Gereja Kingmi Salurkan Bantuan Kemanusiaan dari Penonton Film Pesta Babi untuk Pengungsi Papua

SASAGUPAPUA.COM, Papua Tengah – Tim kolaborasi film ‘Pesta Babi-Kolonialisme di Zaman Kita’ resmi menyalurkan dana tiket sukarela senilai Rp517.928.770 yang dikumpulkan dari para penonton.

Dana tersebut disalurkan sebagai bentuk bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi internal di Papua. Sejak awal musim nonton bareng (nobar) digelar, uang tiket sukarela tersebut memang sudah dimaksudkan untuk gerakan solidaritas ini.

Para pengungsi internal Papua ini berasal dari daerah-daerah yang menjadi lokasi operasi militer Indonesia atau wilayah yang aktif dengan konflik bersenjata, meliputi Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Barat Daya, khususnya di Kabupaten Maybrat.

Namun, dengan mempertimbangkan beberapa hal termasuk akses pengungsi terhadap bantuan, tim Pesta Babi memutuskan beberapa titik tertentu sebagai sebaran bantuan.

Melalui Sinode Gereja Kingmi di Tanah Papua, bantuan kemanusiaan yang diwujudkan dalam bentuk bahan makanan dan uang tunai lantas disalurkan kepada para pengungsi di Papua Tengah dan Papua Pegunungan pada medio Juni lalu.

Untuk wilayah Papua Tengah, bantuan kemanusiaan diserahkan secara langsung kepada pengungsi di Distrik Sinak, Kabupaten Puncak pada 16 Juni, serta kepada pengungsi di Sugapa, Kabupaten Intan Jaya pada 18 Juni.

Tim yang bergerak menyalurkan bantuan kemanusiaan di lokasi ini terdiri dari Pdt. Yahya Lagowan, Pdt. Warius Enumbi, Pdt. Elianus Tabuni, serta seorang staf Sekretariat Sinode Kingmi.

“Ini anak-anak Tuhan-mereka membuat film Pesta Babi dan memberi sumbangan untuk yang sedang dalam pengungsian. Mereka tidak bisa datang ke sini dan meminta kami yang datang mengantarkan bantuan kemanusiaan,” ujar Ketua Sinode Kingmi di Tanah Papua, Pdt. Yahya Lagowan, saat berbicara di hadapan para pengungsi di Sugapa.

Perjalanan Pendeta Yahya Lagowan bersama timnya menuju Kabupaten Intan Jaya harus berhadapan dengan situasi keamanan yang sangat rawan.

Dikatakan sejumlah pesawat nirawak atau drone tampak berkeliaran, termasuk di tempat tim menginap serta di sekitar gereja yang menjadi lokasi penampungan warga yang mengungsi.

Bahkan, kata Pdt Yahya sebuah granat yang dijatuhkan sempat meledak di sekitar lokasi para mama sedang mencuci ubi, hingga menyebabkan dua orang perempuan menjadi korban.

Selain peristiwa mencekam ini, catatan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Papua menunjukkan sedikitnya ada enam rangkaian peristiwa kekerasan yang terjadi di Intan Jaya sepanjang periode Mei hingga Juni 2026.

Pdt Yahya menyoroti hari-hari penuh kekerasan akibat operasi militer Indonesia di Tanah Papua terus memakan korban hampir setiap hari. Korban-korban tersebut mencakup warga sipil, mulai dari ibu hamil, bayi, anak-anak, pendeta, guru, tenaga kesehatan, hingga pilot.

Situasi yang tidak menentu ini kian memaksa orang Papua untuk menjadi pengungsi di tanah mereka sendiri. Berdasarkan data dari Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua (YKKMP), sejak tahun 2018 hingga saat ini, jumlah pengungsi internal di Tanah Papua telah mencapai 122.932 jiwa.

Angka tersebut bahkan belum menjumlahkan mereka yang meninggal dunia di lokasi pengungsian akibat kondisi yang terus memburuk. Salah satu gelombang pengungsi terbesar tercatat berasal dari Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan.

Menambahkan hal tersebut, Pdt. Yahya Lagowan menyatakan bahwa negara perlu bertanggung jawab penuh dalam melindungi masyarakat sipil dan aktif mencari solusi nyata untuk menyelesaikan konflik ini.

Menurutnya, kehadiran militer dan moncong senjata bukanlah sebuah solusi yang tepat. Ia juga menekankan bahwa orang Papua merasa negara perlu mengevaluasi kembali skema pembangunan untuk Papua.

“Hutan dan tanah yang terbentang luas di Papua tidak berdiri tanpa pemilik, melainkan merupakan warisan turun-temurun dari nenek moyang yang memiliki batas-batas jelas dan telah diwarisi oleh semua suku bangsa di Papua, sehingga tidak ada tanah yang kosong. Jika negara bermaksud membawa perusahaan masuk, negara harus bertanya dan menghargai orang Papua sebagai pemilik sah atas tanah tersebut,” ucapnya.

Menanggapi hal tersebut, tim kedua penyalur bantuan kemanusiaan yang terdiri dari Pdt. Marthen Keiya, Pdt. Nataniel Tabuni, dan Pdt. Yairus Elopere bergerak menyalurkan bantuan untuk para pengungsi Nduga.

Bantuan diberikan di dua titik pengungsian di Wamena (Ilekma dan Kimbim), Kabupaten Jayawijaya, serta di Distrik Mbua, Kabupaten Nduga pada tanggal 17-18 Juni. Lokasi kedua ini menjadi tujuan mengungsi bagi warga yang berasal dari dua distrik terdekat, yaitu Yigi dan Mbulmu Yalma.

“Kami datang dalam rangka membawa sesuai dengan apa yang mereka [penonton Pesta Babi] minta. Kami tidak tambah-tambah dan tidak kurangi, tapi sesuai yang mereka minta-para penonton Pesta Babi, sehingga kami salurkan barang ini. Barang sudah sampai di sini. Kami punya tugas di kantor Sinode, hanya tangisan yang selalu kami naikkan kepada Tuhan. Dengan adanya [bantuan] demikian ini, kami berani datang kunjungi ibu dan bapak. Kalau tangan kosong, bertemu dengan kami punya umat ini, kami juga rasa sedih,” kata Pdt. Marthen Keiya saat menyalurkan bantuan kepada para pengungsi di Distrik Mbua.

Pdt Marthen memberikan pesan bahwa tim kolaborasi film Pesta Babi menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada seluruh penonton untuk para pengungsi internal Papua.

“Meski uang tiket sukarela telah disalurkan menjadi bantuan kemanusiaan, persoalan pelik ini dinilai masih jauh dari kata selesai,” katanya.

Dikatakan Operasi militer di Tanah Papua kini bahkan dirasa membesar dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya, seiring dengan berjalannya proyek strategis nasional yang dicanangkan pemerintah Indonesia. Dengan dalih swasembada pangan dan energi, kata dia pemerintah menyasar tanah dan hutan seluas 2,5 juta hektare milik masyarakat adat untuk dikonversi menjadi lahan sawah, kebun tebu untuk bioetanol, serta kelapa sawit untuk biodiesel.

Seluruh proses tersebut berjalan seiring dengan penempatan ribuan personel militer yang ditugaskan untuk mengamankan proyek dari berbagai protes masyarakat adat.

Namun, masyarakat adat tetap memilih bertahan dan berjuang dengan berbagai cara, mulai dari mendirikan palang dan salib merah hingga mengajukan gugatan ke pengadilan, sehingga mereka terus membutuhkan solidaritas dari publik luas.

“Sudah terlalu banyak kematian, penderitaan, dan air mata tumpah di Tanah Papua. Tragedi kemanusiaan ini harus segera diakhiri. Kami mengajak para penonton Pesta Babi-Kolonialisme di Zaman Kita untuk bersama-sama mendesak pemerintah Indonesia melakukan demiliterisasi di Papua; menghentikan segala proyek eksploitatif yang merampas tanah Masyarakat Adat dan menghancurkan hutan, termasuk yang berlabel proyek strategis nasional; dan melakukan dialog damai yang setara antara Indonesia dan Papua,” tegas Yuliana Lantipo selaku perwakilan dari tim kolaborasi film Pesta Babi.