SASAGUPAPUA.COM, TIMIKA – Tim Peduli Pendidikan Kabupaten Puncak melaunching laporan Pendidikan Kabupaten Puncak tahun 2025 yang berisi tentang kondisi Guru, Siswa dan Sekolah dalam konflik bersenjata antara TNI-POLRI dan TPNBP-OPM di Kabupaten Puncak.
Tim yang merupakan gabungan dari Forum Organisasi Kepemudaan (OKP) dibawah naungan KNPI ini melakukan kegiatan launching di Timika, Jumat (5/9/2025).
Suasana launching laporan Tim Peduli Pendidikan Puncak di Timika, Jumat (5/9/2025). (Foto: Istimewa)
Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh intelektual, tokoh pemuda, tokoh agama, serta anggota DPRK Puncak dan DPRP Papua Tengah.
Ribuan Siswa Jadi Korban, Sekolah Rusak dan Dibakar
Berdasarkan data yang diterima media ini, setidaknya 1.487 siswa dari 43 sekolah Paud hingga SMA di Kabupaten Puncak yang didata sejak tanggal 6-22 Agustus 2025 lalu mereka menjadi korban karena konflik bersenjata yang terjadi di Kabupaten Puncak. Mereka tidak bisa menikmati sentuhan pendidikan dengan baik.
Dalam data tersebut dijelaskan sebanyak 23 sekolah rusak dan dibakar, sebanyak 30 guru pengungsian yang berada di pusat Kabupaten Puncak.
Sebanyak 40 guru terpaksa mengungsi keluar dari Kabupaten Puncak. Total 602 siswa korban konflik bersenjata yang berada di wilayah Kabupaten Puncak, sementara 728 siswa mengungsi ke luar dari Kabupaten Puncak yang telah diketahui.
Sebanyak 15 sekolah tutup akibat gangguan keamanan dan konflik bersenjata, terdapat lima sekolah tidak berjalan normal, aktif sesuai dengan kondisi keamanan. Sementara satu sekolah belum diketahui pasti alasan sekolah ditutup.
Mewakili Forum OKP, Ketua KNPI, Nopi Tabuni mengatakan pendidikan di Kabupaten Puncak harus maju sama seperti daerah lain.
“Banyak hal yang dialami selama pengambilan data, mulai dari proses situasi daerah yang sedang terjadi dan kondisi keamanan yang tidak mendukung, namun kami berikan apresiasi kepada tim yang telah bekerja keras,” katanya.
Dijelaskan, tim telah melakukan pendataan pendidikan versi OKP.
Foto bersama saat tim melakukan pendataan siswa dan guru di Puncak Jaya. (Foto: Istimewa)
“Laporan ini kami serahkan kepada Lembaga DPR Provinsi Papua Tengah bahkan DPRD, kabupaten puncak Serta MRP Papua Tengah,” ucapnya.
Sekjen Forum Peduli Pendidikan Kabupaten Puncak, John Laurenz Tabuni menjelaskan pihaknya berfokus pada tiga isu yakni kondisi sekolah yang ada di Kabupaten Puncak, siswa yang tidak sekolah atau mengungsi karena konflik keamanan, dan kondisi guru-guru yang sedang mengalami kesulitan dan kenyamanan akibat konflik bersenjata antara TNI-POLRI dan TPN-OPM.
“Ini kami laksanakan agar data ini kami mendorong kepada Pemerintah Daerah kabupaten puncak,” katanya.
Pihaknya juga fokus pada sekolah yang rusak dan dibakar akibat operasi militer yang terjadi.
Sembilan Rekomendasi
Dalam laporan tersebut, mereka juga menyampaikan beberapa rekomendasi strategis berdasarkan data yang diperoleh.
Rekomendasi tersebut terdiri dari:
1. Membuat regulasi dan sistem pendidikan khusus Papua berbasis gereja
2. Evaluasi menyeluruh tentang sistem pendidikan nasional di wilayah konflik
3. Membangun perumahan guru dan tenaga kesehatan dilengkapi keamanan ketat.
4. Membuat regulasi khusus dalam Bentuk Perda /Perdasi /Perdasus /Perbup /Pergub tentang kewajiban perlindungan, keamanan, kenyamanan dan kesejahteraan guru dan tenaga kesehatan di wilayah konflik.
5. Membentuk badan khusus pengawasan, monitoring dan evaluasi pendidikan dan kesehatan di wilayah konflik.
Penyerahan Laporan pendidikan di Puncak kepada pihak terkait. (Foto: Istimewa)
6. Setiap pembangunan sekolah di wilayah konflik wajib membuat riset tentang kondisi siswa, geografis, keamanan, kenyamanan, tempat tinggal guru dan lain-lain.
7. Mendukung penuh dan segera membangun sekolah berpola asrama program Bupati Puncak di Ilaga, Sinak dan Beoga.
8. Mendukung penuh dan segera membangun Sekolah Sepanjang Hari (SSH) program Gubernur Papua Tengah di tempat yang tepat sasaran
9. Mendukung penuh dan segera membangun sekolah rakyat program presiden di Ilaga, Timika Dan Nabire
Mereka berharap rekomendasi yang disampaikan bisa ditindaklanjuti oleh pihak terkait.
