SASAGUPAPUA.COM, Papua Tengah — Memperingati Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia yang jatuh pada 9 Agustus, Ketua Fraksi Khusus DPR Papua Tengah, Donatus Mote, menyerukan langkah nyata dari seluruh pemangku kepentingan untuk memproteksi dan menyelamatkan masyarakat adat serta tanah ulayat di Tanah Papua.
Donatus menegaskan bahwa keberadaan masyarakat adat dan tanah adat merupakan satu kesatuan utuh yang saling memberikan kehidupan dan menjaga kelestarian dari generasi ke generasi.
“Masyarakat adat di dunia mempunyai tanah adat yang bersama-sama hidup dan bertumbuh kembang dalam satu kepentingan besar, yakni saling memberikan hidup dan menjaga kelestarian. Masyarakat adat menjaga tanah sebagai sumber kehidupan, sementara alam juga terus memberikan kehidupan kepada manusia adat,” ujar Donatus Mote, Minggu (9/8/2026).
Peringatan Hari Masyarakat Adat Bukan Sekadar Seremonial
Menurut Donatus, momentum penetapan 9 Agustus oleh Majelis Umum PBB melalui Resolusi 49/214 pada Desember 1994 tidak boleh dirayakan hanya sebatas pesta seremonial semata. Momentum ini harus menjadi sarana refleksi kritis atas perjalanan hidup masyarakat adat, peran pemerintah, serta keberadaan regulasi yang melindungi hak-hak mereka.
“Mengenang hari lahirnya Masyarakat Adat Sedunia bukanlah hanya sebatas merayakan seremonial acara dengan berpesta. Lebih dari itu, ini adalah momen melihat kembali perjalanan hidup masyarakat adat, bagaimana peran mereka, peran pemerintah dalam menjaga tanah-tanah adat, serta bagaimana regulasi memproteksi kehidupan masyarakat adat di atas tanahnya sendiri,” ungkap Donatus.
Ia juga mengingatkan prinsip mendasar mengenai keberadaan masyarakat adat yang jauh lebih dahulu ada sebelum hadirnya struktur pemerintahan modern.
“Satu hal yang mesti dipahami bersama adalah sebelum pemerintah ada, terlebih dahulu ada kehidupan masyarakat adat di atas tanah adatnya. Kehadiran pemerintah bertujuan untuk mengatur, memberdayakan, dan membangun masyarakat adat. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan mestinya berkolaborasi dengan nilai-nilai dan norma yang sudah tumbuh kembang dalam suku tersebut, bukan semata-mata atas kemauan pemerintah,” jelasnya.
Ia menambahkan, pengabaian terhadap proses adat dalam pembangunan seperti pelepasan tanah dan negosiasi secara adat hanya akan memicu pro-kontra dan luka mendalam.
“Pemerintah tidak serta-merta main sepihak mengambil tanah adat. Cara seperti itu hanya menambah luka dan melahirkan generasi perlawanan untuk membela tanah air mereka di kemudian hari,” kata Donatus.
Papua Tengah dan Kepekaan Terhadap Tanah Ulayat
Menatap kondisi di Provinsi Papua Tengah, Donatus menjelaskan bahwa masyarakat Orang Asli Papua (OAP) sangat terikat dengan tanah adat yang diyakini sebagai simbol “MAMA” pengalir kehidupan. Kerusakan pada alam secara otomatis mengganggu basis ekonomi dan penghidupan OAP.
“Ketika perusahaan sawit membongkar hutan, perusahaan tambang menghancurkan tanah, melakukan illegal logging, serta merusak gunung, kali, dan rawa, pasti Orang Asli Papua marah. Kehancuran tanah dan hutan adat sama saja menghancurkan basis ekonomi kehidupan OAP, dan itu memicu gerakan perlawanan yang membuat proses pembangunan menjadi stagnan,” paparnya.
Empat Imbauan Penting untuk Pemerintah, TNI/Polri, dan Pengusaha
Dalam momentum bersejarah ini, Donatus menyampaikan empat poin penegasan yang ditujukan kepada pemerintah, aparat keamanan, dan pelaku usaha:
1. Papua Bukan Tanah Kosong: Seluruh tanah di Papua dari pesisir hingga pelosok pegunungan terjal memiliki pemilik berdasarkan wilayah adat, suku, dan marga.
2. Negosiasi Pembangunan Kantor Pemerintah: Pemerintah wajib bernegosiasi dengan dewan adat pemilik tanah dan tidak boleh main hantam masuk menguasai tanah secara sepihak.
3.Pendekatan Humanis TNI/Polri: Pihak TNI/Polri yang ingin memperluas wilayah operasional atau membuka pos keamanan diminta mengutamakan pendekatan negosiasi demi mencapai mufakat yang adil tanpa klaim sepihak.
4.Penataan Izin Perusahaan dan Kontribusi Nyata: Perusahaan tambang, sawit, maupun kayu wajib melakukan negosiasi netral dengan pemilik ulayat sebelum beroperasi.
Selain itu, Donatus mendesak Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan delapan pemerintah kabupaten untuk mentertibkan administrasi seluruh perusahaan yang beroperasi.
“Pemerintah harus memastikan apa manfaat yang diberikan perusahaan terhadap masyarakat adat sebagai pemilik tanah, serta dampak positifnya bagi pemerintah setempat. Jangan sampai perusahaan hanya mencari keuntungan dan mengumpulkan kekayaan tanpa memberi kontribusi pada pembangunan dan tanpa memberdayakan masyarakat adat,” ungkapnya.
Catatan dan Pesan Khusus untuk Orang Asli Papua
Menutup penyampaiannya, Donatus mengingatkan OAP tentang warisan leluhur yang senantiasa mengelola alam secara bijak dan secukupnya demi keberlanjutan masa depan.
“Tuhan Sang Pencipta telah menitipkan kekayaan alam Papua kepada Orang Asli Papua untuk dijaga dan dikelola sesuai kebutuhan. Leluhur kita mengajarkan untuk mengambil hasil hutan, air, dan tanah sesuai kebutuhan hidup, bukan membabat habis sampai punah,” tutur Donatus.
Ia memberikan seruan penting bagi seluruh Orang Asli Papua:
- Harus menjaga tanah dan dusun adat dengan baik.
- Harus menjaga gunung dan rawa adat dengan baik.
- Harus melestarikan seluruh kekayaan alam yang dititipkan Sang Pencipta di dalam tanah, air, dan permukaan bumi Papua.
- Jangan terbuai atau tergiur oleh tawaran para elit, penguasa, maupun pemodal kapitalis yang ingin menguasai tanah adat.
- Jangan silau dengan iming-iming kendaraan bekas, uang rupiah, perjodohan, maupun tawaran jabatan di perusahaan atau lembaga tertentu.
- Jangan menggadaikan tanah adat yang diyakini sebagai “MAMA” kepada pihak luar yang hanya akan merusak dan meninggalkan tanah dalam keadaan tandus.
“Sejelek bagaimanapun, sehitam bagaimanapun tanah Papua ini, itulah tanah yang Sang Pencipta titipkan kepada Orang Asli Papua. Maka jagalah, lindungilah, lestarikanlah, dan kelolalah dengan tangan sendiri,” pungkas Donatus Mote.
