Harapan Perjuangan Buruh Moker Freeport Usai Bertemu Bupati Mimika

“Kami selalu bergumul sama Tuhan supaya Tuhan buka jalan, saat tidak terpikirkan dan tidak duga, hari ini bapak Johannes Rettob bisa datang ketemu kami,”

Bertemu dengan pejabat daerah menjadi kerinduan yang sudah tersirat dalam hati dari ribuan karyawan Mogok Kerja (Moker) PT.Freeport Indonesia selama bertahun-tahun.

Begitu ungkapan Marta Warwer, istri seorang karyawan moker dihadapan Bupati Kabupaten Mimika, Johannes Rettob, Selasa (2/6/2024).

Lima tahun lamanya, Marta menjadi seorang penjual pinang untuk menopang ekonomi keluarga usai 1 mei 2017 sang suami memilih mogok kerja dari PT.Freeport Indonesia.

Marta mengungkapkan betapa penderitaan yang dialami bertahun-tahun efek dari situasi mogok kerja.

“Kami merasakan sungguh luar biasa penderitaan yang kami alami, dengan suami anak-anak kami, yang begitu susah kami hadapi ekonomi. Kami sedih dan kesal dnegan perjuangan kami bertahun tahun tidak pernah diperhatikan oleh pemimpin kami,” ungkapnya.

Ia mengungkapkan sejak berada dalam situasi tersebut, anak-anak para pejuang moker putus sekolah.

“Suami istri baku pukul ada yang gantung diri, ada yang kasih tinggal suami, ada yang kasih tinggal anak-anak. Siapa lagi yang kami mau harapakan. Pekerjaan kami yang tidak pernah diperhatikan ini. Tapi kami bersyukur bisa ketemu bapak,” ungkapnya.

Ia berharap dengan momen pertemuan bersama Bupati Mimika, ada harapan baru.

“Kami mohon bapa (Johannes Rettob) tolong kami ibu-ibu kami selalu menangis dan mengadu dengan suami kami tapi mereka tidak berdaya. Di puskesmas berobat juga kami ditolak. Kesejahteraan tidak ada, ekonomi tidak ada semua dihapuskan dari perusahaan,” serunya.

Tuhan Bawa JR Ketemu Karyawan Moker

Hal yang tidak terduga, ketika para karyawan moker ini mendapatkan informasi bahwa Bupati Mimika, Johannes Rettob (JR) akan bertemu dengan mereka.

“Secara manusia kami berpikir bapa ini pejabat tidak mungkin ketemu kami ternyata bapa punya hati mulia kepada karyawan moker,” kata Set Imanuel Ely.

Bagi Set, pertemuan yang terjadi semua karena Tuhan yang membawa Bupati Mimika bertemu para karyawan moker untuk mendengarkan keluhan.

“Secara manusia memang kalau dilihat ini apakah pemerintah punya rasa kemanusiaan atau tidak, namun hari ini kita percaya bahwa bapa sebagai kepala daerah bisa mendengar masalah ini,” ujarnya.

Menurut Set saat ini saham Freeport telah dikuasai oleh pemerintah sehingga ia berharap pemerintah juga bisa bertanggung jawab terhadap karyawan moker.

“Banyak karyawan sudah 200 lebih meninggal dunia belum termasuk istri dan anak,BPJS pun di blokir, ada yang masih bisa bekerja. Ada yang bisa lanjut ada yang tidak bisa. Yang meninggal ada yang sampai suami istri sama-sama meninggal, tinggalkan anak menjadi yatim piatu, itu juga ada beberapa,” ungkapnya.

Mereka memiliki harapan besar agar Bupati Mimika, Johannes Rettob bisa menyelesaikan situasi yang dialami oleh karyawan Moker.

“Jadi kami sampaikan kepada Bupati untuk sampaikan hal ini kepada pemerintah pusat, bapa punya wewenang. Harapan dari kita supaya bapa selaku pemerintah untuk menyelesaikan hal ini sudah jelas bahwa pemerintah yang kuasai saham Freeport,” pungkasnya.

Rasa syukur juga diungkapkan Mozes Tebai karena Bupati Mimika bisa menyempatkan waktu untuk bertemu dengan mereka.

“Kami cari piring kami yang sudah pecah 2017 sampai 2024 ini. Kami ucapkan syukur bapak John Rettob ketemu kami, bapak yang pernah dipertemukan bersama pihak perusahaan dan pihak serikat dan pemerintah saat itu tapi gagal jadi kami mohon dilanjutkan,bapak John Rettob sudah luangkan waktu. Semua karena kehendak Tuhan,” harapnya.

Perhatian Untuk Karyawan Moker dari Bupati Mimika

Bupati Kabupaten Mimika, Johannes Rettob datang bersama pihak Humas Protokoler Pemkab Mimika dan rombongan, mengunjungi karyawan moker.

Johannes Rettob usai pertemuan kepada Sasagupapua.com mengatakan dirinya sudah mendengar semua ungkapan hati dari para karyawan moker.

“Mereka hanya ingin supaya nasib mereka itu diperhatikan kembali. Ada hal-hal yang mungkin terkait dengan masalah situasinya yang saat ini mereka alami 8 tahun, susah sedih keluarga hancur segala macam itu yang mereka sampaikan, yang lain-lain, nanti kita lihatlah kedepan seperti apa,” kata Johannes.

Dihadapan para karyawan moker Freeport, Johannes Rettob mengungkapkan mengenai persoalan yang dihadapi oleh Moker, pihak pemerintah terus berusaha untuk menyelesaikan permasalah tersebut.

Dirinya datang untuk mendengarkan keluhan yang dihadapi oleh para karyawan moker tersebut. Dengan hati dan kepeduliannya, Johannes Rettob terlihat sangat tenang dan antusias mendengar setiap keluhan dari para karyawan moker. Sesekali ia membuka sekumpulan kertas yang dilaminating. Dalam kertas itu berisi laporan-laporan situasi yang selama ini dialami oleh karyawan moker.

“Hari ini saya mau mendengar. Intinya sama saja, bahwa keinginan dari karyawan yang moker selama ini, namun tidak ada titik temu antara moker dengan manajemen Freeport. Tapi saya belum bisa jawab apa-apa. Saya tidak janji, kita akan coba tindak lanjuti,” katanya.

Pemerintah akan Bantu BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan

Johannes Rettob mengatakan saat ini yang bisa langsung dijawab oleh pemerintah adalah terkait BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.

“BPJS kami bisa bantu soal itu. Nanti mungkin secara bertahap. Target kami BPJS Kesehatan sudah hampir 100 persen. Artinya bahwa semua masyarakat Mimika hanya dengan KTP Mimika datang ke Faskes, kasih masuk NIK saja,” katanya.

Dijelaskan, saat ini target pemerintah agar semua masyarakat bisa mendapatkan pelayanan kesehatan gratis.

Begitupun dengan BPJS Ketenagakerjaan. Johannes mengungkapkan pihaknya akan membantu para karyawan moker yang bekerja dan belum memiliki kartu BPJS Ketenagakerjaan, juga terkait anak-anak yang putus sekolah.

“BPJS ketenagakerjaan itu juga kita bisa bantu. Sekarang baru 56 persen kita usahakan untuk tenaga kerja yang rentan kerja. Serabutan kalau bisa terdaftar semua kita akan bantu,” ungkapnya.

Dijelaskan semua nantinya akan ditanggung oleh pemerintah daerah. Sehingga ia meminta agar seluruh karyawan moker dan keluarga didata.

“Saya atas nama pemerintah Kabupaten Mimika saya prihatin dengan situasi yang dihadapi, kami akan bantu BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, yang lainnya kita akan lihat kedepannya,” ungkapnya.

Untuk itu, Billy Laly selaku koordinator Moker mengatakan pihaknya akan membentuk tim kecil mengenai BPJS Kesehatan, Ketenagakerjaan dan pendidikan anak-anak putus sekolah.

Harapan Usai Bertemu Bupati Mimika

Koordinator Moker, Billy Laly menjelaskan sejak mogok terjadi pemerintah belum memegang saham Freeport.

“Sejak 2018 itu baru pemerintah sudah secara penuh memegang saham tertinggi yah di Freeport. Jadi kami minta pemerintah bukan sebagai mediator tapi sebagai pengambil keputusan masalah moker,” kata Billy kepada Sasagupapua.com.

Billy menerangkan selama ini ada beberapa rekomendasi yang sudah didapatkan.

“Saya sebut saja secara garis besar yang utama mungkin komnas HAM itu ada dua rekomendasi 2018 dengan 2020 kalau tidak salah dalam rekomendasi itu dinyatakan dengan tegas bahwa Freeport melanggar HAM terkait hak-hak pekerja,” ungkapnya.

Pihaknya berharap agar pemerintah melihat semua rekomendasi yang sudah diperoleh karyawan moker.

“Tadi ada yang singgung dalam pertemuan itu sudah mendapat putusan dari surat MK dari segi hukum. Disitu dinyatakan aktifitas mogok yang dilakukan pekerja Freeport 2017- saat ini adalah aktivitas yang sah.Itu Freeport wajib menyelesaikan masalah-masalah pekerja,” terangnya.

Sehingga melalui pertemuan tersebut, ia berharap agar Bupati Mimika bisa membuka ruang mediasi sebab menurut Billy pihaknya terakhir bertemu manajemen secara resmi tahun 2018 namun hingga kini tidak ada lgi pertemuan resmi.

“Tuntutannya kami cuman satu sesuai dengan rekomendasi dari semua lembaga yang ada bahwa karyawan Freeport harus dipekerjakan kembali sesuai isi dari rekomendasi tersebut karena belum ada putusan resmi dari pengadilan manapun yang mencatat bahwa Freeport adalah karyawan mengundurkan diri. Bahkan dalam semua rekomendasi ini adalah hak-hak pekerja yang harus dilindungi secara hukum. Dan kita berharap sebelum Pemerintahan berganti sampai September kita berharap masalah ini bisa selesai,” pungkasnya.