Intan Jaya, Paniai, karena TPN-OPM itu tidak usah buru, tapi dirangkul, agar mereka ikut terlibat mendorong percepatan pembangunan, mereka juga anak-anak negeri, hanya memang mereka punya pilihan yang berbeda. Beda pendapat bukan berarti dia akan bertahan terus, pasti dia berubah kalau kita merangkulnya dengan baik, “Pungkasnya.
