Pemerintahan · 26 Jul 2023 10:59 WIT

Gunakan Dana Otsus, 200 Anak OAP dan Labeti Diberi Pelatihan Kerja Mulai Welder Hingga Salon 


Suasana acara pembukaan pelatihan kerja yang digelar oleh Disnakertrans.  Foto: Kristin Rejang - Sasagupapua.com Perbesar

Suasana acara pembukaan pelatihan kerja yang digelar oleh Disnakertrans. Foto: Kristin Rejang - Sasagupapua.com

DINAS Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Mimika melaksanakan pelatihan kerja yang diikuti oleh 200 putra-putri Orang Asli Papua (OAP) dan anak-anak yang lahir besar di Mimika (Labeti).

Kepala Disnakertrans Kabupaten Mimika, Paulus Yanengga menerangkan kegiatan ini menggunakan dana otonomi khusus. Dimana tahun lalu juga dilaksanakan kegiatan serupa namun hanya berjumlah 100 orang.

“Kegiatan ini selurunya didanai Otsus sebesar Rp4,5 Miliar. Kalau tahun lalu juga pakai dana Otsus Rp1 Miliar, kita berharap tahun depan lebih lagi supaya anak-anak yang ikut pelatihan bisa bertambah jadi 500 orang,” katanya usai acara pembukaan pelatihan, Selasa (26/7/2023) di Timika, Papua Tengah.

Dijelaskan pelatihan tahun ini akan berlangsung selama 1 bulan dengan jenis pelatihan alat berat, mekanik, welder, Barbershop dan salon kecantikan. Dimana Pemkab Mimika bekerjasama dengan beberapa jasa usaha di Mimika.

Tahun ini sedikit berbeda karena Disnaker memilih membuka pelatihan salon dan make up juga. Sebab memiliki peluang bisnis.

“Makanya kita buka pelatihan salon, supaya mama-mama Papua atau adik-adik itu bisa ikut pelatihan salon,” ucapnya.

Selain itu, pihaknya juga memilih membuka pelatihan potong rambut atau Barbershop juga untuk melatih anak-anak bisa berkarya.

“Jadi untuk Barbershop, kita cari peminatnya yang putus sekolah dan punya keahlian disitu,” ungkapnya.

Tak tanggung-tanggung, Paulus mengatakan usai mereka melaksanakan pelatihan, sudah menjadi tanggung jawab Disnakertrans untuk memasarkan jasa hingga para peserta mendapatkan pekerjaan.

“Jangan sampai sertifikat yang mereka peroleh ini malah dimakan rayap, jadi setiap ada perekrutan tenaga kerja kami akan koordinasi terus dengan mereka, terutama yang alat berat, welder dan mekanik,” katanya.

Bahkan ketika yang sudah mendapatkan pekerjaan misalnya di Freeport, pihaknya terus memantau bagaimana etika kerja mereka juga disiplin.

“Jadi jangan sampai kita pemerintah yang kasih latihan, baru tidak mengajarkan itu dengan baik,” tegasnya.

Paulus mengakui, mengenai realisasi dari pelatihan yang dilakukan tahun lalu, sudah 80 persen peserta yang telah berhasil direkrut di dunia kerja. Sisanya hanya sekitar 20 persen.

“20 persen itu karena nomor kontaknya ganti, jadi kami hubungi mereka lagi posisi mereka dimana, jadi harapan kami yang 200 orang ini kalau bisa tidak ganti, kalau ganti segera lapor di Dinas,” paparnya.

Acara pembukaan tersebut dihadiri oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika Petrus Yumte mewakili Pj Bupati Mimika.

Dalam sambutannya, Petrus mendukung kegiatan pelatihan tenaga kerja yang digelar, karena pelatihan ini merupakan wujud pembangunan manusia.

Bahkan ia berharap nantinya ABPD perubahan bisa dianggarkan untuk memperluas jenis pelatihan seperti menanam sayur organik, memelihara ayam.

“Pasar freeport siap, sayur nya bagaimana, ayam nya bagaimana, jadi bapak Kadisnaker buat pelatihan soal itu,” ungkapnya.

Ia juga menegaskan agar masyarakat tidak hanya berfikir menjadi karyawan atau karyawan PTFI adalah segalanya.

“Saya lihat di Labuan Bajo, semua teman-teman dari Flores, diberikan pelatihan. Orang Papua harus bisa menjadi tuan di tanahnya sendiri, dunia kerja ini mencari skill bukan melihat pendidikan,” ungkapnya.

Petrus juga menyebut pemerintah yakni pemkab dan DPRD Mimika harus hadir menjadi fasilitator dan penggerak selaku pengambil kebijakan di daerah.

“Tenaga kerja merupakan salah satu tantangan, karena Mimika menjadi salah satu kabupaten di Indonesia dimana kelompok pencari kerja di seluruh Indonesia membanjiri Mimika dari waktu ke waktu,” katanya.

Petrus menambahkan masalah pencari kerja juga menjadi salah satu pekerjaan rumah yang menjadi tanggungjawab pemkab dan DPRD.

“Dalam laporan pak kadis (Disnakertrans) ada ribuan orang pencari kerja di Mimika, yang Papua hampir 2000 dalam berbagai level pendidikan baik sarjana, S1, S2 sampai yang belum sekolah. Dan itu jadi tanggungjawab pemerintah yakni eksekutif dan legislatif sebagai pengambil kebijakan di daerah,” Pungkasnya.

 

Penulis: Kristin Rejang

Berikan Komentar
Artikel ini telah dibaca 79 kali

badge-check

Reporter

Baca Lainnya

Jalankan Program Asta Cita, Polres Mimika Tanam Jagung di Lahan Seluas 2 Hektare

20 November 2024 - 18:42 WIT

Gerunduk Kantor Puspem, APA Minta Kuota 100 Persen Untuk OAP

18 November 2024 - 15:17 WIT

12 Tahun Pemkab Mimika Gelontorkan Dana Rp233 Miliar Untuk Upaya ‘Hadirkan’ Layanan Air Bersih

16 November 2024 - 23:04 WIT

Sebanyak 8 WNA Pemegang Izin Tinggal Tetap di Mimika

16 November 2024 - 21:23 WIT

Rangkaian Foto Disparburpora Gelar Lomba POP Singer

16 November 2024 - 21:08 WIT

APBD Mimika Tahun 2025 Turun Jadi Rp6,3 Triliun

15 November 2024 - 22:23 WIT

Trending di Pemerintahan