SASAGUPAPUA.COM, Papua Tengah – Pemerintah Provinsi Papua Tengah mengambil langkah tegas dan responsif dalam menangani konflik sosial yang melibatkan suku Mee dan suku Kamoro di Distrik Kapiraya. Melalui pertemuan daring yang dipimpin langsung oleh Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, pada Jumat (13/2/2026), pemerintah daerah sepakat untuk mengedepankan pendekatan adat guna meredam ketegangan yang terjadi sejak awal pekan ini.
Rapat koordinasi strategis tersebut dihadiri oleh jajaran pimpinan daerah, di antaranya Wakil Ketua I Majelis Rakyat Papua Tengah (MRPT), Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah (DPRPT), Bupati Mimika, Bupati Deiyai, serta Sekretaris Daerah Kabupaten Dogiyai.
Pertemuan ini menjadi bukti nyata kehadiran Pemprov Papua Tengah dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedamaian di wilayahnya.
Plt Kepala Kesbangpol Provinsi Papua Tengah, Albertus Adii, memberikan keterangan resmi usai rapat tersebut dengan menegaskan komitmen pemerintah dalam menyelesaikan akar persoalan secara tuntas.
Albertus menyampaikan Gubernur telah menginstruksikan koordinasi intensif antara provinsi dan tiga kabupaten, yakni Deiyai, Dogiyai, dan Mimika.
“Kita sudah dalam rapat disepakati bahwa masing-masing kabupaten akan membentuk tim penanganan konflik yang akan melakukan koordinasi dan kerja sama terhadap suku-suku baik Mee dan Kamoro, dan pemerintah akan bekerja dalam waktu sesingkatnya untuk penanganan konflik sehingga tidak menyebar dan tidak meluas,” tegas Albertus Adii saat memberikan keterangan pers.
Diplomasi Tapal Batas dan Pendekatan Para-Para Adat
Salah satu fokus utama dalam penyelesaian ini adalah isu tapal batas yang kerap menjadi pemicu gesekan antarwarga. Pemprov Papua Tengah mendorong agar tim yang dibentuk melakukan negosiasi langsung dengan para pemilik hak ulayat dari kedua belah pihak. Langkah ini dianggap paling efektif untuk menyelaraskan perspektif antara administrasi negara dan hukum adat yang berlaku di tanah Papua.
Albertus menjelaskan bahwa setelah konsolidasi di tingkat suku selesai dilakukan, seluruh elemen Forkopimda dari tingkat provinsi hingga tiga kabupaten terkait akan turun langsung ke Kapiraya. “Langkahnya adalah akan membentuk tim dari tiga kabupaten masing-masing, kemudian dengan tingkat provinsi setelah melakukan konsolidasi komunikasi dikoordinasi melalui suku-suku yang ada, khususnya Mee dan Kamoro. Lalu kemudian akan lakukan rapat bersama terakhir, hasil rapat dirumuskan, kemudian Forkopimda provinsi dan tiga kabupaten akan ke Kapiraya untuk menyelesaikan konteks tapak berbatas adat,” jelasnya.
Penghentian Aktivitas Sementara dan Himbauan Kemanusiaan
Demi mendinginkan suasana di lapangan, Pemprov Papua Tengah juga mengambil kebijakan darurat untuk sementara waktu. Gubernur Meki Nawipa dalam waktu dekat akan mengeluarkan surat edaran yang melarang aktivitas penerbangan menuju wilayah Kapiraya serta menghentikan seluruh kegiatan ekonomi, termasuk tambang rakyat, agar proses mediasi dapat berjalan tanpa gangguan.
“Disepakati juga bahwa dalam waktu dekat ini akan dikeluarkan surat, salah satunya adalah tidak diperbolehkan untuk penerbangan di wilayah Kapiraya. Kemudian yang kedua itu adalah mengistirahatkan para pekerja yang sedang bekerja di wilayah Kapiraya, baik itu termasuk beraktivitas khususnya dalam ekonomi atau tambang rakyat yang ada di sana supaya sementara diistirahatkan,” ujar Albertus.
Albertus juga menyampaikan pesan dari Gubernur Papua Tengah bagi seluruh masyarakat di Kapiraya. Pemerintah meminta masyarakat untuk saling menjaga dan menghentikan segala bentuk tindakan yang merugikan, baik secara materiil maupun nyawa manusia.
“Himbauan dari pemerintah provinsi khususnya terhadap masyarakat Mee dan Kamoro agar membangun kerjasama dan tetap pada kondisi saling menjaga sehingga tidak terjadi konflik berkepanjangan. Gubernur mengharapkan supaya ini segera ditangani dan diselesaikan. Kami menghimbau masyarakat agar menjaga diri masing-masing karena kehidupan ini sementara waktu dan pada akhirnya kita akan kembali kepada Yang Mahakuasa,” pungkasnya.
Langkah konkret selanjutnya, masing-masing kabupaten akan segera duduk bersama di para-para adat untuk berdiskusi sebelum hasil akhirnya dirumuskan kembali di tingkat provinsi untuk memastikan perdamaian abadi di Distrik Kapiraya.
